10.339 APK Melanggar Aturan

nurul roudhoh   |   Politik  |   Rabu, 10 Oktober 2018 - 13:01:54 WIB   |  dibaca: 272 kali
10.339 APK Melanggar Aturan

SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten merilis terdapat 10.339 alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 di 8 kabupaten/kota yang dinyatakan melanggaran aturan. Sebagian besar pelanggaran terjadi karena para peserta pemilu memasang APK di jalur protokol.


Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Nuryati Solapari mengatakan, sejak masa kampanye dimulai sejak 23 September pihaknya terus melakukan pengawasan, terutama terkait pemasangan APK.

Hasilnya, Bawaslu mencatat ribuan APK yang yang melanggar ketentuan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Banten.“Ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengawsan yang dilakukan Bawaslu Banten. Pertama menggelar rakornis (rapat koordinasi teknis), penyamaan persepsi pengawas pemilu degan Satpol PP. Kemudian kami juga telah mendata APK yang kami dapati melanggar ketentuan,” ujarnya.


Mantan tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi itu menuturkan, rincian APK yang melanggar ketentuan terdiri atas di Kota Serang ada 225 APK yang melanggar dan belum ditertibkan, dan 174 APK telah ditertibkan. Kota Tangerang Selatan 3.214 APK belum ditertibkan dan 2.277 APK sudah ditertibkan.


Kota Cilegon 225 APK melanggar belum ditertibkan dan 738 APK sudah ditertibkan. Kabupaten Pandeglang 205 APK belum ditertibkan dan 835 APK sudah ditertibkan. Selanjutnya Kabupaten Lebak ada 78 APK yang belum ditertibkan dan belum ada APK yang sudah ditertibkan.

Kabupaten Tangerang 1.363 APK belum ditertibkan dan 12 APK sudah ditertibkan.“Lalu di Kabupaten Serang ada 589 APK yang belum ditertibkan dan 14 APK sudah ditertibkan. Di Kota Tangerang ada 360 APK yang sudah ditertibkan dan tidak ada APK melanggar ketentuan yang belum ditertibkan,” paparnya.


Disinggung soal apakah jenis pelanggaran tersebut didominasi karena pemasangan APK berada di jalur protokol, pemegang gelar doktoral dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu membenarkannya. “Benar,” katanya singkat.


Lebih lanjut dikatakan Nuryati, dengan masih adanya APK yang melanggar ketentuan dan belum ditertibkan, Bawaslu telah merencanakan untuk melakukan penertiban. Penegakan aturan itu akan dilakukan hingga tidak ada lagi APK yang tak sesuai ketentuan.“Sudah ada jadwalnya. Hari ini (kemarin-red) kami melakukan penertiban di Kota Tangerang,” ungkapnya.


Komisioner KPU Provinsi Banten Eka Satyalaksmana mengaku, peserta pemilu sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 sudah bisa melakukan kegiatan kampanye. Salah satunya dengan memasang APK. Akan tetapi, pemasangan harus mengindahkan aturan.


Parpol dan caleg hanya bisa membuat baligho maksimal lima buah untuk masing-masing kabupaten/kota. Sedangkan untuk umbul-umbul parpol dan caleg hanya diperbolehkan membuatnya maksimal 10 buah untuk setiap daerah.

Sementara untuk calon DPD RI sebanyak masing-masing lima dan pasangan calon presiden sebanyak 16 baligho dengan ukuran paling besar 4 x 7 meter."Jadi untuk baligho jumlahnya maksimal 40 buah untuk se-Banten. Umbul-umbul maksimal berjumlah 80 buah. Kalau ada caleg yang tetap ingin membuat APK baik baligho dan umbul-umbul secara sendiri, itu diperkenankan. Tetapi itu akan mengurangi jatah parpolnya dan itu harus dilaporkan kepada partai pengusungnya," katanya.


Terkait dengan lokasi pemasangan APK, Eka menjelaskan bahwa hal tersebut sudah ditetapkan melalui SK  KPU Provinsi Banten nomor 066/Hk.03-1-Kpt/36/Prov/IX/TAHUN 2018. Secara umum, APK dilarang dipasang di tempat tertentu seperti tempat ibadah, jalur protokol, tempat publik, pasar dan fasilitas pendidikan. SK juga secara rinci memaparkan ruas jalan mana saja yang masuk dalam jalur protokol.


Sementara untuk pemasangan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab peserta pemilu. Maka peserta pemilu harus memperhatikan kekuatan rangka dalam pemasangan APK agar tak mudah roboh.“Desain APK silahkan dibuat yang semenarik mungkin, isinya silahkan yang penting komponennya ada. Kalau mencantumkan sosok tokoh, caleg kalau dianggap sebagai tokoh boleh dipasang namun tidak boleh mencantumkan sebagai caleg, kecuali di APK tambahan (tersendiri-red). Pejabat negara atau pejabat daerah boleh dipasang namun harus cuti,” tuturnya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook