Kecaman Terus Mengalir

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 25 Oktober 2018 - 14:51:56 WIB   |  dibaca: 385 kali
Kecaman Terus Mengalir

AKSI DAMAI : Masa yang tergabung Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) saat unjuk rasa di Alun-alun Barat, Kota Serang, Rabu (24/10). Dalam orasinya mereka mengecam tindakan pembakaran bendera dengan kalimat tauhid yang terjadi di Garut.

SERANG – Ribuan umat Islam yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Umat Islam Banten (FPUIB) menggelar aksi damai di Alun-alun Barat Kota Serang, Rabu (24/10). Dalam aksinya mereka menuntut agar oknum Barisan Ansor Serbaguna (Banser) yang melakukan pembakaran bendera dengan kalimat tauhid di Garut diproses secara hukum.


Pantauan Banten Raya, sebelum aksi dimulai, massa terlebih dahulu menggelar salat Zuhur berjamaah di Masjid Ats Tsauroh. Usai salat, mereka tak langsung bergerak ke Alun-alun Barat Kota Serang. Mereka memilih untuk menghimpun massa di halaman masjid.


Sekitar pukul 13.00 WIB, massa yang sudah berjumlah ribuan yang berasal dari pondok pesantren (ponpes), ormas hingga organisasi kemahasiswaan mulai bergerak munuju titik aksi. Mereka menggelar long march dari masjid melalui jalur Kawasan Royal dan masuk ke alun-alun via Jalan Pangerang Diponegoro. Saking padatnya lautan massa, Jalan Pangeran Diponegoro sempat ditutup oleh aparat kepolisian.  


Setibanya di titik aksi, mereka mulai berorasi secara bergantian. Inti dari setiap orasi sama, yaitu meminta agar oknum anggota Banser yang membakar bendera dengan kalimat tauhid diadili. Dalam kesempatan itu mereka menamai aksinya sebagai aksi bela tauhid.


Pembina FPUIB Enting Ali Abdul Karim mengatakan, aksi bela tauhid yang dilakukan adalah sebagai respon atas keprihatinan pihaknya terkait ulah oknum anggota Banser yang melakukan pembakaran bendera dengan kalimat tauhid di Garut. “(Aksi) diikuti oleh 118 ormas Islam dan ormas nasionalis. Jadi kami gabung menjadi satu dalam rangka pembelaan kita bersama kepada kalimat Allah. Kami merasa tersakiti oleh pembakaran tersebut,” ujarnya.


Ketua Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) itu menyambut baik terkait kabar ketiga oknum anggota Banser yang melakukan pembakaran telah menyampaikan permintaan maafnya. Meski demikian, pihaknya berharap proses hukum tetap berjalan.


“Alhamdulillah, kami juga membuka hati, membuka pikiran kita bersama untuk memaafkan beliau. Tetapi setidaknya proses hukum ini akan terus berjalan. Yang kami kehendaki seperti itu. Negara kita negara hukum, siapa pun yang bersalah, koridor hukum harus tetap ditempuh,” katanya.


Enting juga mengajak, kepada seluruh ormas untuk bisa menyebarkan kebaikan. “Marilah kita menjadi ormas yang rahmatan lil alamin, ormas yang selalu menebar rahmat kepada manusia, kepada alam karena bangsa kita bangsa yang majemuk,” ungkapnya.


Selain menggelar aksi damai, FPUIB juga akan menyampaikan sebuah petisi kepada pihak kepolisian, pengurus pusat Banser dan juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) selaku induk dari Gerakan Pemuda Ansor.  “Ini akan kita akan layangkan surat sebagai petisi kami, ketidaksepakatan, ketidaksetujuan terhadap pembakaran bendera tauhid di Limbangan, Garut,” tuturnya.


Senada diungkapkan pimpinan Ponpes Ardaniah, Kota Serang Sudrajat Ardani. Menurutnya, permintaan maaf dari pelaku adalah hak mereka namun yang pasti proses hukum harus tetap berjalan. Sebab, dia menilai apa yang telah dilakukan oknum anggota Banser adalah sebuah penodaan agama.


“Kita bela tauhid, bela kalimat laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah. Menurut kita itu sudah lebih dari penodaan. Tetapi karena kita negara hukum, untuk lebih kuat masuk penodaan agama atau tidak kita serahkan ke penegak hukum,” ujarnya.


Setelah bergantian berorasi, petisi atau pernyataan sikap secara lengkap dibacakan. Petisi sendiri berisi tujuh poin. Pertama, bendera yang bertuliskan kalimat tauhid yang dibakar oknum Banser adalah milik umat Islam, bukan milik organisasi tertentu. Oleh karena itu martabat dan kemuliaannya wajib dijaga oleh seluruh elenen umat Islam.


Kedua, pembakaran terhadap bendera yang tertuliskan kalimat tauhid adalah tindakan melanggar hukum dan tidak dibenarkan dengan dalih apapun. Oleh karena itu, pelakunya harus dihukum dengan pasal penodaan dan pelecehan terhadap ajaran agama.


Ketiga, menuntut kepada pelaku pembakaran bendera tauhid agar bertobat dan berjanji tak mengulanginya. Keempat, meminta kepada pimpinan nasional Banser untuk meminta maaf sacara terbuka atas tindakkan keliru yang dilakukan pernyataan-pernyataan provokatif yang merendahkan pembela kalimat tauhid. Kemudian menyudahi tindakan persekusi terhadap simbol-simbol Islam yang tertuliskan kalimat tauhid.


Kelima, menolak tindakan Banser yang selama ini telah mengambil alih wewenang kepolisian dalam melakukan tindakan yang mengatasnamakan penertiban dan pengamanan. Lalu kepada Kepolisian agar bersikap netral dalam menangani perkara ini.


Keenam, meminta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) untuk bertindak adil dan tidak diskriminatif dan bersungguh-sungguh menyelesaikan persoalan ini dengan serius.

Terakhir, meminta kepada Menkopolhukam agar Banser yang telah berulangkali terbukti melakukan tindakan yang melanggar Kemanan dan ketertiban umum tersebut ditindak berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2017. Usai membacakan petisi massa pun membubarkan diri dengan tertib bersamaan dengan berkumandangnya azan salat Asar.


Terpisah, Ketua GP Ansor Kota Serang Sabroni mengatakan bahwa sikap GP Ansor sudah jelas dalam insiden pembakaran bendera di Garut. Sebagaimana disampaikan Ketua Umu

m GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas bahwa organisasi ini akan terus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Bukan berdasarkan ideologi lain. “Pembakaran bendera itu karena menganggap itu adalah bendera HTI, organisasi yang sudah dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Bukan membakar bendera tauhid,” kata Sabroni menanggapi aksi yang merespons pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut yang dilakukan sejumlah massa di Alun-alun Kota Serang, Rabu (24/10).


Sabroni mengungkapkan bahwa sebagaimana diungkapkan Sekretaris Jenderal GP Ansor Abdul Rochman, pembakaran bendera yang dilakukan oleh beberapa oknum Banser dilakukan secara spontan. Tindakan itu menunjukkan kecintaan Banser dan seluruh peserta peringatan Hari Santri Nasional pada bangsa dan Tanah Air.

Meski demikian, tindakan pembakaran bendera HTI bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP) dan instruksi Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas yang sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi, yakni dilarang melakukan tindakan sepihak pembakaran bendera HTI dengan alasan apa pun.


“Sebab setiap tindakan penertiban atribut-atribut HTI harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan aparat keamanan dan menyerahkan bendera HTI kepada aparat keamanan,” ujarnya.
Yang lebih penting dari itu, kata Sabroni, GP Ansor sudah menyatakan dukungan kepada penegak hukum agar kasus pembakaran bendera di Garut diproses hukum secara transparan. Bahkan GP Ansor sudah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena telah menimbulkan kegaduhan akibat tindakan oknum Banser tersebut.


“GP Ansor juga mendukung proses hukum kepada oknum-oknum yang mengibarkan, membawa bendera termasuk atribut, simbol, dan lambang HTI yang secara nyata telah resmi dibubarkan oleh pemerintah,” tutur Sabroni.


Ansor Kota Serang juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus cabang hingga pengurus ranting serta seluruh anggota Ansor dan Banser untuk bersikap tenang dan tidak terprovokasi oleh apa pun terkait kejadian ini dan tetap solid dan satu komando mengikuti arahan serta instruksi pimpinan organisasi. (dewa/tohir)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook