Ganti Rugi Lahan DPRD Tak Teranggarkan

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 11 Oktober 2018 - 13:33:57 WIB   |  dibaca: 102 kali
Ganti Rugi Lahan DPRD Tak Teranggarkan

BELUM DIBAYAR : Suasana gedung DPRD Kota Serang yang baru di Kecamatan Cipocok Jaya, Rabu (10/10). Terdapat 3.000 meter lahan warga yang digunakan untuk pembangunan gedung DPRD sampai saat ini belum dibayarkan oleh Pemkot Serang. Sayang tidak menngaggarkan pembebasan lahan itu di APBD tahun 2019.

SERANG - Ketua DPRD Kota Serang Namin mengaku sangat kecewa alokasi anggaran untuk pelunasan lahan warga seluas 3.000 meter persegi tidak masuk dalam Rancangan APBD 2019. Padahal, lahan itu sudah lama digunakan DPRD sejak tahun 2015, dan sampai saat ini belum dibayarkan. DPRD menilai pihak eksekutif (pemkot) tak cermah dalam menyusun APBD 2019."Pemilik lahan sering bertanya kapan akan dibayarkan, kita tidak enak," kata Namin di ruang kerjanya, Rabu (10/10).

Namin menilai bahwa tidak teranggarkannya pelunasan lahan warga ini disebabkan karena ketidakcermatan Pemkot Serang dalam menyusun program dan anggaran. Argumentasi bahwa pembebasan lahan 3.000 meter itu merupakan program yang tidak masuk dalam rencana kerja (renja) tahun 2019 tidak sepenuhnya dapat diterima. Sebab, ada sesuatu yang harus segera diselesaikan dan karena ini adalah hutang yang belum dilunasi."Kami melihat ini adalah keadaan mendesak," kata politisi Partai Golkar ini.

Namin mengungkapkan bahwa antara DPRD Kota Serang dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) memang memiliki pemahaman yang berbeda terkait masalah lahan ini. Karena itu sampai saat ini TAPD belum mau mengalokasikan anggaran pelunasan lahan. Ia khawatir bila tidak segera dibayarkan, pemilik lahan akan membawa masalah ini ke ranah hukum. "Kami yakin pemilik akan melakukan tindakan," ujarnya.

Mantan Kepala Desa Kemanisan ini menyatakan bahwa tanah seluas 3.000 meter persegi itu milik satu orang. Anggaran yang diajukan DPRD Kota Serang untuk pelunasan lahan berkisar Rp 3-4 miliar. Angka itu hanya angka perkiraan. Sedangkan realisasi atau nilai pastinya akan ditentukan oleh penaksir harga (appraisal) yang merupakan pihak independen. Pemilik tanah sendiri menyerahkan harga pada tim penaksir harga.


Terkait alasan Pemkot Serang bahwa tanah tersebut belum diukur, menurutnya, dalam prosesnya nanti akan ada tahapan-tahapan yang dilalui. Bila anggaran sudah ada, maka DPRD mempersilakan tahapan-tahapan itu dilakukan."Kan ada SOP (standar operasional prosedur). Pengukuran saya rasa tidak memakan waktu lama," ujarnya.

Penjabat Walikota Serang Ade Aryanto mengatakan bahwa tidak dimasukkannya anggaran untuk pelunasan lahan karena program tersebut tidak masuk dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Menurutnya, Pemkot Serang bukan menolak untuk membayar lahan yang telah terpakai untuk pembangunan gedung DPRD Kota Serang, di Kecamatan

Cipocok Jaya itu. Namun harus ada tahapan Karena itu, kata Ade, maka Pemkot Serang baru akan menganggarkan pembayaran lahan 3.000 meter itu pada APBD Perubahan tahun 2019 mendatang. Ia menyebutkan proses yang dimaksud misalkan pengukuran luas lahan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) dan proses lainnya.  “Nanti kan perlu ditaksir harganya oleh tim appraisal," katanya. (tohir)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook