Keberatan, Warga Diberi Waktu 14 Hari

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Rabu, 07 November 2018 - 11:58:07 WIB   |  dibaca: 66 kali
Keberatan, Warga Diberi Waktu 14 Hari

ANTRE : Warga mengantre untuk proses musyawarah bentuk ganti rugi tanah yang terdampak Jalang Lingkar Utara (JLU) di Aula Kecamatan Purwakarta, Selasa (6/11).

CILEGON - Sebagian besar warga terdampak akses Jalan Lingkar Utara (JLU) Cilegon di empat kelurahan telah sepakat mengenai ganti rugi lahan. Namun, ada beberapa warga masih ada yang keberatan dengan hasil penilaian harga tanah oleh appraisal.Warga yang keberatan diberi waktu 14 hari untuk menghitung sendiri harga appraisal itu.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon, Chris Joko Sriyanto mengatakan, jika ada warga yang keberatan dengan hasil appraisal yang telah dilakukan oleh tim independen untuk bisa mengadukannya ke Pengadilan Negeri (PN) Serang. Saat ini, musyawarah ganti rugi lahan yang terdampak JLU sudah dilakukan di empat kelurahan.

“Ada beberapa yang memang merasa keberatan, saat ini masih kami beri waktu 14 hari untuk menghitung harga hasil appraisal. Jika sudah 14 hari tetap tidak puas, silakan ke Pengadilan Negeri,” kata Chris ditemui di Kantor Kecamatan Purwakarta usai melakukan Musyawarah Ganti Rugi Lahan yang terdampak JLU, Selasa (6/11).


Chris mengatakan, setelah setuju mengenai besaran ganti rugi lahan, pemilik lahan menandatangani berita acara musyawarah bentuk ganti rugi dan nanti akan dikumpulkan lagi agar warga menyerahkan sertifikat asli. Selanjutnya, jika tidak setuju hasil appraisal, maka pemilik lahan bisa mengajukan keberatan ke pengadilan. “Proses ini appraisal dilakukan oleh tim independen, juga dulu telah ada sosialisasi, ada hearing dengan dewan juga, semua tahapan sudah kita lalui,” kata Chris.

Ditemui di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon, Ridwan mengatakan, saat ini baru empat kelurahan yang menjalani musyawarah bentuk ganti rugi lahan warga yang terdampak JLU.

Saat ini empat kelurahan yang tinggal satu tahap untuk menuju ke pembayaran lahan, yaitu Kelurahan Grogol, Gerem, Kedaleman, dan Purwakarta. “Empat kelurahan yang belum memasuki tahap musyawarah ganti rugi lahan itu di Kelurahan Panggungrawi, Gedong Dalem, Kota Bumi, dan Rawa Arum,” terangnya.


Di Kelurahan Purwakarta, lanjut Ridwan, ada 181 pemilik tanah. Total harga yang dianggarkan untuk pembayaran lahan warga di kelurahan itu sekitar Rp 44 miliar. Proses pembayaran setelah pemilik lahan menyerahkan sertifikat kepada DPUTR, lalu uang ditransfer ke rekening masing-masing pemilik lahan. “Kalau total seluruh warga yang terdampak sekitar 800 warga, dari sepanjang 12,5 kilometer dari Kedaleman sampai Gerem,” paparnya.

Ridwan menambahkan, nilai yang tanah masing-masing warga tentunya berbeda. Bangunan serta beberapa pohon juga turut dihitung oleh tim appraisal. “Appraisal itu tim independen pemerintah tidak ikut campur, sepenuhnya KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” jelasnya.

Salah satu warga, Subromelisi mengaku cukup puas dengan hasil appraisal. Tanah miliknya seluas 282 meter persegi dihargai Rp 243 juta. “Ini harganya memuaskan, soalnya lahan kosong. Tanah saya di lingkungan Kubang Lele, Kelurahan Purwakarta,” akunya. (gillang)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook