Revisi PPH Jadi 0,5 Persen, Ringankan Beban UMKM

nurul roudhoh   |   Bisnis  |   Jumat, 12 Oktober 2018 - 11:31:35 WIB   |  dibaca: 30 kali
Revisi PPH Jadi 0,5 Persen, Ringankan Beban UMKM

KREATIF : Dua pengunjung memilih produk-produk hasil perajin pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di salah satu pusat perbelanjaan.

Pemerintah sepakat mengurangi beban pajak penghasilan (PPh) yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, kebijakan ini akan mempermudah UMKM untuk masuk ke sektor formal perekonomian.

“Salah satu isu di UMKM kan sektor keuangan. Dengan memberikan pengurangan pajak, membantu mereka dari segi keuangannya karena tidak perlu membuat pembukuan yang komplit. Hanya mencatat omset kemudian bayar 0,5 persen, mereka sudah melaksanakan kewajibannya,” kata Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Menurutnya, pembebanan PPh tidak akan membebani pelaku UMKM. Sebab, UMKM juga memiliki omset seperti perusahaan besar yang dipandang pemerintah sebagai penghasilan. Untuk itu, kata Robert, seharusnya PPh 0,5 persen tidak akan membebani mereka.“Pajak itu kan kewajiban warga negara. Kalau UMKM ada omset itu kami anggap penghasilan. 0,5 persen itu menurut kita angka yang cukup minim,” ujarnya.“Dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia. Secara statistik 98 persen unit usaha Indonesia merupakan UMKM,” sambungnya

Robert menjelaskan, Revisi PPh final 0,5 persen telah menunjukkan tren positif bagi pemungutan pajak berdasarkan penghasilan. Terbukti, sejak digulirkan Agustus 2018 lalu, ada 183 ribu pelaku UMKM yang mendaftar.“Data kita tadi menunjukkan sejak digulirkan sudah 183 ribu wajib pajak yang mendaftar PPh. Mudah-mudahan tambah terus,” pungkasnya.

Sebelumnya, Universitas Udayana bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melaksanakan kegiatan diskusi nasional dengan tema Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam Perpajakan Nasional di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Acara tersebut menghadirkan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, Kasubdit PPh Pot-put Direktorat Jenderal Pajak, Sulistyo Wibowo, serta Ketua Program Magister Akuntansi FEB Universitas Udayana, Herkulanus Bambang Suprasto sebagai keynote speaker.

Acara dibuka oleh Dekan FEB Universitas Udayana, I Nyoman Mahaendra Yasa, serta sambutan oleh anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya.“Kami, seperti akademisi lainnya terutama di bidang ekonomi memandang strategis dan pentingnya pajak untuk mulai dibahas dalam forum forum formal akademis “ujar Bambang Suprasto.

Beliau juga menambahkan bahwa UKM menjadi tema yang menarik diusung mengingat begitu agresifnya pemerintah dalam usaha meningkatkan kepatuhan pajak UKM terutama dengan penurunan tarif pajak ukm menjadi 5%.“Hanya saja, pembukuan sebagai konsekuensi bagi pemanfaatan tarif ukm masih dianggap memberatkan bagi pengusaha UKM,” tambah bambang.

Bambang mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan UKM terutama dengan inovasi-inovasi yang berani. Hanya saja, menurutnya, perlu ditambahkan inovasi berikutnya terkait pembukuan sehingga diharapkan peran serta UKM dalam perpajakan nasional terutama peningkatan penerimaan pajak.

“Sudah barang tentu hal ini menjadi perhatian kalangan akademis dan pelaku usaha, selain menunggu reformasi perpajakan dan kelembagaannya melalui rancangan UU KUP yang saat ini masih menggantung di DPR,” tutup Bambang. (fin)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook