Gerakan Massa, ASN Terancam Diberhentikan

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Kamis, 04 Oktober 2018 - 15:47:01 WIB   |  dibaca: 769 kali
Gerakan Massa, ASN Terancam Diberhentikan

JANGAN KAMPANYE : Ketua Korpri Kabupaten Serang Tb Entus Mahmud Sahiri memimpin sosialisasi netralitas ASN pada pemilu 2019 yang berlangsung di aula Tb Suwandi, Rabu (3/10).

SERANG – Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Serang menggelar sosialisasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilu 2019. Dalam sosialisasi itu, Korpri menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada ASN yang kedapatan secara masif menggerakan massa untuk mendukung salah satu calon. Tidak hanya itu, yang bersangkutan bisa saja diberhentikan.


Ketua Korpri Kabupaten Serang Tb Entus Mahmud Sahiri mengatakan, berkaitan dengan pileg dan pilpres serentak, Korpri memiliki program kerja terkait sosialisasi netralitas ASN. “Ini penting bagi kami untuk selalu mengingatkan kepada anggota Korpri yang jumlahnya 10 ribu lebih untuk tidak melibatkan diri di dalam kegiatan politik praktis,” kata Entus, di aula Tb Suwandi, Pemkab Serang, Rabu (3/10).


Sekda Pemkab Serang itu tidak menginginkan adanya anggota Korpri yang kedapatan melibatkan diri dalam politik praktis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau pihak lain. “Yang jelas kalau melibatkan diri itu ada ancaman pidana yaitu satu tahun, terus berlaku juga hukuman displin PNS. Jadi jangan sampai ada yang lepas kontrol karena ada hubungan persaudaraan dengan salah satu calon,” ujarnya.


Ia menjelaskan, jika ada ASN yang kedapatan terlibat politik praktis, pihaknya akan melihat terlebih dulu tingkat pelanggaran yang dilakukan. Namun jika keterlibatan tersebut secara langsung seperti membiayai calon dan menggerakan massa, bukan tidak mungkin bisa diberhentikan. “Kalau terbukti menggerakan bisa saja kita tidak memberikan bantuan hukum, tapi kita lihat dulu rekomendasi dari Bawaslunya,” tuturnya.


Tidak hanya memberikan sosialisasi, Korpri juga akan memberikan surat edaran (SE) yang akan disampaikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan-kecamatan. “Insya Allah secepatnya kita buat surat edarannya, kemudian kita akan segera melakukan safari ke kecamatan-kecamatan. Untuk pengawasan netralitas ASN ini oleh BKPSDM (badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia,” katanya.


Ketua Bawaslu Kabupaten Serang Yadi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Korpri Kabupaten Serang sebagai bentuk pendidikan politik bagi para ASN. “ASN itu tidak boleh terlibat dalam tahapan kampanye dan masuk tim pemenangan. Kalau terbukti akan dikenai pidana satu tahun. Kegiatan ini bagus untuk lebih mengedepankan netralitas, profesionalitas, dan integritas ASN sebagai penyelenggara negara,” ujarnya. (tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook