Tenaga Honorer K2 Kecewa

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 14 September 2018 - 11:13:28 WIB   |  dibaca: 126 kali
Tenaga Honorer K2 Kecewa

HONORER K2 KECEWA : Para tenaga honorer K2 tampak serius mengikuti acara Workshop Profesionalisme Kinerja Berkelanjutan di Kecamatan Grogol, Kamis (13/9).

CILEGON - Para tenaga honorer Kategori 2 (K2) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengaku kecewa atas hasil formasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI. Kekecewaan itu tidak bisa dibendung setelah formasi untuk honorer K2 hanya diberi untuk 19 orang CPNS.

Ketua Forum Tenaga Honorer K2 Kota Cilegon Samsudin mengatakan, Kemenpan RB seharusnya memprioritaskan honorer K2 dalam rekrutmen CPNS 2018. Namun, kenyataanya formasi CPNS untuk honorer K2 di Kota Cilegon hanya diberikan 19 kursi saja. "Itupun honorer K2 yang usianya tidak lebih dari 35 tahun, sementara mayoritas honorer K2 usianya diatas 35 tahun," kata Samsudin kepada Banten Raya, Kamis (13/9).

Jumlah honorer K2 di Kota Cilegon, tambah Samsudin, saat ini 400 orang. Jika dihitung prosentase, maka jumlahnya kurang dari lima persen. "Sangat kecil sekali kuota untuk honorer K2, itupun di Kota Cilegon hanya untuk guru saja, seharusnya juga untuk tenaga lainnya seperti tenaga medis atau staf administrasi," tambahnya.


Samsudin menjelaskan, dalam rekrutmen CPNS, seharusnya aturan untuk tenaga honorer K2 tidak disamakan dengan pelamar umum. Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur tentang rekrutmen PNS juga perlu direvisi agar pembatasan usia maksimal 35 tahun tidak berlaku bagi honorer K2. "Kami akan terus perjuangkan honorer K2. Ini karena kehadiran honorer K2 jasanya telah banyak membantu pemerintah, jadi jangan dikesampingkan," jelasnya.


Samsudin menambahkan, saat ini gaji untuk guru honorer K2 di Kota Cilegon masih ada yang dibawah kata layak. Padahal, untuk pekerjaan tidak bebannya tidak berbeda jauh dengan yang berstatus sebagai PNS. "Masih ada yang gajinya per bulan hanya Rp 300 ribu. Sedikit beruntung honorer struktural yang bekerja di dinas atau badan gajinya sudah lebih dari RP 2 juta per bulan," tambahnya.


Samsudin menuturkan, selama empat tahun terakhir, Ia telah memerjuangkan nasib honorer K2 Kota Cilegon untuk diangkat menjadi PNS. Pihaknya sudah menyampaikan keinginan para abdi masyarakat ini kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kemenpan RB. "Tapi, lagi-lagi ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kami ingin pemerintah pusat perhatikan kami," tuturnya.


Kepala BKPP Kota Cilegon Mahmudin menyatakan, 230 kuota CPNS yang diterima Pemkot Cilegon terbagi untuk beberapa formasi, diantaranya 73 formasi untuk guru, 125 formasi tenaga kesehatan, 19 tenaga honorer kategori 2 (K2), dan staf teknis umum sebanyak 13 formasi. "?Ini pemda (Pemerintah Daerah) hanya menerima kuota dari Kemenpan RB,?" ucapnya.


Jumlah formasi yang diterima Pemkot Cilegon, tegas Mahmudin, masih kurang dari pengajuan kebutuhan yang dilakukan BKPP Kota Cilegon. Namun, jumlah tersebut dinilai membantu menutupi kekurangan pegawai yang saat ini terjadi. ?"Kalau yang tahun ini (2018-red), formasi untuk guru dan tenaga kesehatan jadi prioritas Kemenpan RB.

Formasi guru meliputi guru mata pelajaran SMP (Sekolah Mengah Pertama) dan guru SD (Sekolah Dasar) untuk menutupi kekurangan guru di beberapa sekolah. Untuk tenaga kesehatan juga terbagi ke beberapa spesifikasi seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan nantinya akan disebar ke Puskesmas, rumah sakit. Kalau untuk tenaga staf teknis umum, sebagian besar staf teknis umum di bidang infrastruktur," terangnya.


Dikatakan Mahmudin, kuota CPNS yang diterima oleh pemerintah daerah, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta jumlah PNS yang pensiun. Namun, Mahmudin juga tidak memungkiri jika jumlah kuota CPNS yang diterima berkat hasil lobi BKPP kabupaten atau kota. ?"Yang jelas, setiap kota atau kabupaten jumlahnya berlainan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah," katanya. (gillang)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook