Parpol Dijatah 10 Baliho dan 16 Spanduk

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Rabu, 07 November 2018 - 11:48:16 WIB   |  dibaca: 28 kali
Parpol Dijatah 10 Baliho dan 16 Spanduk

ALAT PERAGA KAMPANYE : Petugas dan staf Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon mendata Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum diserahkan kepada partai politik di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Selasa (6/11).

CILEGON – KPU Kota Cilegon membagikan alat peraga kampanye (APK) berupa baliho dan spanduk kepada partai politik (parpol) di Cilegon, Selasa (6/11), di Aula KPU Kota Cilegon. Masing-masing parpol mendapat jatah 10 baliho dan 16 spanduk hasil pengadaan KPU tersebut.


Kepala Divisi Kampanye KPU Kota Cilegon, Pacthurrohman menyatakan, ada 10 baliho dan 16 spanduk yang diberikan KPU kepada masing-masing parpol. Baliho dan spanduk itu dibuat dengan anggaran dari APBN.“Ratusan juta (anggarannya). Angka lengkapnya tanya kepada kesekretariatan, kisaran antara Rp130 sampai Rp160 jutaan,” tegasnya kepada Banten Raya.


Dalam kesempatan itu, Paturachman meminta kepada parpol agar meminta izin atau berkoordinasi dengan warga setempat jika pemasangan dilakukan di rumah atau lahan milik pribadi.Izin dan koordinasi itu bertujuan agar tidak ada polemik antara parpol atau caleg dengan warga. Sebab, meski tidak dilarang, ada hak warga yang harus dihormati oleh parpol.


“Kami harap parpol harus izin dengan pemilik rumah atau lahan jika mau dipasang. Ini agar harmonis, sebab jika tanpa sepengetahuan warga bisa saja nanti marah karena bukan konstituen atau pendukung parpol tersebut,” katanya.

Menurut Pacthurrohman, KPU telah memetakannya lokasi-lokasi yang dilarang dipasangi APK sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor:51/KPTS/KPU-Clg-015.436430/2018, yakni tempat ibadah, halaman rumah sakit, gedung pemerintah, dan gedung sekolah. “Selain tempat yang dilarang itu, silakan parpol memasang APK. Jika melanggar tentu nanti ada bawaslu yang akan menindaknya,” imbuhnya.  

Sementara itu, Kepala Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Cilegon, Urip Haryantoni mengungkapkan, parpol juga diharapkan untuk memberikan laporan terkait dengan titik pemasangan, baik untuk baliho dan spanduk yang dicetak KPU maupun yang dicetak secara mandiri, sehingga jika ada penertiban maka spanduk yang diperbolehkan tidak dicabut.“Kami minta ada titik yang dilaporkan, sebab selain yang resmi yaitu dari KPU dan jatah parpol 5 baliho dan 10 spanduk per kelurahan, maka sisanya itu pelanggaran dan kami tertibkan,” ungkapnya.

Kepala Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Cilegon, Urip Haryantoni menambahkan, parpol juga diharapkan untuk memberikan laporan terkait dengan titik pemasangan, baik untuk baliho dan spanduk yang dicetak KPU maupun yang dicetak secara mandiri, sehingga jika ada penertiban maka spanduk yang diperbolehkan tidak dicabut.“Kami minta ada titik yang dilaporkan, sebab selain yang resmi yaitu dari KPU dan jatah parpol 5 baliho dan 10 spanduk per kelurahan, maka sisanya itu pelanggaran dan kami tertibkan,” ungkapnya.


Sementara itu, Liaison Organizer (LO) atau penghubung Partai Golongan Karya Kota Cilegon, Samhudi menyampaikan, menyambut baik dengan adanya izin yang harus diberikan oleh warga kepada parpol. Sebab, seharusnya APK dipasang langsung sendiri oleh yang memiliki rumah atau lahan, sehingga tidak akan ada konflik yang terjadi jika dipasang oleh tim sukses atau yang lainnya. “Seyogyanya memang harus ada izin, kalau bisa yang punya rumah yang juga ikut memasang,” pungkasnya. (uri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook