Honorer Non Kategori Resah

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 27 September 2018 - 15:15:38 WIB   |  dibaca: 3933 kali
Honorer Non Kategori Resah

SERANG- Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Pemprov Banten memangkas jumlah pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten dari 6.000 menjadi hanya 1.500 orang membuat sejumlah pegawai honorer non kategori gelisah dan resah. Untuk memastikan informasi itu, honorer nono kategori yang tergabung dalam Forum Pegawai non PNS Banten (FPNPB) berencana mendatangi KPK, Kamis (27/9).


Ketua FPNPB Non Kategori Rangga Husada membenarkan pihaknya akan menyambangi KPK. Menurutnya, FPNPB bermaksud menggelar audiensi untuk mendapat penjelasan terkait rekomendasi pemangkasan 4.500 honorer di lingkungan Pemprov Banten.“Intinya sih pemberitaan kemarin, termasuk dari Banten Raya benar atau enggak. Intinya mau kroscek ke sumbernya. Sumber pemberitaannya, intinya benar enggak (ada rekomendasi pemangkasan honorer),” ujarnya via sambungan seluler, Rabu (26/9).


Rangga mengaku bahwa kabar tentang rekomendasi pemangkasan honorer sudah terdengar sejak tahun lalu. Akan tetapi permasalahan tersebut telah terselesaikan saat FPNPB menggelar audiensi dengan Sekda Banten yang saat itu dijabat Ranta Saoeharta.“Beraudiensi satu tahun yang lalu ya, setahun yang lalu memang ada arahan dari KPK. Cuma yang sekarang, yang 2018 itu audiensi sama Pak Ranta sudah clear (selesai). Cuma enggak tahu beritanya jadi heboh,” katanya.


Termasuk saat pihaknya berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga pemeriksa itu diakuinya tak mempermasalahkan keberadaan para honorer, khususnya yang non kategori. “(Rekomendasi pemangkasan honorer) itu kan baru versi Pak Gubernur dan tahun lalu pun seperti itu yang selalu didengungkan. Ke BPK juga saya sudah konfirmasi, tidak ada masalah,” ungkapnya.


Rangga merasa bahwa FPNPB merasa dirugikan dengan adanya kabar pemangkasan honorer. Sebab, menimbulkan kesan pemprov membenarkan tindakannya untuk melakukan diskriminasi terhadap honorer non kategori.  “Sebenarnya K1 dan K2 sudah banyak perhatiannya termasuk masalah penggajian mereka sudah setara UMK. Kita masih di bawah (UMK). Digaji Rp 700 ribu, paling tinggi Rp 1,2 juta. Kami juga enggak tinggal diam karena ini bukan nasib satu dua orang yang saya bawa. Ada beberapa ribu orang yang gelisah terhadap pemberitaan tersebut,” tuturnya.


Disinggung soal pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang akan tetap memperjuangkan honorer meski ada rekomendasi pemangkasan dari KPK, Rangga menyatakan bahwa hal itu memang sepatutnya dilakukan. “Kalau misalnya memperjuangkan sebenarnya mah itu memang tugasnya sebagai seorang gubernur. Tuntutan kita enggak banyak, cuma minta upah yang layak saja,” imbuhnya.


Honorer non kategori yang enggan disebutkan identitasnya mengaku pasrah jika memang akan dilakukan pemangkasan jumlah honorer oleh Pemprov Banten. Namun, sumber yang bekerja di Sekretariat DPRD Banten ini meminta Pemprov Banten membuat aturan dan parameter yang jelas terkait siapa saja honorer yang bakal terkena pemangkasan."Ya saya sih tidak bisa berbuat banyak, kalau mau dipangkas ya lakukan.

Dari dulu juga ngomongnya mau dipangkas mau dipangkas, tapi tidak dilakukan. Kalau harus dilakukan, saya harap dilakukan dengan fair. Ada acuan yang jelas, kriteria yang tetap bisa bekerja itu seperti apa. Bila perlu dilakukan tes," ujar pria tersebut.


Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan bahwa belum lama ini KPK  memerintahkan agar Pemprov Banten melakukan pemangkasan pegawai non ASN atau honorer di lingkungan Pemprov Banten. Pemangkasan yang direkomendasikan pun cukup besar, lebih dari setengahnya.


 Pemangkasan dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi.“Berdasarkan catatan KPK bahwa memang terdapat 6.000 pegawai kita yang non ASN, dan KPK memerintahkan kepada kita untuk melakukan pemangkasan. Hanya membolehkan 1.500 orang,” ujarnya. (dewa)  

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook