Banyak Perusahaan Tak Punya PP

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 12 Oktober 2018 - 11:19:22 WIB   |  dibaca: 71 kali
Banyak Perusahaan Tak Punya PP

TERTIB ATURAN : Suasana Sosialisasi Persyaratan Kerja pada Perusahaan di Kota Cilegon yang dilakukan Disnaker Kota Cilegon kepada perwakilan perusahaan di salah satu restoran di Kota Cilegon, Kamis (11/10).

CILEGON - Kota Cilegon yang dikenal sebagai Kota Industri ternyata saat ini masih banyak perusahaan yang tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP). Padahal, PP dinilai penting bagi perusahaan. Bahkan, PP juga harus mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) kabupaten/kota maupun Disnaker provinsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Disnaker Kota Cilegon Zharwan mengatakan, saat ini masih banyak perusahaan di Cilegon yang tidak memiliki PP. Dari sekitar 1.000 perusahaan, baru ada sekitar 150 perusahaan yang sudah mempunyai PP.

"Perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 10 karyawan wajib mempunyai PP yang disahkan oleh Disnaker kota maupun provinsi. Kalau lokasi kantor perusahaannya lebih dari satu kota bisa disahkan oleh Disnaker provinsi," kata Zharwan usai melakukan Sosialisasi Persyaratan Kerja Pada Perusahaan di salah satu restoran di Kota Cilegon, Kamis (11/10).


Menurut Zharwan, aturan pembuatan PP pada sebuah perusahaan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 03/2003 tentang Ketenagakerjaan. Setelah perusahaan membuat PP, nantinya diajukan ke Disnaker Kota atau Kabupaten ataupun Disnaker Provinsi untuk mendapat pengesahan. "Kalau perusahaan yang memekerjakan lebih dari 10 karyawan tidak memunyai PP, bisa dikenakan sanksi administratif. Ketika perusahaan tidak mempunyai PP juga rawan perselisihan industri dalam hal ini perselisihan karyawan dengan perusahaan," tuturnya.

Dijelaskan Zharwan, aturan di perusahaan harus dibuat secara tertulis dan diumumkan kepada setiap karyawannya. Hal itu dilakukan, agar hak karyawan bisa terlindungi dan perusahaan mempunyai aturan yang jelas. PP juga dinilai bisa meminimalisasi perselisihan industri. "Kalau ada PP, jam kerja karyawan jelas, hak cuti, hak pengupahan jelas, serta sanksi bagi karyawan yang melanggar aturan juga jelas. Terkait pengupahan juga tidak boleh kurang dari UMK (Upah Minimun Kota)," jelasnya.


Diterangkan Zharawan, sosialisasi saat ini terus dilakukan kepada perusahaan yang ada di Cilegon. Menurutnya, perusahaan yang belum memiliki PP biasanya perusahaan baru ataupun perusahaan kecil. "Kalau perusahaan besar, apalagi perusahaan asing biasanya sudah ada PP. Entah PP itu disahkan Disnaker Kota Cilegon atau Disnaker Provinsi Banten. Sebab, ada perusahaan yang kantornya atau lokasi kerjanya lebih dari satu kota itu pengesahan di Disnaker Provinsi," terangnya.


Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Cilegon Bukhori mengatakan, sosialisasi terus dilakukan oleh pihaknya kepada perusahaan agar perusahaan tertib aturan. Dalam sosialisasi kemarin, pihaknya mengundang sekitar 100 perusahaan yang belum memiliki PP. "Disnaker Cilegon sifanya mengimbau saja, kalau pengawasan yang berhak menindak perusahaan yang tidak memunyai PP ataupun perusahaan yang terbukti salah dalam perselisihan tenaga kerja itu Disnaker Provinsi, sebab pengawasan ada di Disnaker Provinsi Banten," katanya.


Bukhori menambahkan, beberapa waktu lalu juga sudah ada perselisihan industri yang di mediasi Disnaker Cilegon. Dalam kasus tersebut, perusahaan tidak memunyai PP. "Tapi sebagian besar perusahaan yang belum punya PP bukan karena kesengajaan, tetapi karena ketidaktahuan. Makanya kami saat ini sosialisasi dan akan kami sosialisasi lagi ke perusahaan yang belum punya PP," tambahnya. (gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook