FSPP Kaji RUU Pesantren

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 25 Oktober 2018 - 11:51:27 WIB   |  dibaca: 382 kali
FSPP Kaji RUU Pesantren

KAJI RUU: Suasana kajian tentang RUU pesantren di Sekretariat FSPP Banten, Jalan HM Muslih Cikulur Baru, Kota Serang, Rabu (24/10).

SERANG- Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten mengkaji RUU (rancangan undang-undang) tentang pesantren dan pendidikan keagamaan yang dibahas DPR RI. FSPP akan memberikan masukan soal norma hukum pada RUU tersebut.


Ketua Bidang Media FSPP Provinsi Banten Fadlullah memaparkan, hasil kajian FSPP Provinsi Banten menyepakati akan memperjuangkan norma hukum dalam RUU tentang pesantren. “Yakni pesantren sebagai satuan pendidikan yang melaksanskan fungsi pendidikan kitab dan kaderisasi ulama, dakwah dan penyiaran Islam serta pelayanan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat,” katanya, Rabu (24/10).


Pemerintah diharapkan memberikan otonomi keilmuan kepada pesantren dalam pengembangan kurikulum pesantren pada bidang ilmu-ilmu agama Islam. “Ijazah pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diakui setara dengan satuan pendidikan formal lainnya dan dapat digunakan untuk pindah atau melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi,” jelasnya.


Lanjutnya, lulusan pesantren diakui keahliannya di bidang ilmu-ilmu agama Islam dan berwenang menjadi pendidik agama Islam di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Untuk pesantren, pendidikan diniyah dan mejelis taklim menjadi bagian penyelenggaraan wajib belajar dan pemerintah wajib membiayainya.


“Pemerintah diminta melakukan evaluasi dan akreditasi pesantren pendidikan diniyah dan majelis taklim secara objektif adil dan terbuka berdasarkan kriteria yang direkomendasikan organisasi pesantren madrasah dinyah dan majelis taklim,” sambungnya.


Sementara itu, Ketua Presidium FSPP Banten A Matin Djawahir berharap semoga RUU pesantren ini bisa segera disahkan menjadi undang-undang (UU). Sehingga dengan hadirnya undang-undang pesantren membuat bergairah dunia pondok pesantren.


“Secara umum yang dikajian FSPP terhadap RUU ini lebih kepada mengkritisi poin-poin, agar undang-undang pesantren bisa mempercepat eksistensi pesantren dari segala aspek. Jangan sampai dengan hadirnya undang-undang pesantren ada klausul yang malah membebani pesantren, yang menghambat percepatan kemandirian pondok pesantren. Ini yang harus diantisipasi,” katanya.(basyar)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook