Gubernur: Bank Banten Sekarat

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 14 September 2018 - 14:30:48 WIB   |  dibaca: 697 kali
Gubernur: Bank Banten Sekarat

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyebut Bank Banten kini dalam kondisi sekarat. Adapun tambahan penyertaan modal senilai Rp 175 miliar tak akan serta merta membuat bank plat merah itu menjadi sehat. Sebab dari hasil perhitungan, eks Bank Pundi itu total membutuhkan dana hingga Rp2,8 triliun.


“Saran kehati-hatian itu memang benar karena saya juga harus penuh kehati-hatian. Kita belum tahu persis bagaimana solusi untuk Bank Banten yang sudah sekarat ini, tapi jangan kasih tahu publik, cukup internal sini. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah menyatakan itu,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi atas nota pengantar perubahan APBD 2018 di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (13/9).


Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menuturkan, adapun tambahan modal yang dialokasikan di perubahan APBD 2018 hanya bersifat obat sementara. Tidak bisa menyehatkan bank secara penuh.“Bantuan ini hanya untuk menyelamatkan sementara. Infus saja sebetulnya. Tidak juga efektif untuk bagaimana mengembalikan bank itu. Suntikan dana yang dulu sudah dilaksanakan Rp 600 miliar sudah habis untuk biaya operasional. Betapa besar persoalan yang dihadapi oleh Bank Banten,” katanya.


Dengan kondisi tersebut, kata dia, baik pemprov maupun DPRD sudah melakukan berbagai upaya. Konsultasi dengan OJK hingga menjalin kerja sama dengan BRI pun dilakukan. BRI saat ini sedang melakukan observasi terhadap Bank Banten.“Sehingga upaya-upaya seperti pemprov, saya dan Pak Asep (Rahmatullah, Ketua DPRD Banten) sudah bolak-balik ke OJK. Sudah mendatanganani MoU (nota kesepahaman-red) kerja sama dengan BRI. BRI mulai observasi mengenai Bank Banten dan hasilnya nanti pada akhir September, karena kita butuh modal Rp 2,8 triliun,” ungkapnya.


Adapun upaya lainnya adalah melakukan divestasi saham Pemprov Banten di Bank Jabar Banten (BJB). Namun yang menjadi kendala yang dihadapi pemprov saat ini adalah makin turunnya nilai saham pemprov.“Divestasi uang kita yang ada, Rp 1,2 triliun sahamnya terus menerus menurun.

Saham Kita di BJB sekitar 600.000 lembar dengan asumsi harga per lembar 1,8 (Rp 1.800) tadinya 3 koma sekian dengan cepat turun pada enam bulan terakhir. Kita (tetap) asumsikan (dapat) Rp 1,2 triliun dan dengan (penyertaan modal) yang disuntikan juga masih kurang karena kewajiban kita jika kerja sama dengan BRI sebesar Rp 1,4 triliun sementara BRI Rp 1,4 triliun,” tutur mantan Sekda Kota Tangerang ini.


WH berharap, divestasi saham di BJB bisa berjalan dengan mulus sehingga kewajiban Pemprov Banten jika kerja sama dengan BRI berjalan bisa terlaksana.“Divestasi ini bisa kita gunakan walaupun harus menunggu RUPS (rapat umum pemegang saham) BJB paling tidak itu bisa buat suntikan dan aman. Kalau BRI juga memberikan sesuai kesepakatan, bank ini akan aman walaupun kita tetap menyuntikan dana penyertaan modal,” ujarnya.


Lebih lanjut dipaparkan WH, upaya terakhir yang dilakukannya adalah dengan berikirim surat ke KPK. “Kita masih menunggu saran dari KPK, karena KPK pernah melarang dan kita buat secara tertulis,” katanya.


Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, apa yang disampaikan WH adalah hal yang realistis. Pun demikian dengan pemberian tambahan modal senilai Rp 175 miliar dalam kondisi bank yang tak sehat juga sebagai langkah realistis. Itu sebagai amanat peraturan daerah (perda) nomor 5 tahun 2015 di mana Pemprov Banten masih memiliki sisa kewajiban penyertaan modal sekitar Rp 300 miliar.“Bank Banten yang menjadi milik pemprov menjadi tanggung jawab kita bersama.

Cuma ketika performance dari Bank Banten dengan tidak bisa ekspansi dalam hal bisnis keuangannya ini menjadi sebuah catatan kita. Melakukan penutupan cabang-cabang menjadi sebuah langkah pertama. Di perubahan APBD didorong Rp 175 miliar dengan catatan meminta pendapat hukum dari KPK agar isu Bank Banten benar-benar clear,” ujarnya.


Politikus PDIP itu meminta, pemprov segera mengambil alih pengelolaan Bank Banten dari PT Banten Global Development (GBD). “Di sampaing itu juga melakukan divestasi (saham) BJB untuk memenuhi kebutuhan Bank Banten. Memberikan penguatan Bank Banten ke depan agar lebih baik lagi,” tegasnya.


Pada bagian lain, usai rapat paripurna direksi dan komisaris Bank Banten melakukan kunjungan ke Ruang Fraksi Golkar DPRD Banten sekitar pukul 14.00 WIB. Tujuannya untuk berkonsultasi terkait penyertaan modal Bank Banten. Akan tetapi, maksud tersebut tak terlaksana karena tak ada satu pun anggota Fraksi Golkar yang menemui mereka.  


Direktur Operasional Bank Banten Kemal Idris mengatakan, secara umum Bank Banten sudah memiliki rencana bisnis hingga lima tahun ke depan. Jika berbicara soal pendapatan, memang sebagian besar masih berasal dari kredit.  “Selebihnya dari biaya administrasi, biaya transfer, tapi kan tahu sendiri baru berapa ribu,” akunya.


Adapun yang menjadi kendalanya sekarang, saat ini pihaknya tak bisa melakukan ekspansi kredit lebih luas. Sebab, mereka terbentur oleh aturan OJK,“Menyalurkan kredit itu kan butuh uang, di bank disebutnya modal karena memang ada aturan dari OJK yaitu modal minimum. Kondisi terakhir modal kami sudah 10,2 jadi kami bisa ekspansi itu 0,02 persen, otomatis membutuhkan suntikan modal,” tuturnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah fraksi DPRD Provinsi Banten mempertanyakan keputusan Pemprov Banten untuk mengalokasikan penyertaan modal Bank Banten pada perubahan APBD 2018 senilai Rp 175 miliar. Suntikan dana segar kepada bank yang dinilai dalam kondisi tak sehat itu dinilai akan menambah kerugian bagi Pemprov Banten.


Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar gubernur atas perubahan APBD 2018 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (12/9). (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook