JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Penebang Pohon

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 07 September 2018 - 15:08:13 WIB   |  dibaca: 344 kali
JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Penebang Pohon

DITOLAK : Kedua terdakwa menjalani sidang kasus pemotongan pohon tanpa izin pemiliknya, di Pengadilan Negeri Serang, Kamis (6/9).

SERANG- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang membacakan tanggapannya atas nota keberatan atau eksepsi pihak penasehat hukum Nursita Simanulang (52) dan Rudiyanto Simamora (30), terdakwa kasus penebangan tujuh pohon albasia milik Tiur Hasoloan Nadapdap, dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis (6/9).

JPU Kejari Serang Subardi mengatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum masuk dalam materi perkara. Dalam tanggapan eksepsi di persidangan, penasehat hukum menyimpulkan bahwa dakwaan JPU batal demi hukum, sehingga meminta kedua terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

"Perlu kami jelaskan yang dimaksud surat dakwaan batal demi hukum yaitu apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP yang mensyaratkan apabila penunut umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani serta berisi secara cermat, jelas dan lengkap mengenai dakwaan pidana yang didakwakan," katanya di hadapan Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo, Kamis (6/9).


Menurut Subardi, eksepsi panasehat hukum kedua terdakwa hanyalah ketidakjelian dalam mencermati dakwaan JPU. Dimana JPU sudah mengacu pada kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 143 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 1981."Dengan mengacu pada pasal 143 ayat 2 huruf a dan b tersebut, maka jelas surat dakwaan kami sudah memenuhi syarat formil maupun materil, karena telah diberi tanggal, tanda tangan, serta menyebutkan identitas terdakwa secara lengkap dan juga telah menguraikan perbuatan terdakwa secara cermat, jelas dan lengkap," ujarnya.


Sebelumnya, pengacara terdakwa Dwi Seno Wijanarko menilai penuntut umum Kejari Serang telah melakukan penyelundupan hukum atas perkara yang menimpa Nursita Simanulang (52) dan Rudiyanto Simamora (30). Penetapan kerugian sebesar Rp 2,8 juta atas penebangan tujuh pohon albasia milik korban agar lolos dari pasal 407 ayat (1) KUH Pidana.“Jaksa penuntut umum yang menguraikan kerugian saksi Tiur Hasoloan Nadapdap sebesar Rp 2,8 juta adalah uraian yang disengaja untuk menghindari ketentuan pasal 407 ayat (1) KUH Pidana jo sema nomor 2 tahun 2012,” katanya.


Seno menjelaskan, penuntut umum tidak menguraikan secara jelas nilai kerugian. Tidak ada rincian harga pohon setiap batang atau standar harga yang digunakan untuk menentukan nilai kerugian korban. Penuntut umum langsung menyimpulkan kerugian korban Rp 2,8 juta."Bagaimana jika kerugian tersebut kurang dari Rp2,8 juta atau hanya Rp 1,8 juta," ujarnya.


Untuk itu, Seno menjelaskan bahwa penetapan nilai kerugian itu memiliki konsekuensi hukum. Sebab, penerapan pasal 406 KUH Pidana tidak tepat, bila nilai kerugian korban kurang dari Rp 2,5 juta. Perusakan atau penghancuran barang milik orang lain dengan kerugian kurang dari Rp 2,5 juta harus menggunakan pasal 407 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 1 sema nomor 2 tahun 2012. Ancaman pidana 3 bulan penjara."Penetapan kerugian saksi Tiur Hasoloan Nadapdap sebesar Rp 2,8 juta adalah salah satu bentuk penyelundupan hukum," tegasnya. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook