Dana Awal Kampanye Hanya Rp 2 Jutaan

nurul roudhoh   |   Politik  |   Selasa, 25 September 2018 - 15:59:21 WIB   |  dibaca: 1953 kali
Dana Awal Kampanye Hanya Rp 2 Jutaan

SERANG – KPU Provinsi Banten menerima laporan awal dana kampanye (LADK) seluruh peserta pemilu dari 16 parpol dan 26 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, Minggu (23/9). Dalam laporannya, dana awal kampanye ada pada kisaran angka Rp 1 hingga Rp 2 jutaan.


Komisioner KPU Provinsi Banten Eka Satyalaksmana mengatakan, secara umum seluruh peserta pemilu telah memenuhi kewajibannya menyerahkan LADK dengan tepat waktu. Laporan itu juga telah melewati verifikasi kelengkapan dokumen laporan.


“Seluruh peserta pemilu sudah menyampaikan kepada KPU. Namun demikian ada beberapa partai politik yang LADK-nya belum kita nyatakan lengkap sehingga mereka harus melakukan perbaikan. Yang perbaikan itu PPP, Gerindra, PAN dan beberapa calon DPD. Ada ketidaksinkronan dengan sistem. LADK bisa dilakukan perbaikan dalam waktu lima hari kerja,” ujarnya saat ditemui di salah satu hotel ternama di Kota Serang, Senin (24/9).


Mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten itu menuturkan, dalam laporannya, nominal LADK para peserta pemilu bervariasi. Namun secara umum nominal dana kampanye di rekening kampanye mereka ada di angka Rp 1 juta hingga Rp 2 jutaan.


“Masing-masing baru menyampaikan saldo awalnya saja, beraneka ragam jumlahnya ada baru Rp 500.000, ada yang baru Rp 1 juta sekian, ada yang sudah Rp 2 jutaan. Itu masih saldo awal yang mereka setorkan di rekening khusus dana kampanye,” katanya.


Setelah LADK dinyatakan memenuhi ketentuan, kata dia, peserta pemilu bisa melakukan kampanye sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Pada pertengahan masa kampanye atau pada  Januari 2019, peserta pemilu harus kembali melaporkan dana kampanyenya. “Mereka harus menyerahkan ke kita laporan penerimaan sumbangan dana kampanye,” ungkapnya.


Eka menegaskan, ada aturan batas maksimal penerimaan sumbangan dana kampanye. Jika memang ada yang melebihi batas maksimal maka kelebihan itu akan disetorkan ke kas negara.“Ada ketentuan sumbangan dari perorangan atau kelompok atau korporasi yang nilai sumbangan atau bantuannya melebihi ketentuan. Ada ketentuannya, untuk peroseroangan misalnya maksimal Rp 2,5 miliar. Nah kalau ada dana kampanye yang masuk lebih dari itu, partai enggak boleh menggunakan, dia harus melaporkan ke KPU kemudian mengembalikan ke kas negara,” ujarnya.


Laporan dana kampanye kembali harus diserahkan pada 25 April 2019 atau pasca pemungutan suara. Laporan tersebut nantinya akan diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. “Kita akan bisa melihat berapa uang yang mereka gunakan. Berapa uang yang mereka terima, yang digunakan untuk kepentingan kampanye,” tuturnya.  


Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, dari hasil pengawasan seluruh peserta pemilu sudah tepat waktu menyerahkan LADK. Total ada 44 rekening khusus dana kampanye (RKDK) dan LADK. “Kami belum tahu total besaran LADK karena datanya masih ada di KPU,” katanya.


Beberapa hal krusial yang mesti diperhatikan dalam laporan dana kampanye, walaupun di akhir laporan nanti akan diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk. Pertama, identitas penyumbang harus jelas.

Kedua, besaran sumbangan tidak melampuai batas maksimal yaitu parpol atau capres Rp 2,5 miliar dari perorangan, Rp 25 miliar dari kelompok atau perusahaan. DPD Rp 750 juta dari perseorangan dan Rp 1,5 miliar dari  kelompok atau perusahaan.“Ketiga, tidak ada uang negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), asing dan dana desa,” paparnya.


Lebih lanjut diungkapkan Didih, laporan dana kampanye bersifat wajib dan ada sanksi yang menanti jika dilanggar. Parpol peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD yang terlambat atau tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah pemilihan yang bersangkutan.


“Parpol peserta pemilu, anggota DPR dan DPRD yang terlambat atau tidak menyerahkan LPPDK (laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Mereka diberikan sanksi pembatalan sebagai calon terpilih pada wilayah pemilihan yang bersangkutan,” pungkas mantan Komisioner KPU Provinsi Banten ini. (dewa)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook