Dewan Diminta Revisi Perda CSR

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 09 November 2018 - 12:23:24 WIB   |  dibaca: 22155 kali
Dewan Diminta Revisi Perda CSR

DILANTIK : Pelantikan pengurus CCSR periode 2018-2022 di Aula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Kamis (8/11).

CILEGON - Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR), harus direvisi. Perlunya revisi perda tersebut lantaran saat ini perda tersebut belum memuat soal besaran dana CSR yang harus diberikan perusahaan, dan belum diaturnya sanksi atas perusahaan yang tidak mengalokasikan CSR.


Demikian permintaan itu disampaikan Ketua Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR), Huluful Fahmi usai Pelantikan Pengurus CCSR Periode 2018-2022 di Aula DPRD Kota Cilegon, Kamis (8/11). Mereka dilantik oleh Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi.“Kami minta kepada pimpinan DRPD Kota Cilegon agar bisa memasukkan revisi Perda CSR,” kata Fahmi.


Dikatakan Fahmi, dengan revisi tersebut, pihaknya berharap keberadaan lembaga CCSR legitimasi lebih kuat. Saat ini, pihaknya hanya akan melakukan penyelarasan antara program CCSR dengan program Pemkot Cilegon. “Saat ini kami fokus untuk pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia). Sebelum dilantik, kita juga sudah melakukan aktivitas kelas bimbel gratis, dan menggandeng Himpaudi untuk pelatihan peningkatan mutu guru PAUD,” jelasnya.


Dalam kesempatan itu, Fahmi juga menegaskan, pengurus CCSR yang dilantik tersebut dipilih melalui tahapan yang panjang, seperti seleksi tertulis, wawancara, dan uji kalaykan dan kepatutan oleh DPRD Kota Cilegon. “Kami akan sinergikan program agar bisa membantu percepatan pembangunan. Beberapa kegiatan yang tidak terkover APBD bisa melalui CCSR,” jelasnya.


Sementara itu, Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi dalam sambutannya, meminta kepada CCSR agar bisa membantu mempercepat pembangunan di Kota Cilegon. Edi juga mengaku mendukung CCSR atas permintaan revisi Perda Pengelolaan CSR. “Kami berharap, DPRD bisa memasukan revisi perda ini dalam prolgeda (Program legislatif daerah) 2019,” kata Edi.

Ia menambahkan, kepengurusan CCSR juga bisa melaksanakan program dengan transparansi. Selain itu, bisa membangun komunikasi yang baik dengan industri agar semakin banyak industri yang berbagung dengan CCSR. “Kami berharap keberadaan CCSR ini bisa membantu program pemerintah,”  harapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kotra Cilegon, Abdul Ghoffar yang juga hadir dalam pelantikan itu, mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan terkait revisi perda tersebut dengan pimpinan DPRD Kota Cilegon.

Jika memang diperlukan untuk revisi, pihaknya akan mencoba mengusulkan revisi perda masuk dalam Prolegda 2019. “Itu Perda 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan CSR, merupakan produk DPRD periode 2009-2014. Itu raperda inisiatif, jadi nanti akan kita bahas di internal dewan, apakah bisa untuk direvisi di Prolegda 2019,” ujarnya. (gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook