Gubernur Harus Patuhi Putusan PTUN

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 07 November 2018 - 13:14:57 WIB   |  dibaca: 67 kali
Gubernur Harus Patuhi Putusan PTUN

MACET : Kendaraan silih berganti saat melintasi jalanan di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, kemarin. Atrean kendaraan ini akibat proyek betonisasi jalan.

SERANG- Meski sudah dinyatakan inkrah pada Juli 2018, perkara gugatan upah minimum kota (UMK) Kota Serang yang dimenangkan oleh buruh hingga saat ini belum direalisasikan gubernur Banten. Menanggapi persoalan itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banten mendesak gubernur menjalankan rekomendasi kenaikan UMK Kota Serang tahun 2017 sebesar Rp 3.108.470.

Putusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Bambang Priyambodo mengatakan eksepsi perkara nomor: 261/B/2017/PT.TUN.JKT yang diajukan tergugat tidak diterima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.

Kemudian menyatakan surat keputusan Gubernur Banten nomor: 561/Kep.553-Huk/2016 tentang penetapan UMK Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2017 yang diterbitkan oleh Plt Gubernur Banten Nata Irawan, tertanggal 23 November 2016 mengenai UMK Kota Serang sebesar Rp 2.866.595,31 dinyatakan batal.
 
Selain itu mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara Serang yang baru berupa surat keputusan tentang penetapan UMK Kota Serang dengan besaran nilainya Rp 3.108.470,31."Gubernur harus patuh dan wajib melaksanakan putusan pengadilan," kata Ketua Majelis Hakim kepada tergugat maupun penggugat di ruang sidang PTUN Banten, Selasa (6/11).


Sementara itu, pengurus serikat pekerja Hero Supermarket Adi Satria Lia mengatakan, penetapan UMK Serang tahun 2017 tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintah yang baik (AAUPB) dan penerbitan surat keputusan Gubernur Banten terkait UMK Kota Serang 2017 tersebut menyalahi prosedur."Putusan ini harus segera dilaksanakan. Meskipun ada mekanisme yang harus dijalankan," katanya.


Menurut Adi, Gubernur Banten harus lebih bijaksana menyikapi persoalan tersebut. Apalagi putusan gubernur nomor 561/kep.553-huk/2016 tentang penetapan UMK di Kota Serang tahun 2017 dinyatakan tidak sah dan sudah inkrah sejak Juli 2018 lalu."Kita akan mengawal karena memang tidak ada itikad baik (gubernur) untuk mengubah keputusan itu. Seharusnya 90 hari pasca keputusan itu, sudah mengubah keputusan tersebut," katanya.


Di tempat yang sama, Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Banten Karna Wijaya mengatakan pihaknya tidak bisa secara langsung melakukan revisi UMK 2017 tersebut. Sebab harus ada mekanisme yang dilakukan.

"Mekanisme baku penetapan UMK, pertama harus ada rapat dewan pengupahan Kota Serang untuk memberikan saran dan pertimbangan atas eksekusi ini. Kemudian, hasilnya disampaikan ke walikota Serang untuk direkomendasikan ke gubernur. Selanjutnya, dewan pengupahan provinsi membahas rekomendasi walikota Serang. Nanti hasil rapat dewan pengupahan diserahkan ke gubernur untuk menyikapinya," katanya.


Karna menjelaskan, disnakertrans segera menyampaikan keputusan PTUN tersebut kepada dewan pengupahan. Jika disetujui, maka surat keputusan Gubernur Banten nomor: 561/Kep.553-Huk/2016 tentang penetapan UMK Kota Serang tahun 2017 yang diterbitkan oleh Plt Gubernur Banten Nata Irawan akan di revisi."Tapi kami pastikan pekan depan akan kita sampaikan kepada dewan pengupahan provinsi. Karena kebetulan minggu depan juga ada pembahasan UMK 2019. Jika rekomendasi minta direvisi ya kita jalankan," jelasnya. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook