Ketimpangan Masih Belum Tuntas

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 04 Oktober 2018 - 15:56:29 WIB   |  dibaca: 1920 kali
Ketimpangan Masih Belum Tuntas

DIKEBUT DEMI HUT BANTEN : Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi di Kawasan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, kemarin. Proyek ini dikebut untuk keperluan perayaan HUt ke-18 Provinsi Banten.

SERANG – Hari ini pada Kamis, 4 Oktober 2018 Provinsi Banten genap berusia 18 tahun. Meski demikian, di usia tersebut provinsi paling Barat di Pulau Jawa ini belum bisa keluar dari sejumlah persoalan sosial. Salah satunya adalah disparitas atau ketimpangan wilayah antara Banten Selatan dan Utara.Berdasarkan data yang rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, secara umum jumlah penduduk miskin Banten baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami  penurunan.


Di perkotaan berkurang sebanyak 21,87 ribu orang dari 415,67 ribu orang pada September 2017 menjadi 393,80 ribu orang pada Maret 2018. Sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang sebanyak 16,61 ribu orang dari 284,16 ribu orang pada September 2017 menjadi 267,55 ribu orang pada Maret 2018.


Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (susenas) pada Maret 2017, Kabupaten Pandeglang yang merupakan salah satu daerah di Banten Selatan memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,74 persen. Itu menjadikan Pandeglang sebagai kabupaten paling miskin di Provinsi Banten.


Sementara Kota Tangerang Selatan, salah satu daerah di Banten Utara memiliki tingkat kemiskinan 1,76 persen pada susenas merupakan kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Banten dan bahkan terendah di se-Indonesia


Akademisi dari Untirta Suwaib Amiruddin mengatakan, pada dasarnya permasalahan yang kini dihadapi dan harus segera dituntaskan adalah masalah kemiskinan. Masalah itu terjadi, salah satu penyebabkan adalah masih terjadinya disparitas pembangunan. “Aspek kemiskinan, saya kira semua daerah punya problem kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah disparitas pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan,” ujarnya kepada Banten Raya, Rabu (3/10).


Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung itu menuturkan, belum tertanggulanginya disparitas di Banten dikarenakan sebagian besar pembangunan infrastruktur masih dominan untuk memfasilitasi industri. Kawasan industri sendiri sebagian besar berada di wilayah Banten Utara.“Aspek infrastruktur memang sebenarnya pemerintah daerah sudah mulai mendorong. Akan tetapi infrastruktur yang dibangun harusnya bukan hanya berbasis industri. Jangan sampai infrastruktur dibangun hanya sekedar untuk kawasan industri,” katanya.


Banten saat ini menurutnya, sudah harus membenahi apa yang menjadi potensinya. Jika industri menjadi kekuatan Banten Utara maka pemerintah daerah bisa menyasar sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi kekuatan Banten Selatan.“Harus didorong, industri, pertanian dan aspek pariwisata. Tiga poin ini harusnya menjadi progres untuk pertumbuhan ekonomi di Banten. Kalau pemerintah mau berimbang, kawasan industri harus diimbangi kawasan pertanian dan pariwisata. Jangan sampai Utara dibangun terus kawasan industri,” ungkapnya.


Jika memang kini terlanjur industri menjadi salah satu kekuatan di Banten, maka pemerintah tak boleh lupa menindaklanjutinya dengan menyiapkan warga pribumi untuk ikut meningkati manfaatnya. Tak seharusnya warga pribumi kalah saing dengan tenaga kerja luar Banten seperti yang saat ini terjadi.“Harus berbasis program, jangan cuma berbasis ketersediaan lapangan kerja. Harus diarahakan juga agar tak menjadi pengangguran,” tutur pemegang gelar doktor dari Universitas Padjadjaran Banten ini.  


Selain itu semua, Suwaib juga mengkritisi kondisi Kota Serang yang dinilainya belum layak menjadi Ibukota Banten. Kemajuan daerah pecahan Kabupaten Serang itu dinilainya sangat lambat. “Memang salah satu kritikan buat kita semua karena Kota Serang itu ikon Banten tapi lambat majunya. Karena tidak berbasis perencaaan wilayah, memang ini sudah agak tertinggal. Akan tetapi jangan kita memberikan kritikan saja, yang paling utama itu agar segera Kota Serang didorong perencanaan wilayahnya, tata kotanya,” imbuhnya.


Ayah dua anak itu juga sangat mendukung program revitalisasi Banten Lama yang kini sedang digenjot Pemprov Banten. Menurutnya, posisi Banten Lama yang berada di pinggiran Kota Serang akan mampu merangsang pertumbuhan Ibukota Banten itu lebih merata.“Saya kira memang Banten Lama harus diselesaikan supaya terintegrasi dengan baik. Kota kita semakin luas, melebaran kota terjadi kalau dibangun di wilayah-wilayah (pinggiran). Ini yang harus dibenahi sekarang, pembangunan lebih merata. Itu juga bisa menjadi solusi kemacetan di Kota Serang. Intinya Banten harus mulai bersolek, harus berbenah, bercantik-cantik,” tuturnya.


Senada diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Ali Zamroni. Menurutnya, disparitas pembangunan di Banten masih bisa dilihat secara kasat mata.  “Masih banyak masyarakat yang belum menikmati pendidikan dan infrastruktur. Kami dari provinsi ikut membantu kabupaten/kota yang tertinggal. Ini yang menjadi masalah sekarang,” ujarnya.


Menurutnya, gubernur harus bertindak cepat untuk menuntaskan masalah disparitas pembangunan. Gubernur harus bisa memediasi seluruh kepala daerah di delapan kabupaten/kota di Banten.“Gubernur perwakilan pemerintah di daerah, harus bisa mediasi antara bupati dan walikota. Bahwa kebutuhan infrastruktur itu bupati/walikota harus bisa melepas ego sektoral masing-masing. Betul jika (Banten) Selatan itu masih membutuhkan banyak anggaran infrastruktur,” katanya.


Politikus Gerindra itu meminta, permasalahan disparitas pembangun yang menghasilkan adanya daerah tertinggal tidak dijadikan komoditas jualan kepala daerah. Menurutnya, hal tersebut tak selayaknya dilakukan karena dia tak melihat hasil positif dari kegiatan itu.“Jangan dijadikan momentum minta uang ke sana kemari. Jangan dijadikan jualan untuk mengemis sebagai daerah yang membutuhkan uang. Uang mah habis permasalahan tidak tuntas. Akhirnya airnya butek, ikannya enggak dapat. Itu faktanya. Kita prihatin sepetri itu,” tegasnya.


Selain infrastruktur, kata dia, disparitas antar Banten Utara dan Selatan bisa dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM. Pemerintah daerah harus bisa menyiapkan warganya menjadi tenaga yang siap pakai sesuai kebutuhan yang ada.“Rata-rata tidak terampil, yang terampil dari luar. Ini menjadi menjadi tantangan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.  Ini menjadi problem tidak hanya di Banten saja. Apalagi adanya pasar bebas, China hingga Korea bebas masuk. Kalau enggak bisa bersaing tergerus kita,” pungkasnya.


Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim membenarkan, masih terjadi ketimpangan di provinsi yang dipimpinnya. Hal itu pula yang menjadi sorotannya ketika dilantik menjadi orang nomor stau di Banten pada 12 Mei 2017.  “(Banten Selatan) sedang kita kembangkan sekarang, sudah mulai kan menanam jagung, kedelai, penguasaan lahan bagi masyarakat. Kita melaporkan ada disparitas, pendapatan sektor pertanian dan perkebunan masih rendah, nanti kita lakukan bagaimana mengejar ketertinggalan,” ujarnya.


Mantan Walikota Tangerang itu mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukannya untuk menuntaskan ketimpangan wilayah adalah dengan mengarahkan pembangunan infrastruktur ke daerah Selatan. “Sudah mulai ketika jadi gubernur, bahwa pembangunan infrastruktur salah satu insentif pemerintah untuk merangsang percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Selatan. Makanya kita siapkan BUMD (Agrobisnis), makanya kita ke Jawa Timur bagaimana mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan,” tegasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook