Pemprov Jamin Tak Ada Kebocoran Pajak

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 07 September 2018 - 15:11:39 WIB   |  dibaca: 226 kali
Pemprov Jamin Tak Ada Kebocoran Pajak

PADAT : Kendaraan bermotor memadati ruas Jalan Veteran, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, kemarin. Pemprov Banten berencana menaikkan pajak kendaraan bermotor dari semula 1,5 persen menjadi 1,75 persen dari nilai jual kendaraan.

SERANG- Pemprov Banten menjamin tak akan terjadi kebocoran anggaran dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karena itu pemprov optimistis bisa mengelola penerimaan PKB dengan baik saat rencana kenaikan pajak tersebut telah diberlakukan.


Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, dalam rencana kenaikan tarif PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pemprov juga melakukan peningkatan pelayanan. Salah satunya adalah dengan meminimalisasi kebocoran pendapatan pajak.
 
“Tidak ada kebocoran dan jika hal itu terjadi pasti kami akan memberikan sanksi tegas kepada yang menyalahgunakan kewenangannya,” ujar Andika dalam rapat paripurna DPRD di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (6/9).


Mantan anggota DPRD RI itu menuturkan, pemprov juga telah membangun sistem manajemen PKB yang transparan sebagai upaya pencegahan. Masyarakat kini diberi kemudahan pembayaran dengan sistem online atau dalam jaringan.

“Penerapan sistem online, di mana sistem tersebut bertujuan untuk memberikan akses dan kemudahan bagi setiap wajib pajak agar lebih efisien lebih efektif. Dengan sistem online dan real time setiap harinya akan langsung tercatat di kas daerah, sehingga kecil kemungkinan terjadi penyimpangan,” katanya.


Dengan mempersempit ruang gerak penyimpangan, kata dia, pemprov kini fokus untuk mengoptimalkan penerimaan PKB. Berbagai upaya dilakukan mulai dari sosialisasi, publikasi, penyuluhan pajak, peningkatan pelayanan dengan standar mutu manajemen hingga penelusuran data pemilik kendaraan yang belum memenuhi kewajibannya.
 
“Berdasarkan data kendaraan yang terdaftar di UPTD Samsat di seluruh wilayah Provinsi Banten tercatat sebanyak 5,1 juta unit kendaraan bermotor jenis kendaraan roda dua atau sepeda motor sebanyak 4,3 juta unit atau sebesar 83,34 persen,” ungkapnya.


Dari kenaikan tarif tersebut, maka ada asumsi kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor PKB. Dari yang semula ditargetkan senilai Rp 2,2 triliun diperkirakan akan bertambah Rp 276 miliar. “Dengan bagi hasil ke kabupaten/kota kurang lebih sebesar Rp 193 miliar,” tuturnya.


Pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi Banten Nuraeni mengatakan, raperda selanjutnya akan dilanjutkan dalam pembahasan tingkat satu. Komisi III telah diberi penugasan untuk membahasnya bersama stakeholder dan kementerian terkait. “Diharapkan bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah fraksi DPRD Provinsi Banten mengkritisi rencana Pemprov Banten menaikan PKB, pada paripurna Rabu (5/9). Rencana itu tertuang dalam rancangan peraturan daerah (raperda) usul gubernur atas perubahan perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah.

Tarif PKB akan naik dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen dari nilai jual kendaraan.Fraksi-fraksi meminta pemprov menyiapkan konsep agar kebijakan itu nantinya tak membebani rakyat. Pemprov juga harus memberikan timbal balik atas kebijakannya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook