Bacaleg Koruptor Tak Otomatis Lolos

nurul roudhoh   |   Politik  |   Senin, 17 September 2018 - 14:19:23 WIB   |  dibaca: 832 kali
Bacaleg Koruptor Tak Otomatis Lolos

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten memastikan keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) tak secara otomatis membuat bakal calon anggota legislatif eks napi kasus korupsi lolos. Mereka memiliki pertimbangan tersendiri yang memungkinkan untuk tetap tak meloloskan mereka.


Seperti diketahui, MA telah memutuskan gugatan perihal boleh tidaknya mantan napi korupsi maju sebagai calon legislatif. Gugatan itu telah diputuskan pada Kamis (13/9). Pertimbangan hakim, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan napi korupsi maju menjadi caleg tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.


Di Banten sendiri untuk tingkat DPRD Banten berdasarkan rilis dari Bawaslu RI ada dua bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang terindikasi sebagai mantan napi korupsi.
Mereka adalah Desy Yusandi dari Golkar dan Ella Satibi dari PDIP.Akan tetapi, Bawaslu Banten menemukan satu nama lagi dengan status yang sama atas nama Agus M Randil dari Golkar.


Saat penyusunan daftar calon sementara (DCS), PDIP mengganti Ella Satibi, sedangkan Golkar masih mempertahankan kedua bacalegnya.KPU Banten pun akhirnya merilis DCS pada 11 Agustus 2018. Dalam dokumen tersebut, lembaga penyelenggara pemilu itu mencoret 56 bacaleg, termasuk dua bacaleg eks napi korupsi dari Golkar.Tak terima, Golkar bersama Partai Berkarya, PAN, PBB, PKPI dan Perindo mengajukan sengketa. Melalui jalur mediasi seluruh parpol dan KPU menemui kata sepakat. Kesepakatannya adalah untuk melakukan perbaikan dokumen bacaleg yang dicoret karena kekurangan berkas persyaratan.


Dari tahap perbaikan, seluruh bacaleg dinyatakan memenuhi syarat, namun KPU kembali mencoret dua bacaleg Golkar karena berstatus eks napi korupsi. Golkar akhirnya juga kembali mengajukan gugatan dan kini prosesnya sudah sampai ke sidang ajudikasi.


Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Didih M Sudi mengatakan, keluarnya putusan MA yang mencabut substansi pasal larangan eks napi koruptor untuk nyaleg maka seharusnya semua pihak menghargai. Polemik soal eks napi korupsi harusnya dihentikan.“Tapi sidang ajudikasi (sengketa yang diajukan Golkar) jalan terus. Bawaslu tunduk dan memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencananya ajudikasi akan diputus tanggal 19 (September),” ujarnya saat dihubungi Banten Raya, Minggu (16/9).


Mantan Komisioner KPU Provinsi Banten itu menuturkan, putusan MA tak bisa mencerminkan hasil sidang ajudikasi yang digelar Bawaslu. Bacaleg eks korupsi dari Golkar tak otomatis lolos. Sebab, pihaknya memiliki penilaian tersendiri dalam mengeluarkan putusan.“Tidak bisa dipastikan. Majelis punya penilaian tersendiri dan mandiri berdasarkan peraturan yang berlaku dan fakta-fakta persidangan,” katanya.

Didih juga meminta kepada semua pihak tak buru-buru menyimpulkan nasib dua bacaleg Golkar. Hal itu baru diketahui setelah putusan sidang ajudikasi keluar. “Karena sudah masuk proses sengketa, harus menunggu putusan sidang,” ungkapnya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Banten, Bahrul Ulum mengatakan, pada prinsipnya Partai Golkar sepakat dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2017. Akan tetapi niat baik juga harus dibarengi dengan landasan hukum yang baik, tidak boleh aturan turunan melanggar aturan yang lebih tinggi.


Lebih lanjut, Partai Golkar menghargai hak dipilih dan memilih setiap warga negara, terlebih lagi kader Partai Golkar. Itu dijamin Undang-undang tentang Pemilu dan bacaleg eks napi korupsi di Golkar tidak dicabut hak politiknya pada amar putusan pengadilan. Ulum pun meminta seluruh pihak menghargai hak-hak individu warga negara.“Kami berpandangan bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2017 terkait pasal 4 ayat 3 itu berentangan dengan pasal 240 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018.

Sehingga kami memperjuangkan hak kader dan hak sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Dengan telah keluarnya putusan MA, berarti apa yang menjadi dasar dan alasan kami sesuai dan sejalan dengan norma hukum yang ada,” paparnya.Ulum pun meyakini, putusan sidang ajudikasi di Bawaslu akan berpihak kepada Golkar. “Harapannya bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, karena putusan sudah ada. Kami berharap pada sidang ajudiksi yang akan datang dengan agenda putusan, tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan kami sepenuhnya atau seluruhnya,” katanya.


Terpisah, Komosioner KPU Provinsi Banten Mashudi mengaku, telah mendapatkan informasi mengenai putusan MA. Meski begitu, pihaknya belum mendapatkan salinan putusan tersebut untuk dipelajari lebih jauh lagi. Pada sisi lain KPU RI juga belum memberikan arahannya."Sudah baca dari berita-berita yang beredar, keputusan dibacakan pada Kamis (13/9). Kita sendiri belum mendapatkan salinannya baik mengenai keputusan dari MA dan KPU pusat mengenai langkah-langkah selanjutnya," akunya.

Mashudi juga mengaku, KPU Banten akan tunduk dan patuh terhadap putusan MA. “Secara otomatis pasal 4 poin c pada PKPU (Nomor) 20 (Tahun 2018) berarti gugur atau tidak lagi berlaku,” pungkasnya.Di Cilegon, juga terdapat dua nama bacaleg eks koruptor. Mereka adalah Bahri Sayamsu Arief dari PAN, dan Joni Husband dari Demokrat.


Ketua DPC Partai Demokrat Cilegon, Rahmatullah mengatakan, menyambut baik adanya keputusan MA yang membolehkan caleg eks koruptor menjadi caleg. Rahmatullah beralasan, caleg dari partainya yang pernah tersangkut kasus korupsi itu hukumannya tidak sampai lima tahun. “Secara undang-undang juga diperbolehkan, PKPU 20 tahun 2018 itu keududukannya tidak lebih tinggi dari Undang-undang,” tuturnya,


Rahmat juga berkomitmen jika caleg dari Partai Demokrat untuk Pileg 2019 nanti sudah menyatakan sikap melalui pakta integritas partai, jika nantinya tersandung kasus korupsi, pelecehan seksual, ataupun narkoba, siap dipecat. “Ini pakta integritas partai tegas, akan dipecat kalau anggota legislatif yang tersangkut tiga kasus itu,” tandasnya.

Ketua DPD PAN Kota Cilegon, Alawi Mahmud juga mengaku menyambut baik putusan MA tersebut. Dengan putusan itu, Bahri Syamsu Arif bisa menjadi caleg kembali. “Adanya caleg PAN Kota Cilegon yang mantan narapidana koruptor itu karena kesalahan lembaga, bukan pribadi Pak Bahri yang yang korupsi,” ujarnya.

Alwai berharap, KPU Kota Cilegon segera memasukkan nama Bahri dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) yang akan diumumkan 20 September 2019 ini. “Nama Pak Bahri harus dikembalikan dalam daftar caleg PAN yang sebelumnya dicoret oleh KPU,” harapnya.Sementara itu, Joni Husband mengaku akan segera menyiapkan diri untuk proses Pileg 2019. “Saya juga berharap, untuk nomor caleg juga sesuai yang diajukan partai. Saya caleg di Dapil I Cilegon, nomor urut empat,” jelasnya.

Anggota KPU Kota Cilegon, Eli Jumaeli mengaku masih menunggu hasil Rapat Pleno KPU RI terkait pengembalian nama caleg eks koruptor ke dalam DCS. Saat ini, masih ada waktu untuk memasukkan nama-nama tersebut ke dalam DCS, karena penetepan DCT pada 20 September 2018. “Masih ada waktu beberapa hari. Kami masih tunggu keputusan KPU RI, apakah KPU daerah menjalankan semua anjuran MA atau tidak,” jelasnya.

Dinilai Bisa Rusak Reputasi PartaiPada bagian lain, sejumlah lembaga yang konsen dalam pencegahan korupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Banten Bersih, dan Nalar Pandeglang Institut, mengajak kepada masyarakat Banten tidak memilih parpol yang mengusung eks koruptor dalam Pemilu 2019 mendatang.


Wakil Koordinator ICW, Ade Irawan mengatakan, putusan MA sangat disayangkan. Mestinya MA, kata Ade, bisa lebih progresif dalam membuat keputusan dan mendengarkan suara masyarakat. Apalagi, kalau melihat rekrutmen jabatan publik lain, seperti Komisi Yudisial (KY) dan BPK, syarat-syarat terbebas dari korupsi diberlakukan. “Karena memang untuk jadi pejabat publik, wakil rakyat, aspek track record dan etika sangat penting. Makanya, putusan MA sangat disayangkan,” kata Ade, kepada Banten Raya, kemarin.


Dikatakannya, larangan mencalonkan eks koruptor mestinya bagian dari woro-woro bagi partai atau caleg lain agar amanah dan tidak menyeleweng. Sebaliknya, jika ketika tidak ada sangsi hal itu sama saja memberi angin segar atau tindakan koruptif dilegalkan karena pada akhirnya boleh nyalon lagi setelah dihukum. “Caleg eks koruptor punya potensi yang jauh lebih besar untuk korup. Bukan tidak mungkin jika terpilih akan kambuh dan buat rusak reputasi partai. Sebenarnya bukan cuma masyarakat saja yang drugikan, tapi partai juga kalau tetap memaksakan diri mencalonkan eks koruptor. Parpol juga akan dicap sebagai partai pendukung koruptor,” tegasnya.


Hampir senada apa yang dikatakan Koordinator Banten Bersih, Gufroni. Menurutnya, Banten Bersih dan juga masyarakat pada umumnya kecewa dengan putusan MA. “Tentu saja kami akan pelajari dulu isi dari putusan MA tersebut untuk kemudian mengambil langkah-langkah strategis. Apalagi UU Pemilu belum selesai di judicia review di MK sehingga putusan MA misa disanksikan,” Kata Gufroni.


Meski sudah diputuskan oleh MA, menurut Gufroni pihaknya tetap akan menagih komitmen parpol karena para pimpinan parpol sebelumnya sudah menandatangani fakta integritas yang salah satu isinya tidak menyertakan eks napi koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif. “Kita juga harus mendorong kepada publik khususnya di masing-masing dapil dimana mantan napi itu menjadi caleg untuk tidak memilih yang bersangkutan berikut partainya sebagai bentuk sangsi tegas,” jelasnya.


Terpisah, juru bicara Nalar Pandeglang Institut, Komarudin, mengatakan siap mengkampanyekan agar masyarakat tidak memilih parpol pengusung eks koruptor. Soalnya kata Komarudin, masyarakat tengah trauma dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh angota legislatif. “Kami meyakini eks terpidana korupsi akan kambuh jika terpilih jadi anggota dewan. Sebelum itu terjadi maka masyarakat agar tidak memilih yang bersangkutan serta partai yang telah memberikan kelonggaran kepada eks koruptor,” tegasnya. (dewa/gillang/muhaemin)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook