Tokoh Lintas Agama Protes

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 13 September 2018 - 15:09:55 WIB   |  dibaca: 205 kali
Tokoh Lintas Agama Protes

TAK TERIMA : Suasana audiensi antara tokoh lintas agama dengan Komisi V DPRD Banten di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (12/9).

SERANG – Sejumlah tokoh lintas agama mempertanyakan hilangnya alokasi anggaran pembinaan umat dalam dokumen kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) perubahan 2018. Akibatnya, sejumlah kegiataan pembinaan terancam batal dilaksanakan.  


Perwakilan umat Hindu Banten Sunarto mengatakan, hilangnya anggaan pembinaan umat adalah hal yang  terus berulang. Padahal dari informasi yang diperoleh Komisi V DPRD Banten, dana tersebut telah disetujui di tingkat panitia anggaran.   


“Kok gini, terulang dan terulang, selalu mengalah. Selama ini kami mengirim peserta lomba yang kalau di muslim itu LTPQ dengan biaya sendiri. Sekuat-kuatnya, bahkan kami minta dilepas oleh gubernur saja waktu itu sampai mundur-mundur, yang lepas akhirnya Pak Wakil Gubernur,” ujarnya saat menggelar audiensi di ruang Komisi V DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (12/9).


Ia menuturkan, dengan dicoretnya anggaran pembinaan umat pihaknya kini menjadi kebingungan. Sebab, pada 2019 umat Hindu Banten akan mengikuti seni budaya nusantara yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur.“Kan harus rekrutmen dulu, seleksi dulu. Nah ini sudah rapat untuk persiapan-persiapan. Biayanya dari ini (dana pembinaan umat di perubahan APBD 2018), ternyata batal juga,” katanya.  


Senada diungkapkan wakil umat Buddha Banten, Tri Roso. Sedianya, dana yang akan diterimanya di perubahan APBD akan digunakan untuk pembinaan lomba sejenis LPTQ bagi umat Buddha. Pembinaan menjadi krusial karena pihaknya memiliki tugas berat untuk mempertahankan status juara bertahan piala presiden.  “Mengharapkan ada perhatian. Banten juara umum 2017, di 2018 ada sekidit (bantuan) karena sudah juara umum. Artinya mempertahankan juara umum kan memerlukan dana,” ungkapnya.


Sementara itu, perwakilan umat Protestan Banten Gus Amos mengaku, terkejut dengan kabar dana pembinaan umat dicoret.“Saya terkejut tiba-tiba batal begitu. Tadinya ada dana Rp 2 miliar, yang nasrani itu  mendapat Rp 250 juta. Dana itu untuk acara sumpah pemuda, kami juga mengundang dari yang lain, yang Khatolik, Hindu, Buddha dan Islam. Acaranya sumpah pemuda,” tuturnya.


Pria berkumis tebal itu pun menuntut adanya penjelasan dari Pemprov mengapa hal itu bisa terjadi. Dirinya sungguh tak terima jika kabar yang menyebut dana itu dicoret hanya untuk memfasilitasi penyertaan modal Bank Banten.“Kalau dana untuk umat ini kita sumbangkan untuk teman saudara kita yang kena musibah its oke lah. Tapi yang saya tidak setuju ini, dana (dialihkan) untuk membantu Bank Banten yang kurang dana atau mau collapse (jatuh-red). Ini kan lucu, saya enggak setuju,” ujarnya.


Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengakui, keberpihakan anggaran pembinaan umat di Banten belum memadai. Selama ini sebagai muslim dirinya selalu mendorong agar dana pembinaan umat Islam bisa tinggi. Akan tetapi dia juga tidak menafikan untuk mendorong kegiatan agama yang lain karena sendi-sendi pembinaan umat itu ada di masing-masing agama.


“Pendidikan agama lah yang menjadi dasar pembangunan mentalitas warga negara dan bangsa. Di rapat panitia anggaran yang lalu di perubahan ini, kami baru tersadar saya merasa abai. Ternyata saya selama ini hanya perhatian ke agama saya saja,” ungkap politikus Partai Golkar ini.


Fitron mengaku, dana pembinaan umat sebenarnya sudah disepakati oleh panitia anggaran dan tertuang dalam nota komisi. Di sana tercantum jika dana pembinaan umat dialokasikan sebesar Rp 2 miliar untuk enam umat yaitu Islam, Buddha, Hindu, Protestan, Khatolik dan Khonghucu. “Lalu kemudian pada waktu finalisasi strukturnya berubah, anggaran itu jadi enggak ada,” katanya.


Terkait hal tersebut dia akan kembali memperjuangkannya dan akan kembali memunculkan dana itu dalam rapat koordinasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten atas rancangan perubahan APBD 2018.“Saya sebagai Ketua Komisi V dan anggota Banggar merasa bertanggungjawab. Kemarin masih KUPA PPAS, kesempatan masih ada di rapat koordinasi Banggar,” tuturnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook