Kinerja Pemprov Kalah dari Kabupaten/kota

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 16 Oktober 2018 - 15:41:37 WIB   |  dibaca: 161 kali
Kinerja Pemprov Kalah dari Kabupaten/kota

HARUS MENINGKAT : Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh (kanan) memberikan paparan dalam acara peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemprov Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (15/10).

SERANG – Sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Pemprov Banten 2018 ditarget meraih predikat BB atau di kisaran nilai 70-80. Target tersebut ditetapkan karena pemprov pada 2017 hanya meraih CC dan masih kalah dari sejumlah kabupaten/kota di Banten dengan predikat BB.

Hal tersebut terungkap dalam acara peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemprov Banten bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (15/10). 


Informasi yang dihimpun Banten Raya, predikat CC Pemprov Banten pada SAKIP 2017 dikarenakan  nilai yang diperoleh hanya mencapai 55,90 dari nilai tertinggi 100. Rincian capaian komponennya terdiri atas perencanaan kinerja dari bobot 30, pemprov hanya memeroleh 18,42 dan pengkuran kinerja dari bobot 25 didapat 10,01.


Selanjutnya, pelaporan kinerja dari bobot 15 hanya diperoleh 9,54, evaluasi internal dengan bobot 10 diperoleh 6,22 dan capaian kinerja dari bobot 20 diperoleh 11,67. Jika dibandingkan dengan SAKIP 2016, capaian di 2017 naik tipis. Di tahun sebelumnya, Pemprov Banten mendapat nilai 55,87 dengan predikat yang sama yaitu CC.  


Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, SAKIP pemprov saat ini adalah capaian yang tidak pantas. Sebab, predikat yang diperoleh kalah dari pemerintah kabupaten/kotanya.  “(Kabupaten) Serang, Lebak, Pandeglang bersaing tuh, sudah BB. Makannya provinsi harusnya di atas.

Ada B ada BB, 70 lah (predikat BB), kalau B ngapain, masih jelek juga itu. Enggak pantas, provinsi harus BB, orang anggotanya (kabupaten/kota-red) BB,” ujarnya kepada awak media usai acara.


Ia menjelaskan, ada beberapa penyebab pemprov belum bisa beranjak dari predikat CC. Salah satunya adalah banyaknya kegiatan yang tidak terukur dan perencanaan yang harus diperbaiki.“Banyak kegiatan enggak terukur, banyak kegiatan yang tidak nyambung karena tidak ada ukuran. Kaitan kolaborasi antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak ada.

Catatannya itu harus dibuat karena kan perencanaan penting, kalau perencanaan keliru semua keliru. Makannya kita ajarkan manajemennya, tata kelola pemerintahannya,” katanya.
Untuk meraih SAKIP dengan predikat sedikitnya BB, kata dia, merupakan perkara mudah. Kuncinya ada pada komitmen pimpinan dan jajarannya.

Dia melihat Banten sangat berpeluang untuk itu mengingat saat ini Pemprov Banten dipimpinan gubernur yang baru. “Ya harus diperbaiki, perbaikan dari awal, kebetulan Pak Gubernurnya baru, jadi momentnya pas. RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) ukurannya bagaimana, setiap kegiatan harus ada hasil. Yang penting komitmen dari pimpinan nomor satu. Tinggal Pak Gubernur ngajak komitmen yang lain,” ungkapnya.


Disinggung soal kapasitas SDM, Yusuf mengaku itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Pasalnya ini hanya tinggal kemauan, terlebih manajemen SAKIP bisa dicontek dari daerah lainnya. Dia juga meminta pemprov tak sungkan melibatkan Kemenpan-RB jika memang dibutuhkan.


“Itu ilmu mudah, kalau ilmu sosial tidak ada yang sulit, tinggal nyontek-nyontek saja yang penting mau. Berubah itu yang susah. Gampang, apalagi orang Banten, orang ujung Sulawesi, Kalimantan saja bisa. Yang penting mau, kan ada komitmen pimpinan, itu kunci awal. Yang lain gampang, tinggal nyontek sudah banyak contoh. Kalau mau saya yakin berubah, tiga bulan (sisa bulan di 2018) bisa. Kita lihat saja,” tuturnya.


Gubernur Banten Wahidin Halim berharap, adanya perubahan pola pikir dari seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN). Setiap ASN diharapkan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Banten.


Mantan Walikota Tangerang itu meminta, OPD saling mengevaluasi apa yang menjadi penyebab target-target yang dibebankan masih banyak yang belum tercapai. “Semua ASN untuk tidak main-main dalam bekerja, terutama dalam absen karena absen merupakan syarat utama dalam kriteria penilaian kinerja,” tegas pria yang akrab disapa WH ini.


Terkait langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam evaluasi SAKIP, WH memastikan kepada OPD agar memahami kinerja yang akan diwujudkan serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja.


Menyempurnakan perumusan outcome di seluruh OPD, menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja. Memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja.“OPD yang mampu menjalaninya, tentu akan saya berikan reward. Sebaliknya, jika ada OPD yang malas-malasan, ya saya kasih punishment. Karena sesungguhnya ini kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook