Masjid Harus Steril dari Politik Praktis

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 25 Oktober 2018 - 11:58:03 WIB   |  dibaca: 273 kali
Masjid Harus Steril dari Politik Praktis

DILARANG POLITIK PRAKTIS : Suasana masjid yang ada di Jalan Raya Serang-Cilegon, atau tepatnya di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Rabu (24/10). Masjid merupakan salah satu lokasi yang dilarang tempat ppolitik praktis.

SERANG- Masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah melainkan juga tempat berkumpul dan bertukar informasi tidak boleh dijadikan sebagai tempat berpolitik praktis. Potensi masjid dijadikan sebagai tempat politik praktis terbuka lebar saat pemilu seperti ini.

Sekretaris Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Banten Deni Rusli mengatakan bahwa DMI ikut berpartisipasi dalam memberikan informasi dan mengedukasi warga guna wujudkan pemilu yang damai, berintegritas, dan demokratis. Hal itu antara lain dengan mengimbau para pengurus dewan kesejahteraan masjid (DKM) sebagai binaan DMI agar tidak menjadikan masjid sebagai tempat yang mengarah pada politik praktis.


“Tapi kalau hanya sebatas menginformasikan mengenai pemilu masih bisa dilakukan,” kata Deni di sela acara pembinaan pengurus DKM di Banten dalam mewujudkan pemilu damai, di salah satu rumah makan di Kota Serang, Rabu (24/10).

Deni mengungkapkan bahwa masjid selain tempat ibadah juga tempat berkumpulnya masyarakat. Masjid menjadi tempat pertukaran informasi, termasuk informasi yang berkaitan dengan pemilu. Penyebaran informasi penting mengenai pemilu seperti masyarakat harus aktif dalam menyalurkan hal pilih mereka di pemilu 2019 masih bisa dilakukan. Hal ini malah menjadi sesuatu yang konstruktif. “Sehingga cita-cita kita bersama agar pemilu damai dapat terwujud,” ujarnya.

Menurut Deni, masjid mempunyai fungsi informasi dan penerangan bagi masyarakat sehingga mereka mampu terhindar dari kabar bohong (hoax), ujaran kebencian, dan politisasi SARA. Masyarakat juga perlu diedukasi agar kritis pada setiap informasi yang beredar agar tidak termakan kabar bohong.“Dalam al Quran sudah dijelaskan bahwa apabila datang orang munafik dengan informasi yang belum jelas maka harus ditabayun. Dikroscek,” ujarnya.

Deni juga meminta kepada khotib yang berkhutbah di masjid tidak memasukkan materi yang mengarah pada politik praktis. Isi khutbah hendaknya tidak keluar dari wasiat agar jamaah bertaqwa kepada Allah SWT.“Kita ingatkan supaya khotib tidak meresahkan tetapi menyejukkan masyarakat,” katanya.

Bila ada khotib yang isi kutbahnya mengarah pada politik praktis, maka DMI akan memberikan peringatan. Berdaasarkan data DMI Provinsi Banten terdapat 8.062 masjid dan 13.325 musola di Provinsi Banten.

Ketua Umum DMI Banten Rasna Dahlan mengungkapkan bahwa sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) DMI disebutkan bahwa DMI adalah ormas Islam yang bersifat independen. Berdasarkan itu maka DMI wajib mengamankan kebijakan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk pemilu agar berjalan damai."Secara pribadi silakan mendukung salah satu calon tapi secara lembaga tidak boleh," katanya.

Ia mengatakan bahwa sampai saat ini masjid di Banten masih kondusif dan belum ada laporan apa mengenai hal-hal yang mengindikasikan adanya politik prkatis di masjid. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diharapkan DMI menjalin sinergitas dengan kepolisian.

Kasubdit III Dit Intelkam Polda Banten AKBP Tatang Kurnia mendukung agar DMI menjadi wadah yang independen dan tidak dimanfaatkan oleh salah satu calon dalam pemilu 2019 nanti. Ia pun menyampaikan pesan dari Kapolda Banten agar semua pihak bersinergi mengamankan situasi di daerah selama pemilu agar kondusif.“Apalagi sekarang lagi panas-panasnya,” ujarnya. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook