Honorer K1 Geruduk BKD

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 09 November 2018 - 14:23:08 WIB   |  dibaca: 72 kali
Honorer K1 Geruduk BKD

GANGGUAN : Operator disdukcapil memperbaiki pelayanan one day service yang mengalami gangguan, Kamis (8/11).

SERANG- Belasan honorer Kategori 1 (K1) mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (9/11) pukul 09.30. Kedatangan mereka untuk meminta agar BKD menyerahkan salinan surat keterangan penyerahan SPTJM (surat pertanggungjawaban mutlak) gubernur terkait keberadaan mereka.

Pantauan Banten Raya, setibanya di BKD, mereka langsung ditemui oleh salah seorang pejabat BKD dan langsung memberikan pelayanannya.Pengurus Forum Honorer K1 Provinsi Banten Usup Supriadi mengatakan, kedatangannya BKD dipicu pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menyatakan tak pernah menerima pengajuan penganggatan honorer K1 dari pemerintah daerah.


“Kemarin mendapatkan informasi dari RDP, kami sudah ke sana (Komisi II DPR RI). Jadi itu ada statement dari kepala BKN bahwa daerah itu belum pernah mengusulkan keterkaitan itu (usulan pengangkatan honorer K1 di lingkungan Pemprov Banten),” ujarnya.


Honorer di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten itu menuturkan, pernyataan itu sama sekali tidak benar. Sebab, pengajuan secara tertulis sudah diajukan pada 2014 dan bahkan di dalamnya juga terlampir surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) gubernur.


“Padahal kita sudah, saya sendiri saksi hidup, ada juga teman kami saksi hidup, bahwa kami sudah melayangkan surat itu. Berkas yang di dalamnya ada yang namanya SPTJM yang menyatakan keberadaan kami yang benar adanya. Sekarang kami minta surat ini, karena di 2014, BKD dengan kami berbarengan ke sana membawa berkas itu, ke BKN dan Kemenpan-RB,” katanya.


Bukti nyata jika berkas itu sudah disampaikan, kata dia, adalah adanya sebagian honorer K1 yang sudah diangkat menjadi abdi negara. Data awal, jumlah honorer K1 mencapai  781 orang. Namun 107 di antaranya menjadi ASN melalui tes, dan sekitar 300 diangkat tanpa tes berdasarkan usulan di 2014.

“(Yang diangkat tanpa tes di 2014) sudah mencicipi gaji, tukin apalagi kenaikan segala macam. Itu sama berkasnya dengan kami, 350 yang tersisa. Jadi kami akan bantah Pak Bima itu dengan data ini (surat pengajuan tertulis di 2014). Ada surat pengantarnya, tanda terimanya. Itu untuk senjata kami membuktikan dalam agenda kami selanjutnya bertolak ke BKN,” ungkapnya.


Usep mengapresiasi pelayanan yang diberikan BKD Banten karena telah melayani mereka yang meminta salinan berkas pengajuan di 2014 tersebut. “Alhamdulillah kami tidak perlu melakukan aksi yang frontal, diterima dan katanya ada sedang dicari. Kita tinggal menunggu untuk surat itu,” tuturnya.

Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pihaknya konsisten memperjuangkan honorer K1 untuk bisa diangkat menjadi ASN. BKD pun terus mendorong agar pemerintah pusat meresponnya semisal dengan menyediakan formasi khusus.
 

“Untuk honorer tetap diperjuangkan untuk bisa diangkat melalui apapun prosesnya. Tapi kewenangan ini di pusat. Apakah nanti melalui mekanisme P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjikan kerja), apakah melalui formasi khusus itu yang kita dorong. Kita dorong dan perjuangkan mereka supaya diperhatikan oleh pusat,” ujar Komarudin. (dewa)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook