Honorer Tetap Masuk Kerja

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Selasa, 16 Oktober 2018 - 15:12:30 WIB   |  dibaca: 81 kali
Honorer Tetap Masuk Kerja

APEL PAGI : Sekda Pandeglang Pery Hasanudin menyalami pegawai setda usai apel pagi di lingkungan Setda Pemkab Pandeglang, Senin (15/10).

PANDEGLANG – Seruan mogok massal selama 14 hari yang disampaikan oleh Front Pembela Honorer  Indonesia (FPHI) Kabupaten Pandeglang belum dituruti tenaga honorer. Aktivitas honorer di sejumlah sekolah dan lingkungan Pemkab Pandeglang  masih berjalan seperti biasanya.


Hilmi salah seorang guru honor di SMKN 1 Pandeglang mengaku, mengetahui ada seruan agar honorer mogok mulai Senin (15/10) hingga 14 hari ke depan. Namun menurutnya, mogok massal tidak akan berdampak apa-apa. “Mogok atau tidak bagi saya sama saja. Makanya saya tetap ke sekolah dan mengajar seperti biasa,” kata Hilmi.


Senada dengan Hilmi, honorer Pemkab Pandeglang, Emi, menyatakan memilih tetap kerja seperti biasa. “Kalau semua honorer gak masuk repot juga di kantor. Tapi saya tetap mendukung perjuangan honorer untuk jadi PNS,” kata Emi.


Ditambahkannya, honorer di lingkungan Setda Pandeglang saat apel pagi diimbau tidak mogok massal seperti yang diserukan FPHI. “Saat apel Kepala Inspektorat berpesan agar honorer tetap masuk. Menurut beliau, tenaga honorer sangat membantu kinerja karena memang tidak akan tertangani semua oleh PNS yang jumlahnya sedikit,” jelasnya.


Sementara itu, berdasarkan pantauan Banten Raya, di lingkungan DPRD Pandeglang dan Pendopo yang direncanakan jadi sasaran unjuk rasa, kemarin terlihat sepi. Namun beberapa honorer sempat berkerumun di beberapa titik namun siang hari membubarkan diri. “Kalau melihat informasi dalam surat hari ini (kemarin-red) harusnya unjuk rasa di DPRD. Tapi katanya anggota dewannya juga sedang ke luar kota. Makanya kami pulang lagi,” kata salah seorang honorer.


Sekadar mengetahui, FPHI sebelumnya menyerukan kepada seluruh honorer untuk mogok massal selama 14 hari. Mogok massal ini merupakan protes atas keputusan pemerintah melaksanakan rekrutmen PNS melalui sistem online. Rekrutmen ini dinilai merugikan honorer yang rata-rata usianya di atas 35 tahun.

FPHI juga ingin agar pemerintah mencabut Permen PAN- RB nomor 12 tahun 2018, dan permohonan penerbitan pengganti Undang-Undang atau Perpu oleh Presiden sebagai payung hukum bagi honorer instansi pemerintah agar bisa terakomodir menjadi PNS/ASN tanpa tes tertulis dengan seleksi administrasi tanpa membatasi usia. (muhaemin)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook