Warga Belum Masuk DPT Tersisa 39.028 Orang

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Selasa, 06 November 2018 - 11:39:02 WIB   |  dibaca: 255 kali
Warga Belum Masuk DPT Tersisa 39.028 Orang

MONITORING : Anggota Panwas Kecamatan melakukan monitoring dalam pencermatan DP4 Non DPT di PPK Kecamatan Jombang, Senin (5/11).

CILEGON – Jumlah warga yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) di Kota Cilegon untuk Pemilu 2019 tersisa 39.028 pemilih. KPU Cilegon meminta partai politik (Parpol) melakukan pencermatan bersama.


Kepala Divisi Data dan Informasi pada KPU Kota Cilegon, Mulya Mansur menyampaikan, jumlah DPT itu mengalami pengurangan 10.425 dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebelumnya sebanyak 49.453 pemilih. Pengurangan tersebut, kata Mulya, berdasarkan surat edaran terbaru KPU RI yang diterima KPU Kota Cilegon pada Kamis (1/11) kemarin.


Mulya menjelaskan, pengurangan tersebut berdasarkan hasil pengolahan penyandingan data DP4 dengan DPT yang dilakukan KPU RI, sehingga awalnya 31 juta berubah menjadi 24 juta pemilih secara nasional. Sementara untuk Kota Cilegon menjadi 39.028. “Ada edaran terbaru yang diterima awal November lalu, datanya menjadi berkurang secara nasional, termasuk Kota Cilegon juga menjadi berkurang,” katanya.


Mulya menyatakan, pihaknya akan mengerahkan seluruh petugas pemilihan tingkat kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pencermatan. Selain itu, pihaknya juga mengajak peserta pemilu atau partai politik (parpol) untuk bersama-sama melakukan pencermatan. “Suratnya sudah kami edarkan kepada penghubung parpol. Besok (hari ini-red) rencananya akan ada rapat koordinasi. Kami ingin semua melakukan pencermatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Cilegon, Urip Haryantoni mengungkapkan, pencermatan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut dilakukan dalam rangka melindungi hak pilih atau hak konstitusional warga. “Jika dikerjakan secara bersama tentu akan bisa lebih mendapatkan hasil maksimal. Kami juga sudah menugaskan pengawas kelurahan dan kecamatan untuk terus melakukan pemantauan,” ungkapnya.


Urip menjelaskan, selanjutnya secara tahapan KPU harus kembali melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas. Penyelenggara tingkat kelurahan harus turun kembali memastikan warga tersebut masih ada atau pindah dan meninggal. “Waktunya dari 1 sampai 10 November harus coklit lagi, berdayakan yang ada, diharapkan sesuai tahapan bisa selesai,” pungkasnya. (uri)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook