Polisi Kewalahan Hadapi Hoaks

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 12 Oktober 2018 - 15:37:01 WIB   |  dibaca: 98 kali
Polisi Kewalahan Hadapi Hoaks

SALING BERKOMITMEN : Kapolda Banten Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra (kelima dari kiri) berfoto bersama dalam rakor bersama instansi dan lembaga terkait beserta parpol peserta Pmilu 2019 di Hotel Le Dian, Kota Serang, Kamis (11/10).

SERANG – Berita bohong atau hoaks dinilai menjadi ancaman serius dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Sebab, saat ini penyebaran hoaks sulit dikontrol dengan hadirnya media sosial (medsos). Keberadaan berita yang tak bisa dipertanggungjawabkan itu diyakini bisa memecah belah persatuan.


Kapolda Banten Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra mengatakan, Pemilu 2019 merupakan tantangan yang sulit karena tidak hanya terfokus pada pemilihan presiden (pilpres), tapi juga pemilihan anggota legislatif (pileg). Situasi ini membutuhkan tenaga yang besar untuk menjaga kondusivitas lingkungan. Terlebih di era digital ini, kampanye hitam dan berita bohong di medsos sulit terbendung.


“Kampanye gelap, kampanye hitam atau black campaign. Cara-cara adu domba, fitnah, berita palsu atau hoaks dan sebagainya. Menggunakan sarana yang paling murah, efektif dan resikonya sulit dijangkau oleh aparat keamanan yaitu medsos,” ujarnya dalam acara rapat koordinasi bersama instansi dan lembaga terkait beserta parpol peserta Pemilu 2019 di Hotel Le Dian, Kota Serang, Kamis (11/10).


Mantan Kapolres Malang Kota itu menuturkan, ancaman hoaks kini sudah nyata dan mulai bertebaran di masa kampanye ini. Bahkan aparat penegak hukum pun sudah terkuras energinya hanya untuk mengurusi hoaks. “Masa kampanye pun kita sudah capek, energi polisi sudah terkuras mengungkap pelaku hoaks ini,” katanya.


Hoaks, kata dia, bisa dibasmi jika seluruh elemen berkomitmen untuk memeranginya. Masyarakat diminta tak terkecoh dengan berita-berita yang kebenarannya tak bisa dipertanggungjawabkan.“Oleh karena itu kita semua sepakat, mengimbau untuk berkomitmen tidak melakukan itu.

Kita tidak terkecoh dengan kegiatan-kegiatan itu. (Jangan sampai) aparat keamanan perhatiannya akan teralihkan kepada hal yang tidak perlu. Kita sedianya fokus pengamanan tahapan kampanye, akhirnya aparat dikuras oleh hal yang seperti itu,” ungkapnya.


Selain hoaks, ada dua hal yang sudah disepakati untuk dihindari. Pertama adalah politik identitas, terutama yang mengarah pada suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Pada dasarnya masyarakat diperbolehkan berbeda pilihan tapi konteksnya harus tetap pada persatuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


“Terutama politik identitas berbau SARA. Lazim jika politik identitas dalam kontestasi politik, semua berbau identitas politik. PDIP ya diwajibkan semua di satu partai mendukung orang yang diusung, begitu juga Golkar dan lainnya. Yang harus dihindari SARA, ini bisa memecah belah persatuan dan keutuhan NKRI,” tuturnya.


Kemudian hal yang harus dihindari lainnya adalah soal money politic atau politik uang. Praktik tersebut menjadi bahaya yang cukup serius karena bisa merusak makna demokrasi. “Sebagai praktik meraih suara dengan membayar seseorang atau dengan sembako atau bentuk lain. Ini tidak baik, ini akan merusak makna demokrasi,” tegas mantan ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini.


Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon mengatakan, setelah menyelesaikan tahapan penetapan daftar calon tetap (DCT) dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tahapan selanjutnya adalah masa kampanye. Para peserta pemilu pun telah sepakat untuk tidak melakukan praktik kotor selama tahapan tersebut.


“Prinsipnya kita penyelenggara dan peserta pemilu hendaknya tidak melakukan hoaks, politisiasi SARA dan politik uang. Mari kita bangun proses demokrasi yang baik, karena demokrasi yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya,” ujarnya.


Mantan Komisioner KPU Kota Tangerang itu menuturkan, komitmen semua pihak harus dibangun karena pada dasarnya pemilu adalah tanggung jawab bersama. Menjadi kesadaran kolektif warga dan seluruh elemen di Banten untuk menyukseskannya."Dalam pelaksana demokrasi Indonesia, khususnya Banten harus jadi contoh bahwa pelaksanaan demokrasi dapat berjalan dengan baik," katanya.


Untuk tahap kampanye, kata dia, dimulai serentak sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Setelahnya, akan ada masa tenang pada 14 hingga 16 April 2019. Hari pencoblosan dilakukan sehari setelah hari terakhir masa tenang pada 17 April 2019.

"Kepada peserta pemilu semoga dapat memanfaatkan momen kampanye dengan sebaik-baiknya ini kesempatan untuk menyajikan program. Tetap berkomitmen untuk menolak politisiasi SARA, hoaks dan politik uang," pungkasnya. (dewa)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook