Andiara Masih Tak Datang

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 12 Oktober 2018 - 15:32:25 WIB   |  dibaca: 102 kali
Andiara Masih Tak Datang

BERI KETERANGAN : Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi (kiri) memberi keterangan kepada awak media di Sekretariat Bawaslu Banten, Kamis (11/10).

SERANG – Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan juga putri mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yaitu Andiara Aprilia Hikmat kembali mangkir dari panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten, Kamis (11/10). Dia tak memenuhi panggilan kedua dengan agenda klarifikasi dugaan pelibatan kepala desa dalam kampanye.


Informasi yang dihimpun, pemeriksaan Andiara dijadwalkan pukul 15.00 WIB. Dari jadwal tersebut ada dua calon anggota legislatif (caleg) yang dipanggil selain Andiara yaitu Ahmad Hidir. Hidir adalah caleg DPRD Provinsi Banten dari Partai Hanura untuk daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Serang. Namun keduanya tak kunjung menunjukan batang hidungnya di Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten.


Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, pada prinsipnya pihaknya telah melayangkan pemanggilan secara tertulis. Khusus untuk Andiara, pemanggilan kemarin adalah yang kedua.“Kalau kita memang sudah melayangkan pemanggilan.

Hari ini (kemarin-red) dua terlapor atas nama Andiara, yang kedua terlapor atas nama (Ahmad) Hidir, itu yang kita undang hari ini untuk memberikan keterangan. Untuk Bu Andiara ini kan yang kedua, kemarin (Rabu-red) sudah dipanggil tidak datang kemudian yang kedua hari ini. Kalau untuk Pak Hidir ini pertama kali kita undang,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.


Mantan komisioner KPU Provinsi Banten itu mengaku, tak mendapatkan konfirmasi alasan ketidakhadiran dari keduanya.“Sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi karena kita undangan tertulis sudah disampaikan ke alamat yang bersangkutan, ada yang ke kantor karena caleg parpol. Sudah ada tanda terimanya kepada yang bersangkutan entah pada orangnya atau pun pada asisten atau pun kantor,” katanya.


Menurutnya, Bawaslu belum memutuskan apakah akan kembali memberi kesempatan atau pemanggilan ketiga kepada Andiara. Sedangkan untuk Hidir, pihaknya akan memberi kesempatan karena baru mangkir pada panggilan pertama.“Tergantung ke periksa, apa diberikan kesempatan satu kali lagi atau tidak, yang jelas kalau pun kesempaatn paling satu kali lagi. Untuk Pak Hidir nanti diberi kesempatan lagi,” ungkapnya.


Menurut Didih, Bawaslu tak akan mempermasalahkan jika pihak-pihak yang dipanggil memilih untuk mangkir. Sebab, ketidakhadiran itu justru akan merugikan mereka sendiri karena pemanggilan adalah sarana untuk mengklarifikasi semua tudingan atau sangkaan.“Kalau yang bersangkutan ini tidak memberikan keterangan, sebenarnya yang dirugikan yang bersangkutan. Datang atau tidak datang kami bisa membuatkan kesimpulan atas dugaan pelanggaran ini,” tuturnya.


Meski demikian, pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan atas dugaan pelanggaran pelibatan kepala desa dalam kampanye tersebut. Sebab, saat ini Bawalsu masih menggali keterangan dari seluruh pihak yang perlu dimintai klarifikasi.“Itu masih belum bisa, konstruksinya harus keseluruhan. Saat pemeriksaan itu dikonfirmasi kepada yang lain, baru buat kesimpulan. Jadi kalau parsial-parsial belum bisa,” tuturnya.


Sementara itu, Tim Asisten Bawaslu Provinsi Banten Haer Bustomi mengatakan, secara keseluruhan sudah ada empat orang yang diperiksa terkait dugaan pelanggaran kampanye. Rinciannya, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdes) Kabupaten Serang Santibi dan seorang kepala desa atas nama Ade Hamid Bulkini.“Keduanya diperiksa di Bawaslu Kabupaten Serang. Karena lintas wilayah, acara Apdesi Kabupaten Serang dan lokasi kejadian di Kota Serang maka kami ambil alih. Di Bawaslu Banten yang sudah diperiksa atas nama Tb Haerul Jaman dan Fahmi Hakim,” ujarnya.


Dia tak menutup kemungkinan akan ada pihak lain yang diperiksa. “Sepanjang dibutuhkan itu bisa (pemanggilan pihak lain). Kedua sepanjang ada rentang waktu yang memungkinkan untuk Bawaslu melakukan pemanggilan, itu masih ada potensi,” pungkasnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, permintaan klarifikasi dilayangkan karena mereka diduga melanggar aturan kampanye dengan melibatkan kepala desa. Sebab, mereka hadir di acara rapat kerja Apdesi Kabupaten Serang di Hotel Le Dian pada 24 September lalu. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook