KNPI dan Karang Taruna Beda Pendapat

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 05 Oktober 2018 - 11:03:27 WIB   |  dibaca: 587 kali
KNPI dan Karang Taruna Beda Pendapat

ANTRE : Sejumlah warga sedang melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKPS) Kota Cilegon, Kamis (4/10).

CILEGON - Pengurus Karang Taruna dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Cibeber ternyata memiliki pendapat yang berbeda terkait perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyebutkan bahwa lokalisasi tempat hiburan malam akan ditempatkan di sepanjang Jalan Lingkar Selatan (JLS). Jika KNPI memberikan penolakan keras atas rencana tersebut, sementara Karang Taruna menganggap bahwa kebijakan tersebut perlu didukung.

Ketua KNPI Kecamatan Cibeber Heru NH mengatakan, rencana perubahan RTRW tersebut berpotensi adanya gesekan sosial dengan masyarakat. Disamping itu, sejak awal keberadaan tempat hiburan malam di JLS juga sudah ditolak oleh KNPI. "Dari awal jelas kami menolak soal tempat hiburan di JLS. Tapi kalau yang masuk wilayah Kabupaten Serang itu beda soal karena bukan wilayah dan diluar kewenangan kami," katanya kepada Banten Raya, Kamis (4/10).

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon melakukan ekspose kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) rencana perubahan RTRW yang menjadikan JLS sebagai lokalisasi tempat hiburan malam.

Atas dasar itu, Heru meminta Bappeda Kota Cilegon untuk melakukan kajian ulang. Sebab, lokalisasi tempat hiburan malam masih banyak tempat di Kota Cilegon seperti Pulau Merak Kecil atau Pulau Merak Besar, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat."Kami mintanya dikaji ulang. Kami sarankan untuk dilokalisasi di Merak Kecil atau Merak Besar yang tidak ada penduduknya, sehingga konflik sosial tidak aka terjadi" terangnya.

Heru menjelaskan, jika pemerintah tidak berkenan mendengarkan aspirasi pemuda dan elemen masyarakat lainnya, maka bentuk penolakan akan dilakukan secara tegas lewat aksi oleh pemuda."Kedepan jika tetap ditentukan maka kami akan menolak dengan aksi atau hal lain. Kami ingin ini bisa dikaji ulang oleh pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Cibeber Rachimin mengatakan, selama keberadaan tempat hiburan tersebut memberikan kontribusi positif kepada warga dan Pemkot Cilegon secara anggaran, maka harus didukung. Namun, jika sebaliknya tanpa ada kontribusi positif harus di kaji ulang.


"Persoalannya kami (Karang Taruna-red) ini mitra pemerintah. Kami yakin tujuannya posotif kenapa Bappeda Kota Cilegon berencana seperti itu. Namun, jika tidak ada kontribusi sosial dan kemasyarakatan maka kami juga akan menolaknya," ungkapnya.

Rachimin menegaskan, Bappeda Kota Cilegon bukan tanpa alasan melokalisasi tempat hiburan malam. Hal tersebut semata-mata agar lebih terkoodinir dengan baik, termasuk soal pemasukan retribusi kepada kas daerah. "Kami rasa kajiannya pasti tidak sembarangan dan sudah matang. Kami akan dukung kebijakan tersebut jika bermanfaat," tegasnya. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook