WH Pilih Bungkam

nurul roudhoh   |   Politik  |   Rabu, 12 September 2018 - 12:37:46 WIB   |  dibaca: 1097 kali
WH Pilih Bungkam

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim bungkam terkait klaim PDIP jika dirinya masuk dalam susunan Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Provinsi Banten. Menurutnya, keengganan untuk menganggapi isu tersebut adalah haknya.“No comment. Kalau Banten Lama oke (mau menjawab-red),” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda penyampaian nota pengantar perubahan APBD 2018 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (10/9).


Kader Partai Demokrat itu juga enggan menanggapi saat ditanya apakah isu dia merapat ke kubu Jokowi-Ma'ruf hanya sebuah klaim atau justru pilihannya sendiri. Pun demikian ketika didesak apakah dirinya sudah ada pembicaraan dengan ketua  Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin Provinsi Banten Asep Rahmatullah.“No comment, pokoknya no comment. Hak saya untuk tidak menjawab,” tegas pria yang akrab disapa WH ini.


Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten M Nawa Said meyakini, isu yang beredar soal WH hanya sebuah klaim. Dia meyakini WH akan lebih fokus pada tugasnya sebagai gubernur ketimbang mengurusi pilpres. “Saya sih meyakini tidak. Karena tugas beliau sebagai gubernur itu berat. Ketika beliau masuk ke tim kampanye maka dia konsekuensinya dalam beberapa waktu harus cuti. Ketika cuti dia telah meninggalkan kewajiban yang sebenarnya lebih penting, kewajiban sebagai gubernur. Mau pilih rakyat atau pribadi? Saya meyakini Pak Gubernur akan memilih rakyat,” katanya.


Pria asal Kabupaten Tangerang itu menegaskan, instruksi partai untuk Pilres 2019 sudah jelas yaitu mendukung dan memenangkan Prabowo Subianto-Sandiada Salahudin Uno.“Konsekuensinya seluruh kader Partai Demokrat akan berupaya memenangkan pasangan tersebut. Enggak ada diskusi,” ungkapnya.


Terkait dengan adanya sejumlah kader Demokrat yang membelot, kata dia, itu baru sebagai isu. Dia pun mengimbau kepada para kader untuk tidak termakan oleh isu tersebut dan mengedepankan klarifikasi secara langsung.  “Makannya saya sampaikan ke kawan-kawan benar tidaknya tanyakan. Apakah seperti itu ke Pak WH. Kita lihat perkembangannya. Pasti kalau ada kader tidak mengamankan dan dianggap membahayakan keharmonisan partai, pasti partai akan memberikan sanksi dan itu domain Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas,” tuturnya.


Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Provinsi Banten Asep Rahmatullah menegaskan, pernyataan dirinya yang menyebut WH masuk Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf adalah benar adanya. Hal itu didapat dari hasil perbincangan antara dirinya dengan WH.“Enggak ada masalah, wong sudah bicara kok. Sudah ketemu, ketemu Jumat minggu lalu, sudah oke. Anda (wartawan-red) kalau enggak percaya berarti enggak percaya sama saya. Saya ini kan Ketua DPRD (Banten) bukan tukang cengek. Enggak mungkin statement saya ngarang,” ujarnya.


Soal pergerakan Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf sendiri, partai koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf di Banten sudah menetapkan kantor bersama yang berlokasi di Jalan Bhayangkara nomor 52, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.“Alhamdulillah kita kantor di Bhayangkara 52, kantor tim pemenangan, tim bersama. Alhamdulillah sudah dibicarakan dengan Ketua Golkar Banten (Ratu Tatu Chasanah). Bikin baliho atau banner sebagai penanda itu kantor bersama, kantor tim pemenangan,” aku Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Banten ini.


Pada bagian lain, pengamat politik dari Untirta Leo Agutino mengatakan, kesimpangsiuran mengenai boleh atau tidaknya gubernur mendukung salah satu calon presiden dalam masa kampanye perlu diperjelas kedudukannya. Hal ini muncul sebagai akibat dari pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla.  Dalam pernyataannya, kepala daerah tidak diperkenankan menunjukkan sikap sebagai pejabat publik dengan mendukung calon presiden pada Pilpres 2019.


Menurutnya, pada dasarnya boleh-boleh saja seorang kepala daerah menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon presiden. Sebab, setiap warga negara pada dasarnya berhak atau mempunyai hak untuk mendukung siapa pun calon presidennya.“Apa lagi kepala daerah adalah jabatan politik yang tidak diangkat melalui mekanisme pengangkatan ASN. Melalui jabatan politik itulah kepala daerah bisa bersikap secara politik pula meski pada umumnya kita sadar dukungan kepala daerah pada saat kampanye perlu mengikuti aturan hukum,” paparnya.


Adapun aturan hukum yang dimaksud adalah ketika kepala daerah mendukung salah satu calon presiden dalam kampanye. Kepala daerah itu harus berstatus sebagai pribadi dan warga masyarakat biasa. Dalam arti kata lain, kepala daerah bersangkuan harus cuti pada saat mendukung salah satu calon presiden, terlebih lagi pada saat kampanye.“Sebagai pejabat publik yang memegang jabatan politik, maka mereka boleh saja menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan calon. Karena sampai saat ini tidak ada norma hukum yang melarang dukungan tersebut,” pungkasnya.


Diberitakan sebelumnya, WH diklaim masuk dalam susun Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Orang nomor satu di Banten itu ditunjuk sebagai Dewan Penasihat.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf dengan agenda pembentukan Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Provinsi Banten di Hotel Horisson Ultima Ratu, Kota Serang, Jumat (7/9). (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook