Apersi Banten Keluhkan Layanan Perizinan OSS

nurul roudhoh   |   Bisnis  |   Jumat, 09 November 2018 - 13:32:27 WIB   |  dibaca: 73 kali
Apersi Banten Keluhkan Layanan Perizinan OSS

SOSIALISASI : Jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Banten berfoto bersama dengan perwakilan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Tangerang usai melakukan audiensi di salah satu kafe di Tangerang, Kamis (8/11).

TANGERANG – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Banten menilai keberadaan layanan perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS), yang diluncurkan pemerintah pusat belum maksimal dan masih menyulitkan investor ataupun pengembang perumahan mengurus perizinan.


Pasalnya, walaupun proses perizinan dapat dilakukan kapan dan dimana saja, investor atau pengembang yang telah  selesai mengurus berkas perizinan melalui website www.oss.go.id, masih tetap harus mengurus dan melengkapi berkas perizinan ulang ke dinas terkait agar perizinan efektif dapat gunakan pelaku usaha/investor.  


Hal ini diungkapkan Sekretaris DPD Apersi Banten Nurry Delimontheusai audiensi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Tangerang di salah satu kafe di Tangerang, Kamis (8/11).


Turut hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pembina DPD Apersi Banten H. Vidi Surfiadi dan Setiabudi Gunadi,  Ketua DPOD Apersi Banten Sabri Nurdin,  Ketua DPD Apersi Banten H. Safran Edi Herianto Siregar,  Bendahara DPD Apersi Banten H. Zainal Abidin,  Wakil Ketua DPD Apersi Banten Darsono Utama,  Johnny Indra,  Hendra Pratama,  Prianto Indra, dan Pairin Gunawan, serta dari pihak DPM PTSP Kabupaten Tengerang Beni dan Anne.


“Sebenarnya gampang  tingal online  di website www.oss.go.id saja. Tapi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)  buat satu Perseroan Terbatas (PT) saja tidak bisa keluar. Kadang-kadang masih ada kendala terkait sinkronisasi dan integrasi antara lembaga/kementrian terkait,” kata ujar Nurry Delimonthe kepada Banten Raya.


Selain itu kata Nurry, sejumlah pelaku usaha atau pengembang perumahan juga, masih kebingungan terkait mekanisme mengurus perizinan melalui OSS.“Kesulitannya ternyata layanan izin OSS itu cuma sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Jadi tetap masih ada DPM PTSP ditengah-tengah sebagai pihak yang melakukan pemerosesan perizinan,” katanya.


Padahal menurut dia, keberadaan layanan perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS) itu, seharusnya lebih mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi investor. Tapi pada kenyataannya, hal itu tidak sesuai dengan harapan pelaku investor.


“Jadi walaupun kita daftar online di OSS, sudah keluar NIB, habis itu kan kita baru bisa mengajukan perizinan-perizinan dasar seperti, Izin lingkungan, izin lokasi, IMB dan lain sebagainya, perizinannya bisa kita langsung print out dari OSS. Tetapi izin tersebut belum efektif,” katanya.“Pengembang harus membawa persyaratan berkas-berkasnya ke DPM PTSP dilokasi terkait. Misalnya kalau saya di Kabupaten Tangerang maka saya harus mengurus ke DPM PTSP Kabupaten Tangerang,” katanya.


Oleh karena itu, Nurry menyarankan, kalau perizinan sudah dilakukan melalui secara online, perusahaan yang melakukan permohonan izin tidak perlu bolak-balik mengurus perizinan secara tatap muka atau offline.“Karena sistem ini (OSS)  ibelum sempurna, makanya banyak keluhan-keluhan dari anggota. Yaudah, akhirnya kita minta disosialisasikan terkait layanan Online Single Submission (OSS) ini,” pungkasnya. (ismet)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook