Komite Advokasi Daerah Tak Berjalan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 14 September 2018 - 13:47:46 WIB   |  dibaca: 33 kali
Komite Advokasi Daerah Tak Berjalan

PERINGATKAN BANTEN: Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Instansi pada KPK Sujanarko memberi paparan dalam kegiatan pendampingan dan tindak lanjut Komite Advokasi Daerah di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (13/9).

SERANG- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti belum berjalannya Komite Advokasi Daerah Banten meski sudah digagas sejak Maret 2017. Padahal, lembaga tersebut berfungsi sebagai pencegahan suap dan korupsi di jajaran aparatur dan pengusaha.


Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Instansi pada KPK Sujanarko mengatakan, meski sudah didirikan setahun lebih, namun Komite Advokasi Daerah Banten belum juga menunjukan pergerakannya.

Bahkan Banten belum juga menyusun kerangka strukturnya.“Agak lambat, ini yang kita sampaikan ke gubernur. Karena Banten ini sebetulnya sudah kita dirikan (digagas) sejak Maret 2017, sampai hari ini belum terbentuk. Strukturnya juga belum ada,” ujarnya kepada awak media usai kegiatan pendampingan dan tindak lanjut Komite Advokasi Daerah, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (13/9).


Ia menuturkan, jika dibandingkan dengan daerah lain Banten tertinggal jauh dari provinsi lain, walau didirikan pada waktu yang hampir bersamaan. “Daerah lain itu sudah (terbentuk strukturnya). Di Surabaya itu sudah mulai banyak kegiatan, di Lampung juga banyak kegiatan,” katanya.


Menurutnya, Komite Advokasi Daerah adalah wadah untuk mencegah praktik korupsi yang melibatkan aparatur pemeirntahan dan pengusaha. Melalui lembaga itu juga, industri dituntut untuk memiliki sistem kepatuhan. Salah satu standarnya adalah mengharamkan pemberian gratifikasi.
 
Berdasarkan data yang dimiliki KPK, sudah ada 196 pengusaha di seluruh Indonesia yang ditangkap KPK. Adapun yang menjadi perhatiannya pada kasus suap, yang disalahkan selalu aparatur. Padahal, aparatur juga diiming-imingi oleh industri atau pengusaha.“Nanti kami beri insentif. Insentifnya (KPK) melakukan pendampingan terhadap industri supaya mereka bermain fair. Bantuan kemudahan berusaha, Komite Advokasi Daerah itu tujuan akhirnya membuat semua memudahkan dalam berusaha,” ungkapnya.

KPK memberi waktu kepada Banten untuk melakukan pembentukan Komite Advokasi Daerah selama dua pekan ke depan. Adapun instansi yang wajib masuk adalah dari unsur Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kemudian ada unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) karena berkaitan dengan peraturan presiden (perpres) nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha.“Diharapkan setelah bertemu KPK ini dalam waktu dua minggu strukturnya sudah terbentuk. Setelah itu mereka harus duduk bareng untuk melakukan peta resiko. Di Banten kira-kira problemya apa sih. Pasti nanti banyak diharapan itu dipisah yang bisa diselesaikan tahun ini apa,” tuturnya.


Adapun tiga item besar yang telah disimpulkan KPK, di antaranya terkait unit layanan pengadaan (ULP). Pengusaha beranggapan masih ada conflict of interest atau benturan kepentingan yang biasanya antara aparatur dan pengusaha ada hubungan nepotisme.“Selanjutnya masalah perizinan yang masih sangat lambat, dari kabupaten/kota mengeluhkan itu,” ujarnya.


Ketua Kadin Provinsi Banten Mulyadi Jayabaya mengatakan, pihaknya senantiasa mengarahkan para anggotanya untuk menjauhi semua hal hal yang berbau praktik suap dan korupsi. Salah satu cara yang dilakukannya adalah dengan meningkatkan kompetensi anggotanya agar bisa memiliki daya saing.“Bagaimana antara regulator dan pengusaha tidak melakukan korupsi. Kalau aparaturya sudah baik, pengusahanya sudah baik, Insya Allah kita bakal maju,” tutur mantan Bupati Lebak ini. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook