Usulan UMK Kota Serang Rp 3,3 Juta

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 02 November 2018 - 12:04:23 WIB   |  dibaca: 425 kali
Usulan UMK Kota Serang Rp 3,3 Juta

RAMAI : Aktivitas perdagangan di Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang terlihat ramai. Kamis (1/11). Pekerja atau karyawan penjaga kios di pasar seperti ini biasanya masih digaji dibawah upah minimum kota (UMK).

SERANG- Upah minimum kota (UMK) Kota Serang tahun 2019 naik Rp 200 ribu dibandingkan UMK tahun 2018. Kenaikan ini telah disetujui Penjabat Walikota Serang dan akan disampaikan ke Gubernur Banten untuk disahkan paling lambat hari ini.

Penjabat Walikota Serang Ade Ariyanto mengatakan bahwa ia sudah menandatangani rekomendasi UMK Kota Serang tahun 2019 sebesar Rp 3,3 juta. Angka ini naik Rp 200 ribu bila dibandingkan dengan UMK tahun 2018 yang hanya Rp 2,1 juta.

UMK Kota Serang ini diklaim telah disepakati oleh semua unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, dan buruh. Rekomendasi UMK 2019 itu akan disampaikan kepada Gubernur Banten paling lambat hari ini."Kalau tidak hari ini (kemarin), besok pagi (rekomendasi UMK) disampaikan ke Pak Gubernur," kata Ade, Kamis (1/11).

Ade mengungkapkan bahwa semua usulan UMK yang disampaikan sudah sesuai dengan regulasi, khususnya peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Usulan dari dewan pengupahan yang juga merupakan usulan buruh kenaikan UMK sebesar 3,4 persen dengan menggunakan inflasi daerah. Sementara usulan kenaikan dari pengusaha sebesar 3,3 persen sesuai dengan inflasi nasional."Inflasi nasional adalah 8 sekian persen. Sementara inflasi daerah 9 sekian persen," katanya.

Ade menyatakan bahwa dalam penentuan UMK pihaknya menggunakan inflasi nasional sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. Untuk menghindari adanya protes dari buruh, maka Pemkot Serang akan menjalin komunikasi dengan komunitas buruh, sehingga akan terjalin rasa saling memahami.

Ia yakin dengan komunikasi semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Namun bila melihat dari tahun-tahun sebelumnya, setiap penetapan UMK di Kota Serang tidak ada masalah.“Kalau ada pro dan kontra itu biasa, tiap tahun kalau penetapan UMK,” ujarnya.

Ade mengungkapkan bahwa sebagai kepala daerah yang bertugas pengayomi semua lapisan masyarakat, ia ingin memberikan upah dengan nominal yang sebesar-besarnya. Sayangnya ada regulasi, yaitu PP 78/2015 yang merupakan regulasi nasional, yang harus diikuti, sehingga kebijakan yang diambil Pemkot Serang tidak bisa keluar dari peraturan pemerintah tersebut.“Ada payung hukun yang harus kita taati,” ujarnya.

Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang Ratu Ani Nuraeni mengatakan bahwa Penjabat Walikota Serang hanya bertugas menyampaikan rekomendasi UMK kepada Gubernur Banten. Sementara yang akan memutuskan besaran UMK adalah gubernur.“Tanggal 21 November nanti besaran UMK diumumkan,” katanya. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook