Belanja Daerah Berkurang Rp 307 M

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 12 September 2018 - 12:43:21 WIB   |  dibaca: 294 kali
Belanja Daerah Berkurang Rp 307 M

SERAHKAN DOKUMEN : Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) bersalaman dengan Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni saat proses penyerahan nota pengantar perubahan APBD 2018 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (10/9).

SERANG – Belanja daerah Pemprov Banten pada perubahan APBD 2018 mengalami penurunan Rp 307,11 miliar. Salah satu penyebabnya disebabkan oleh berkurangnya nilai sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2017 dari Rp 996,76 miliar menjadi Rp 752,40 miliar.


Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, belanja daerah dalam APBD murni 2018 yang semula dianggarkan sebesar Rp11,36 triliun menjadi Rp11,05 triliun dalam perubahan APBD 2018. Alokasi tersebut berkurang sebesar Rp 307,11 miliar.''Jumlah belanja daerah pada perubahan APBD Banten 2018 sebesar Rp11,05 triliun tersebut terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp 6,90 triliun dan belanja langsung Rp 4,15 triliun,” ujarnya saat menyampaikan nota pengantar perubahan APBD 2018 dalam rapat paripurna DPRD di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (10/9).  


Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu memaparkan, pendapatan daerah semula pada APBD murni 2018 ditargetkan sebesar Rp 10,36 triliun meningkat Rp 112,23 miliar, menjadi Rp10,47 triliun pada perubahan APBD 2018.

Itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,29 triliun, dana perimbangan Rp 4,17 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 5,67 miliar.“Dengan demikian pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp 577,40 miliar," katanya.


Jumlah defisit tersebut, kata dia, akan ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp 577,40 miliar. Itu terdiri atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2017 sebesar Rp 752,40 miliar. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 175 miliar untuk penyertaan modal Bank Banten.“Dalam APBD murni, jumlah silpa yang dicadangkan untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp 996,76 miliar.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas laporan keuangan Pemprov Banten 2017, jumlah silpanya menjadi Rp 752,40 miliar. Artinya lebih kecil dari yang terpasang dalam APBD murni 2018," ungkapnya.


Lebih lanjut dipaparkan mantan Camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang itu, adapun uraian prioritas pembangunan dalam rancangan perubahan APBD 2018 terdiri atas peningkatan pendapatan daerah. Kemudian, penambahan alokasi bantuan sosial dalam bentuk penambahan jumlah rumah tangga sasaran, penyesuaian belanja hibah berupa penyesuaian tarif bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) SMA/K swasta.

“Penambahan kepada KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran) dan penambahan belanja bantuan keuangan partai politik.  Penyediaan lahan di kawasan kesultanan Banten Lama serta penanganan kawasan kumuh dan kawasan strategis, serta sejumlah alokasi lainnya,” tuturnya.


Pimpinan sidang paripurna Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, nota pengantar dari gubernur selanjutnya akan dicermati sebagai bahan rapat paripurna selanjutnya dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi. “Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan perubahan APBD 2018 akan digelar pada Rabu (12/9) pukul 10.00 WIB,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook