Edi Minta Pemprov Tegas

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Selasa, 06 November 2018 - 11:45:23 WIB   |  dibaca: 487 kali
Edi Minta Pemprov Tegas

TERUS DIKERUK : Salah satu galian c aktif yang berada di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon (5/11). Pemkot Cilegon meminta kepada Gubernur mengeluarkan kebijakan moratorium galian c.

CILEGON - Penambangan pasir atau galian c saat ini masih marak di sekitar Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon. Pemkot Cilegon meminta kepada Pemprov Banten tegas menertibkan galian c atau mengeluarkan kebijakan moratorium untuk galian c tersebut.


Selain merusak ekosistem lingkungan, penambangan pasir itu juga ditangarai menimbulkan banjir parah pada April lalu. Pantauan Banten Raya, Senin (5/11), aktivitas penambangan pasir atau galian c masih mudah dijumpai di sepanjangan JLS Cilegon. Alatalat berat terlihat beraktivitas melakkan penambangan di beberapa titik, sementara truk-truk besar hilir mudik di jalan yang membentang dari wilayah Kecamatan Cibeber sampai ke Kecamatan Ciwandan itu.


Sementara itu, Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi mengatakan, pihaknya pernah meminta kepada Pemprov Banten untuk mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap galian c di sekitar JLS Cilegon. Pasalnya, yang bisa mengeluarkan kebijakan tersebut hanya Pemprov Banten atau Gubernur Banten Wahidin Halim.


“Galian C itu ada diantara Cilegon dan Kabupaten Serang, jadi ini kewenangan provinsi, saya dulu sudah pernah minta ke Pak Gubernur untuk melakukan moratorium. Tapi, teknisnya kita juga perlu berkoordinasi dengan Kabupaten Serang, karena juga sebagian masuk wilayah Kabupaten Serang,” kata Edi usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Cilegon, Senin (5/11).

Menurut Edi, penangan banjir tidak akan maksimal jika hanya dilakukan di hilir saja. Penanganan banjir juga perlu dilakukan di bagian hulu. Sementara daerah resapan air di bagian hulu saat ini mulai berkurang dengan semakin menjamurnya galian c.

“Saya rencana mau ke lapangan, sidak galian c, tapi masih nyari waktu. Di Pemkot Cilegon sendiri penanganan banjir di bagian hulu dengan pembuatan tandon. Saat ini ada tiga tandon air yang direncanakan dibangun, kami akan melakukan lelang cepat untuk pembangunan tandon itu. Kami juga minta dukungan Pemprov Banten untuk terkait galian c,” tegasnya.

Marakya galian c di sekitar JLS, kata Edi, bukan hanya menjadi salah satu penyebab banjir di Cilegon, namun juga membuat jalan JLS rusak akibat kendaraan pengangkut hasil tambang tersebut banyak yang melebihi batas tonase. “Itu juga menyebabkan JLS cepat rusak. Kami minta Dishub Cilegon itu tegas,” tandasnya.


Ditambahkanya, saat ini di Cilegon ada 17 titik banjir, beberapa diantaranya sudah dilakukan penanganan dengan melakukan normalisasi sungai dan saluran air di lingkungan-lingkungan.
Ia berharap titik banjir dapat berkurangan dengan penanganan yang dilakukan Pemkot Cilegon. “Kita sudah alokasikan untuk penanganan banjir pada APBD 2018 ini,” tambah Edi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilegon, Ujang Iing menambahkan, terkait izin pertambangan galian c sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov Banten. Menurutnya, banyaknya tambang galian c di sekitar JLS Cilegon juga menjadi berkuranganya daerah resapan air. “Tapi itu ada yang masuk Cilegon ada yang masuk Kabupaten Serang,” kata Iing.


Lebih lanjut, Iing mengatakan, saat ini galian c di sekitar JLS Cilegon masih banyak yang aktif. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Pemprov Banten terkait keberadaar galian c. “Pernah kita komunikasikan dengan Pemprov Banten agar galian c sesuai dengan aturan,” imbuhnya.

Komisi II DPRD Kota Cilegon juga turut menyoroti permasalahan galian c di sekitar JLS Cilegon. Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Abdul Ghoffar mendukung langkah Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi meminta kepada Gubernur Banten melakukan moratorium galian c di sekitar JLS Cilegon. “Nanti kami sampaikan ke pimpinan DPRD untuk bisa menyampaikan juga ke Pemprov Banten atau DPRD Banten,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Keberadaan galian c, kata Ghoffar, bisa saja berjalan jika bermanfaat bagi Cilegon. Namun, keberadaan galian c yang ada saat ini masuk di wilayah Kabupaten Serang, sementara Cilegon hanya mendapat dampak buruknya saja. “Kami minta kalau memang Pemkot Cilegon meminta moratorium untuk dikawal serius,” harapnya. (gillang)

 

 

 

TERUS DIKERUK: Salah satu galian c aktif yang berada di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, (5/11). Pemkot Cilegon meminta kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mengeluarkan kebijakan moratorium galian c.
Ainul Gillang / Banten Raya

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook