LPTQ Kecamatan Minta Anggaran MTQ Kelurahan di DPWKel

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 26 Oktober 2018 - 11:36:13 WIB   |  dibaca: 346 kali
LPTQ Kecamatan Minta Anggaran MTQ Kelurahan di DPWKel

GALI BAKAT : Suasana rapat persiapan pelaksanaan Musda LPTQ Kota Cilegon di ruang rapat bagian organisasi, Kamis (25/10).

CILEGON – Sejumlah ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) tingkat kecamatan berharap adanya alokasi anggaran untuk Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kelurahan dalam Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel). Hal tersebut agar penggalian potensi bakat calon kafilah bisa dilakukan mulai dari tingkat kelurahan.

Ketua LPTQ Kecamatan Pulomerak, Oman Pathurrohman mengatakan, anggaran DPWKel bukan hanya diperuntukkan pembangunan fisik, namun ada juga pembangunan non-fisik, seperti kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (germas), pembinaan kewirausahaan, dan lainnya.


Olah karena itu, anggaran untuk mengadakan MTQ sebagai ajang menggali potensi dari wilayah yang paling bawah juga perlu dilakukan lewat alokasi DPWKel.“Di Musda (Musyawarah Daerah) LPTQ Kota Cilegon akan dimunculkan untuk menjadi rekomendasi, istilahnya memohon kepada pemerintah supaya MTQ tingkat kelurahan bisa diakomodir dari anggaran DPWKel,” katanya kepada Banten Raya, Kamis (25/10).


Masih kata oman, ajang seleksi melalui MTQ tingkat kelurahan akan membuat sumber daya manusia (SDM) lebih menjangkau wilayah paling bawah, yaitu tingkat RT, sehingga akan banyak pilihan dan bibit-bibit unggul muncul. Hal tersebut juga dinilai akan menguntungkan bagi kafilah Kota Cilegon.

“Penggalian potensi nanti akan bisa dimulai lewat kelurahan, setelah itu MTQ kecamatan. Nantinya bagi yang masuk seleksi baru akan ikut pembinaan LPTQ tingkat kota,” imbuh pria yang juga menjadi Sekretaris Camat (Sekmat) Pulomerak ini.

Ketua LPTQ Kecamatan Purwakarta, Wawan Ihwani juga mengungkapkan, pihaknya sudah sejak lama memohon agar ada alokasi DPWKel untuk kegiatan MTQ di tingkat kecamatan. Program tersebut bisa dilakukan sebagai mandatori yang didorong oleh Bagian Bimbingan Keagamaan dan Mental Setda Kota Cilegon.

Hal tersebut sama seperti dinas lainnya yang juga memandatorikan program seperti rumah tidak layak huni (RTLH) oleh dinas sosial (dinsos), Germas oleh dinas kesehatan (dinkes) dan gapura kelurahan oleh dinas perumahan dan kawasan pemukiman (DPKP).

“Kami sudah sejak lama menyampaikannya, ini bisa didorong menjadi program mandatori, yang lain juga sama melakukan hal tersebut. Nantinya kami yakin penggalian potensi bisa lebih banyak dan prosesnya akan semakin selektif,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasubag Bimbingan Keagamaan pada Bidang Bintal Setda Kota Cilegon, Rahmatullah menyatakan, mendukung penuh dengan keinginan yang disampaikan para ketua LPTQ. Hal tersebut akan semakin bisa mengembangkan potensi pengembangan kafilah di Kota Cilegon.

“Kami mendukung penuh apa yang diinginkan oleh para ketua LPTQ kecamatan. Ini akan menjadi pembahasan, semoga saja pada anggaran DPWKel 2020. Hal tersebut bisa direalisasikan,” pungkasnya. (uri)   

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook