Kota Serang Terancam Kena Sanksi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 08 Oktober 2018 - 15:07:31 WIB   |  dibaca: 146 kali
Kota Serang Terancam Kena Sanksi

SERANG – Pemerintah Kota Serang terancam terkena sanksi dari pemerintah pusat karena terlambat menetapkan APBD Perubahan tahun 2018. Sebagaimana diketahui, waktu maksimal penetapan APBD Perubahan adalah 30 September. Namun sampai dengan 7 Oktober APBD Perubahan belum diparipurnakan.


Penjabat Walikota Serang Ade Aryanto mengatakan bahwa ketiadaan kepala daerah di Kota Serang setelah Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman dan Wakil Walikota Serang Sulhi mengundurkan diri menyebabkan APBD Perubahan terlambat disahkan.

Sementara Pelaksana Harian Walikota Serang yang saat itu dipegang Sekda Kota Serang Tubagus Urip Henus tidak memiliki kewenangan mengesahkan APBD. Karena itu bisa saja Kota Serang akan mendapatkan sanksi karena keterlambatan ini sudah melampaui batas sesuai dengan Peraturan Menteri DAlam Negeri (Permendagri) Nomor 33 yang menjelaskan seharusnya pada 30 September APBD Perubahan sudah selesai disahkan.“Kita siap kalaupun ada sanksi,” kata Ade, akhir pekan lalu.


Ade menyatakan bahwa APBD Perubahan harus secepatnya selesai. Sebelumnya APBD Perubahan stagnan dan tak kunjung diketuk karena Pelaksana Harian Walikota Serang tidak punya kewenangan mengesahkan APBD.

Meski demikian dalam perkembangan terkini rapat dengan TAPD sudah beberapa kali digelar. Ia menargetkan APBD Perubahan secepatnya selesai sehingga tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan.“Target kita inginnya cepat (dilakukan pengesahan APBD Perubahan-red) tapi tergantung Bamus DPRD Kota Serang juga karena mereka yang agendakan (rapat paripurna pengesahan APBD Perubahan-red),” ujarnya.


Ditanya apakah Pemkot Serang akan melobi pemerintah pusat agar tidak dikenai sanksi atas keterlambatan penetapan APBD Perubahan ini Ade mengatakan tidak akan melakukan lobi-lobi. “Itu sudah aturan dan tidak bisa dilobi,” tuturnya.


Dihubungi terpisah Ketua DPRD Kota Serang Namin mengaku optimis Kota Serang tidak akan kena sanksi akibat keterlambatan pengesahan APBD Perubahan 2018. Pasalnya, keterlambatan pengesahan bukanlah disebabkan tidak adanya kesepakatan antara DPRD Kota Serang dengan eksekutif Kota Serang selama proses pembahasan APBD, melainkan karena ketiadaan kepala daerah definitif atau minimal penjabat walikota yang berhak mengesahkan APBD.“Keterlambatan terjadi karena kejadian yang tidak terduga dan di luar jangkauan kita semua,” katanya.


Dengan alasan itu, kata Namin, maka ia yakin Pemprov Banten maupun pemerintah pusat akan maklum dengan alasan itu. Ia juga yakin Mendagri Tjahjo Kumolo akan memberikan diskresi kepada Kota Serang karena keterlambatan pengesahan APBD Perubahan tidak disengaja."Kami juga sudah pernah mendatangi Kemendagri dan bertemu langsung dengan Dirjen Keuangan Daerah dan mereka menyatakan tidak akan ada sanksi karena kondisi Kota Serang saat ini," ujar politisi Partai Golkar ini.


Namin mengungkapkan bahwa sanksi keterlambatan pengesahan APBD adalah tidak dapat disahkannya APBD Perubahan 2018 atau tetap menggunakan APBD murni. Ini sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018 yang menyebutkan, "Dalam hal persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah akhir bulan September 2018, maka Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau APBD Kota Serang masih memakai APBD murni hingga akhir tahun. (tohir)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook