OPD Tak Transparan, Bisa Dipidanakan

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Kamis, 25 Oktober 2018 - 11:47:42 WIB   |  dibaca: 244 kali
OPD Tak Transparan, Bisa Dipidanakan

DINILAI : KIP Banten melakukan visitasi keterbukaan informasi publik di Ruang Pintar Setda Pandeglang, Rabu (24/10).

PANDEGLANG - Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten membuka pengaduan bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak memberikan informasi yang dibutuhkan. Ketua KIP Banten, Ade Jahran mengatakan, masyarakat bisa mengadukan keluhannya melalui KIP Banten jika informasi yang diminta tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah. "Kalau ada OPD yang tidak memberikan informasi silakan adukan.

Informasi itu hak asasi masyarakat yang harus diberikan. Kecuali informasi itu dikecualikan, baru tidak diberikan, tapi kalau sifatnya terbuka harus diberikan," kata Ade, ditemui usai meninjau Ruang Pintar Setda Pandeglang, Rabu (24/10).


Menurut Ade, masyarakat atau lembaga bisa memidanakan OPD apabila tidak memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Namun, aduan tersebut baru bisa dilakukan setelah permasalahan itu ditangani KIP Banten untuk ditindaklanjuti. "Kalau ada OPD tidak memberikan informasi publik harus ada keputusan dari kami. Memang harus ada proses yang ditempuh, tidak ujug-ujug memberikan informasi langsung dipidana," ujarnya.


Dijelaskan Ade, berkunjungnya ke Pemkab Pandeglang dalam rangka visitasi keterbukaan informasi publik kabupaten kota di Banten. "Visitasi ini untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pelayanan publik. Kriteria visitasi memang sederhana pertama terkait pengumuman informasi publik yang berkala, dan menilai secara langsung kesiapan sarana prasarana di masing-masing badan publik," jelasnya.


Meski begitu, Ade belum bisa memberikan hasil penilaian untuk Pandeglang karena harus dilakukan pembahasan terlebih dahulu. "Terkait nilai belum bisa kita publis karena masih ada tahapan selanjutnya melalui ekpos dan rapat pleno di Pendopo Banten. Perlu kita ketahui di tahun 2017 keterbukaan informasi publik untuk Pandeglang mendapat peringkat ke 5 dari delapan kabupaten kota se-Provinsi Banten," ungkapnya.


Kabid Informasi Publik Diskomsantik Pandeglang, Suhaerudin mengklaim keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD sudah berjalan sesuai harapan masyarakat. "Saat ini dilihat dari perkembangannya sudah mulai transparan, karena memang setiap permohonan informasi, seperti ada dari salah satu lembaga masyarakat yang meminta informasi sudah ditindaklanjuti dengan cara menyampaikan apa yang diminta oleh lembaga itu. Secara bertahap memang sudah terealisasi dan terlaksana dengan baik, walaupun masih perlu kita tingkatkan," terangnya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook