PPTK Sodorkan Katalog Tanpa Harga

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Kamis, 01 November 2018 - 11:18:06 WIB   |  dibaca: 510 kali
PPTK Sodorkan Katalog Tanpa Harga

KESAKSIAN : Saksi dalam kasus dugaan korupsi genset RSUD Banten memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Serang, Rabu (31/10).

SERANG- Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diduga menyodorkan (memberikan) katalog genset tanpa harga kepada tim survei perangkat genset RSUD Banten. Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi untuk tiga terdakwa kasus dugaan korupsi genset RSUD Banten dengan kerugian negara sebesar Rp 600 juta, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Rabu (31/1).

Staf Umum RSUD Banten Sri Gunarsih mengatakan, dalam pembelian genset untuk rumah sakit, dirinya sempat diperintah untuk mendatangi Rajawali Diesel yang berlokasi di Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat untuk mengambil katalog.

"Kata Bu Iyam (Siti Mariyam), kalau lagi sempat aja cuy. Kebetulan waktu itu saya sedang di Jakarta, diantar suami," kata Sri kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari dan Kejati Banten, disaksikan Majelis Hakim yang diketuai Efiyanto dan ketiga terdakwa yaitu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Sigit Wardojo, Direktur CV Megah Teknik Endi Suhendi, dan Staf RSUD Banten Adit Hirda Restian.


Menurut Sri, katalog yang tidak disertai dengan harga tersebut selanjutnya diberikan kepada terdakwa Adit atau selaku rim survei perangkat genset RSUD Banten, atas perintah Siti Mariyam."Ibu Iyam bilang kasih (katalognya) ke Adit aja, nanti dia yang ngurusin. Enggak ada harga, terus saya disuruh memberikan nomor orang Rajawali. Yang saya tau genset itu seperti yang di Indomaret. Tapi kata bu Iyam itu yang buat gedung," jelasnya.


Sebelumnya, dalam dakwaan JPU, Kadinkes Banten Sigit Wardojo dituduh meloloskan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) genset RSUD Banten. Sehingga harga pengadaan genset tahun 2015 mengalami pembengkakan."(Sigit) menyerahkan seluruh tanggung jawab dalam penyusunan dokumen HPS kepada pegawai atau staf RSUD Banten,” kata JPU Kejati Banten Achmad Husin.

Achmad Husin menguraikan, perkara tersebut berawal ketika Pemprov Banten menyediakan anggaran pembelian satu unit genset untuk RSUD Banten pada 29 Desember 2014. Sigit Wardojo yang menjabat Plt Direktur RSUD Banten itu ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Tetapi, Sigit Wardojo menyerahkan seluruh tanggung jawab penyusunan dokumen HPS kepada staf RSUD Banten.
 
Setelah itu, Sigit Wardojo membentuk tim survei berisikan Hartati Andarsih, M Adit Hirda Restian, dan Yogi Dinamara. Namun, tim survei tidak pernah menerima surat keputusan (SK) yang diterbitkan Sigit Wardojo. Pada 9 Juni 2015, tim survei melakukan survei perangkat genset atas dasar surat perintah tugas dari Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Banten Akhrul Aprianto.
 
Namun ternyata hanya melakukan survei ke satu lokasi yaitu di PT Guzila Internasional yang berlokasi di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Di sana tim survei tidak mendapatkan daftar harga yang seharusnya akan digunakan untuk penyusunan HPS Pada rapat mingguan, hasil survei di PT Guzila Internasional sendiri telah dilaporkan oleh tim survei.

Dalam rapat itu dihadiri Sigit Wardojo, Kepala Bagian Umum RSUD Banten Sri Mulyati, Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Banten Hartati Andarsih. Namun Sigit Wardojo mengabaikan laporan tersebut.

Selain itu, Sigit Wardojo tidak pernah memerintahkan tim survei melakukan penyusunan HPS berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan. Terdakwa selaku PPK tidak menetapkan HPS, apabila hasil survei hanya dilakukan pada satu lokasi dan di tempat tersebut tidak mendapatkan harga pasar.
 
Kemudian, Sri Mulyati selaku koordinator PPTK pengadaan genset meminta Iwan Ruspiady membuat harga penawaran genset.Direktur CV Irjaya Abadi itu menyusun rencana anggara biaya (RAB). Oleh pelaksana proyek pembangunan rumah genset di RSUD Banten itu, harga penawaran dinaikkan di atas harga pasaran. Setelah itu Iwan Ruspiady mengirimkan softcopy RAB tersebut ke email M Adit Hirda Restian.

Berbekal harga penawaran CV Irjaya Abadi dan PT Ikrapindo Rekayasa Teknik yang dikirim oleh Iwan Ruspriady, HPS disusun oleh M Adit Hirda Restian. Selain itu, turut dilampirkan harga penawaran dari PT Andalan Prima Perkasa.


Dalam penyusunan HPS tersebut seharusnya M Adit Hirda Restian mengacu juga pada ketentuan penjelasan pasal 66 ayat (8) peraturan presiden (PP) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 
Setelah draf HPS, kerangka acuan kerja dan spesifikasi teknis genset itu selesai disusun, Adit Hirda Restian menyerahkannya kepada Sigit Wardojo melalui Hartati Andarsih.
Pada Juni 2015, draf HPS yang telah direvisi dan ditandatangani Sigit Wardojo diambil kembali oleh Adit Hirda Restian.
 
Terdakwa Sigit mengetahui bahwa ada perbedaan spesifikasi teknis yang menjurus pada merek dagang genset tertentu, akan tetapi terdakwa tetap menetapkan dan menandatangani kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan genset termasuk di dalamnya spesifikasi teknis pengadaan genset serta HPS.
 

Sementara, sebelum lelang dimulai, Endi Suhendi menemui anggota pokja ULP Pemprov Banten Entus Sahal Tusturi dan Rahmat Hidayat. Endi mengaku sebagai pihak yang diunggulkan RSUD Banten menjadi pemenang lelang genset.

Data HPS, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja dari RSUD Banten dipertanyakan oleh pokja ULP Pemprov  Banten. Pertanyaan itu tertuang dalam berita acara hasil kaji ulang yang ditujukan kepada Sigit Wardojo. Namun, Sigit Wardojo tidak menanggapi hasil kajian tersebut.
 
Lantaran tidak ditanggapi, lelang melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dan metode lelang sistem gugur digelar oleh ULP Provinsi Banten. Sebanyak 96 perusahaan mengikuti pelelangan. Tetapi, hanya 5 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Hanya saja, CV Megah Teknik yang dinyatakan lolos persyaratan administrasi dan teknis.
 
Setelah penetapan pemenang lelang, pada 7 September 2015, Dwi Hesti Hendarti yang diangkat menjadi Direktur RSUD Banten mewakili PPK, dan Direktur CV Megah Teknik Endi Suhendi menandatangani dokumen kontrak kerja. Pada 3 November 2015 dilakukan serah terima pekerjaan.
 
Rangkaian perbuatan Sigit Wardojo, Endi Suhendi, dan M Adit Herdi Restian telah memperkaya Endi Suhendi selaku Direktur CV Megah Teknik sebesar Rp 631 juta. Hal itu sesuai audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKN) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten. (darjat)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook