Lahan Tol Serang-Panimbang Bertambah

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 09 Oktober 2018 - 14:58:40 WIB   |  dibaca: 199 kali
Lahan Tol Serang-Panimbang Bertambah

SERANG – PT Wijaya Karya (Wika) Serang-Panimbang merilis ada penambahan luasan pembebasan bakal lahan tol sekitar 4,5 hektare yang berlokasi di Desa Kaserangan, Kabupaten Serang. Hal itu terjadi karena titik lahan untuk pembangunan Junction Walantaka itu belum masuk dalam SK penetapan lokasi Gubernur Banten.


Manajer Bidang Lahan PT Wika Serang Panimbang Rendy Dwiandika mengatakan, target awal pembahasan lahan untuk seksi 1 tol yaitu Serang hingga Rangkasbitung ditarget selesai pada Oktober 2018.

Namun target itu bergeser satu bulan setelahnya dikarenakan adanya penambahan pembebasan bakal lahan. “(Penambahan pembehasan lahan) di lokasi Junction Walantaka,” ujarnya, kemarin.  Ia menjelaskan, penambahan terjadi karena dari desain Junction Walantaka, sebagian fisik konstruksi masuk ke lahan yang tidak ada dipenjabaran SK penetapan lokasi dari gubernur. Lokasi tepatnya berada di Desa Kaserangan, Kabupaten Serang seluas 4,51 hektare.


“Belum masuk penetapan lokasi di SK gubernur karena di sini masuk Desa Kaserangan. Penambahan di ramp 2 (penandaan bagian fisik konstruksi junction-red) yang di Desa Kaserang. Kalau penambahan lahan ramp 2 yang di Desa Cisait dan ramp 3 di Kelurahan Pengampelan sudah masuk penetapan lokasi,” katanya.


Untuk pembebasan lahan tambahan itu, kata dia, PT Wika Serang-Panimbang masih menunggu revisi SK penetapan lokasi dari gubernur. Meski demikian dia menargetkan pembehasan penambahan bakal lahan itu sudah bisa diselesaikan pada November 2018.  


“Makanya penambahan lahannya revisi penetapan dulu. Mungkin prosesnya di November 2018. Itu juga masuk program prioritas pembebasan lahan tahap dua untuk seksi I karena konstruksi sudah berjalan dan ditarget selesai pada November 2019,” ungkapnya.  


Lebih lanjut dipaparkan Rendy, adapun progres pembebasan lahan per wilayah terdiri atas wilayah Kabupaten dan Kota Serang dari 2.218 bidang lahan dengan luas sekitar 150 hektare. 1.558 bidang lahan diantaranya telah terbayarkan.

Di Kabupaten Lebak dari 2.722 bidang lahan seluas 358 hektare, 746 bidang diantaranya sudah terbayarkan. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang dari 1.492 bidang lahan seluas 240 hektare, 495 bidang diantaranya sudah dibebaskan.


“Total dari 6.432 bidang lahan, 2.579 diantaranya sudah dibebaskan per 21 September. Untuk pembebasan lahan sendiri wilayah Kabupaten Lebak pada November 2018 dan Kabupaten Pandeglang di Februari 2019,” tuturnya.  


Manajer Operasional PT Wika Serang-Panimbang Muhamad Ali mengungkapkan, secara umum pengerjaan konstruksi tol dibagi dalam tiga seksi. Seksi 1 yaitu dari Serang hingga Rangkasbitung, seksi 2 Rangkasbitung hingga Cileles dan Seksi 3 dari Bojong hingga Panimbang.


“Porsi BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) itu Serang hingga Cileles atau seksi 1 dan 2, dengan panjang 50,67 kilometer. Saat ini progresnnya untuk seksi 1 sudah 9,69 persen dan ditarget selesai pada November 2019. Sedangkan untuk  seksi tiga menjadi porsi pemerintah, direncanakan mulai konstruksi pada Januari 2019 dan selesai pada Agustus 2020 bersamaan dengan penyelesaikan seksi 2,” paparnya.


Lebih lanjut dipaparkan Ali, selain pengerasan jalan pihaknya juga terus melakukan pembukaan jalan bagi lahan yang telah dibebaskan. Selain itu PT Wika Serang-Panimbang juga membangun tembok pemisah antara kawasan proyek dan pemukiman warga.“Ada 226 alat berat yang kami turunkan agar proses pengerjaan konstruksi bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.


Sementara itu, puluhan warga Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, yangmengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Pembangun Lebak Bersatu (AMPLB)melakukan aksi unjuk rasa di lokasi pembangunan jalan tol Serang-Panimbang di Kampung Pasir Gendok, Desa Kaduagung, Kecamatan Cibadak. Mereka meminta pelaksana pembangunan jalan tol mempekerjakan warga lokal, melibatkan perusahaan lokal, memberikan CSR kepada masyarakat di sekitar pembangunan jalan tol di Lebak.


Koordinator demo AMPLB, Achmad Syarif mengatakan, pembangunan tol yang melintasi Kabupaten Lebak harus bermanfaat bagi masyarakat Lebak. "Salah satu contoh yang berkaitan dengan tenaga kerja, tentu pihak PT PP harus melibatkan tenaga kerja lokal.

Begitu pula agar dampak pembangunanya dinikmati masyarakat Lebak, maka pihak PT PP harus melibatkan pula perusahaan lokal. Belum lagi yang lain-lain, seperti CSR dari pelaksana pembangunan jalan tol, harus bisa mensejahterakan masyarakat,” katanya. (dewa/hudaya)


 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook