Potensi Sengketa Pemilu Tinggi

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 25 Oktober 2018 - 12:46:17 WIB   |  dibaca: 407 kali
Potensi Sengketa Pemilu Tinggi

SIAPKAN DIRI : Ketua Bawaslu Kota Serang Faridi saat Rapat kerja Teknis Sengketa Pemilu 2019, Rabu (24/10).

SERANG – Potensi adanya sengketa saat Pemilu Serentak 2019 diprediksi akan tinggi. Hal ini karena banyaknya kontestan yang bertarung dalam Pemilu 2019.Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Serang Liah Culiah mengatakan bahwa potensi sengketa Pemilu Serentak 2019 diprediksi akan tinggi karena jumlah kontestan yang begitu banyak.

Dari jumlah surat suara, terdapat lima surat suara yang harus dicoblos oleh pemilih. Surat suara itu terdiri dari surat suara calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, caleg DPR RI, caleg DPRD Provinsi Banten, dan caleg DPRD Kota Serang.


“Potensi sengketa nanti ada pada saat penghitungan suara,” kata Liah saat Rapat Kerja TeknisSengketa  Pemilu 2019 di Hotel Le Dian, Rabu (24/10). Rapat Kerja Teknis Sengketa  Pemilu 2019 diikuti 40 orang panwascam dan staf Bawaslu Kota Serang.


Pada masa kampanye seperti saat ini, kata Liah, sengketa yang bisa muncul adalah mengenai aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK), termasuk ukuran APK, dan jumlah APK. Seperti diketahui terdapat 11 ruas jalan yang dilarang dipasangi APK.

Bila ada calon yang memasang APK di tempat terlarang, maka bisa menimbulkan adanya sengketa. Kampanye dengan model pertemuan terbatas juga berpotensi menimbulkan sengketa bila kegiatan tersebut tidak dilaporkan kepada KPU.“Tapi sejauh ini belum ada sengketa di Kota Serang. Kalau di daerah lain seperti Cilegon sudah ada,” ujarnya.


Liah mengungkapkan bahwa sengketa yang bisa terjadi adalah pada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Serang. Bila keputusan-keputusan tersebut dinilai merugikan salah satu partai politik atau calon, maka bisa memunculkan gugatan.


Untuk menghadapi kondisi saat sengketa, kata Liah, maka Panitia Pengawas Kecamatan dibekali pengetahuan dan keterampilan menghadapi gugatan. Ini dilakukan agar mereka siap saat terjadi sengketa, khususnya sengketa di tingkat kecamatan. Dalam rapat itu juga dilakukan simulasi sengketa pemilu.“Di sini teman-teman belajar bagaimana menyelesaikan sengketa pemilu. Temen-temen dibekali gambaran bagaimana sengketa di tingkat kecamatan dan tingkat kota,” katanya.


Dengan rapat kerja teknis ini diharapkan para pengawas di tingkat kecamatan memahami cara dan tahapan penyelesaikan sengketa pemilu. Khususnya dalam menyelesaikan perselisihan sengketa cepat di tingkat kecamatan.“Kita harapkan berita acara sengketa bisa diselesaikan di kecamatan,” ujarnya.


Ketua Bawaslu Kota Serang Faridi mengklaim panitia pengawas tingkat kecamatan yang hadir dalam rapat kerja tenis sengketa pemilu sebagian besar sudah memahami metode mediasi guna menyelesaikan sengketa pemilu."Sudah 80 persen dari mereka memahami tentang sengketa pemilu," ujar Faridi.


Ia menyatakan bahwa menyelesaikan sengketa di tingkat kecamatan lebih diarahkan pada masalah yang bersifat miskomunikasi antara partai dengan partai. Untuk menyelesaikannya dilakukan mediasi guna mencapai mufakat, yang disebut dengan penyelesaian sengketa cepat."Penyelesaian sengketa cepat ini satu hari selesai. Kalau ada masalah administrasi baru panwascam menyerahkan rekomendasi ke PPK," katanya. (tohir)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook