Tarif Pajak Kendaraan Naik

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 05 September 2018 - 14:37:26 WIB   |  dibaca: 3529 kali
Tarif Pajak Kendaraan Naik

HASIL KESEPAKATAN : Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) menandatangani berita acara penyerahan draf raperda usulan gubernur dalam rapat paripurna DPRD Banten, kemarin.

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengusulkan perubahan peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah kepada DPRD Provinsi Banten. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen dari nilai jual kendaraan.


Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Banten di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (4/9).“Dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD (pendapatan asli daerah) Provinsi Banten, khususnya upaya peningkatan penerimaan perpajakan daerah, kami mengusulkan revisi tarif PKB yang semula 1,5 persen menjadi 1,75 persen (dari nilai jual kendaraan),” ujarnya.


Mantan Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang itu menuturkan, usulan revisi tersebut dilakukan setelah sebelumnya Asosiasi Badan Pendapatan Daerah se-Jawa-Bali menyepakati adanya keseragaman tarif dari PKB hingga bea balik nama kendaraan bermotor.


“Perlu diinformasikan pada Juli 2018 melakukan rapat koordinasi. Diperoleh kesepakatan keseragaman tarif bea balik nama kendaraan bermotor dengan tarif batas bawah sebesar 12,5 persen dan tarif atas 15 persen,” katanya.


Dari kenaikan tarif tersebut, maka ada asumsi kenaikan PAD dari sektor PKB. Dari yang semula ditargetkan senilai Rp 2,2 triliun diperkirakan akan bertambah Rp 276 miliar. Dengan bagi hasil ke kabupaten/kota kurang lebih sebesar Rp 193 miliar.“Ada pun potensi kendaraan bermotor adalah 5,1 juta unit kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Provinsi banten. Jenis kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor sebanyak 4,3 juta unit atau sebesar 83,34 persen,” ungkapnya.  


Menurut WH, dengan kenaikan tarif itu juga akan berperan dalam peningakatan pendapatan daerah. Sebab, PAD Provinsi Banten memberikan kontribusi 59 persen terhadap penerimaan pendapatan daerah. “Dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya dengan kemudahan bebas denda bagi PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian pro aktif mendata alamat wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya melakukan operasi atau razia dengan aparat kepolisian,” tuturnya.


Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, nota pengantar gubernur raperda usul gubernur tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2011 akan ditelaah oleh masing-masing fraksi DPRD.“Hasilnya akan dipaparkan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi yang akan digelar besok (hari ini) pukul 10.00 WIB. Silakan dicermati oleh masing-masing fraksi,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook