OPD Dilarang Anggarkan Akses Internet

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 25 Oktober 2018 - 12:41:35 WIB   |  dibaca: 286 kali
OPD Dilarang Anggarkan Akses Internet

KEBIJAKAN LOKAL : Suasana sosialisasi pergub nomor 33 tahun 2018 dan pergub nomor 40 tahun 2018 di aula BPKAD Provinsi Byanten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (24/10).

SERANG – Pemprov Banten meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkantor di KP3B tak menganggarkan akses internet pada APBD 2019. Sebab, belanja pos tersebut akan dipusatkan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan).


Plt Kepala BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, dalam rangkaian penyusunan APBD 2019 terdapat tahapan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Selain kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, penyusunan APBD juga dimasukkan sejumlah kebijakan lokal.


“Itu diharapkan dapat membuat pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemprov Banten lebih efektif dan efisien,” ujarnya dalam sosialisasi peraturan gubernur (pergub) nomor 33 tahun 2018 dan pergub nomor 40 tahun 2018 di Aula BPKAD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (24/10).


Ia menjelaskan, adapun kebijakan lokal tersebut terdiri atas yang pertama belanja akses internet di kantor lingkungan KP3B, infrastruktur jaringan dan belanja server tidak diperkenankan di luar Diskominfotiksan. Kedua, belanja pembuatan aplikasi, pembelian software, updating dan pembuatan website perangkat daerah tidak diperkenankan di luar Diskominfotiksan. Ketiga, belanja advertorial dan kehumasan tidak diperkenankan kecuali oleh Diskominfotiksan.


Kebijakan lokal keempat, kegiatan pengkajian hanya dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penelitian dan pengembangan. OPD yang dimaksud adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kecuali pengkajian pembentukan unit pelaksana teknis atau cabang dinas.“Perangkat daerah dilarang menganggarkan bimbingan teknis (bimtek) yang bukan tupoksi. Itu seperti bimtek penyusunan RKA, bimtek pengelolaan arsip dan lain-lain,” katanya.


Selanjutnya, kata dia, dalam penyusunan RKA ada sejumlah dokumen yang mesti menjadi acuan seperti standar satuan harga (SSH) serta standar harga barang dan jasa. Dokumen pedoman RKA-OPD atau pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) merupakan acuan kepala OPD dan PPKD dalam menyusun RKA. Itu tercantum pada pasal 89 dan pasal 157 peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) nomor 13 tahun 2006 beserta perubahannya.


“Berbeda dengan daerah lain yang hanya berupa surat edaran, pedoman penyusunan RKA-OPD atau PPKD di Pemprov Banten ditetapkan dalam pergub. Hal itu berdasarkan pertimbangan untuk lebih memudahkan OPD dan PPKD dalam menyusun RKA, mengingat banyaknya peraturan terkait penyusunan yang harus dipedomani,” paparnya.


Lebih lanjut diungkapkan Dwi, sedangkan untuk ssh merupakan standar satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA. SSH digunakan sebagai patokan volume dan tarif atay biaya tertinggi bagi perangkat daearah dan PPKD dalam menentukan anggaran belanja.


“Dengan adanya SSH ini diharapkan dalam menyusun dan merencanakan anggaran sesuai dengan tarif yang terstandarisasi. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemprov Banten. Sedangkan untuk dokumen standar harga barang dan jasa kewenangannya ada di Biro Administrasi Pembangunan,” tuturnya.


Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BPKAD Provinsi Banten Agus Setiyadi mengatakan, agar semua bisa sesuai dengan ketentuan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi kepada OPD. “Itu untuk menginformasikan secara teknis kebijakan soal penyusunan RKA,” ujarnya. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook