Pemantau Pemilu Sepi Peminat

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Rabu, 14 November 2018 - 11:00:12 WIB   |  dibaca: 207 kali
Pemantau Pemilu Sepi Peminat

FORMULIR : Dua petugas pendaftaran pemantau pemilu menunjukkan formulir pendaftaran di Kantor Bawaslu Kota Cilegon, Selasa (13/11).

CILEGON – Minat masyarakat terhadap pemantau Pemilu sangat sedikit. Hal tersebut terbukti dari minimnya lembaga atau organisasi mendaftar menjadi pemantau pemilu untuk Pemilu 2019 di Bawaslu Kota Cilegon.


Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Siswandi menyatakan, sejak dibuka pada awal tahapan kampanye atau September lalu, hanya ada dua lembaga saja yang mendaftarkan diri menjadi pemantau pemilu.

Kedua lembaga itu terdiri dari organisasi kemahasiswaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Hanya ada dua saja yang daftar, dari KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan juga LSM lokal (Kota Cilegon_red),” katanya saat dihubungi Banten Raya, Selasa (13/11).


Siswandi menjelaskan, untuk bisa menjadi pemantau pemilu, sebuah lembaga harus mendaftarkan diri kepada bawaslu. Setelah itu, kemudian bawaslu melakukan verifikasi adminitrasi lembaga tersebut.

Jika lembaga tersebut secara persyaratan terpenuhi, maka bawaslu akan menerbitkan sertifikat pemantau. “Kalau kemarin untuk LSM sudah tidak diizinkan, sebab beberapa pengurusnya merupakan anggota dan pengurus parpol, sementara syarat menjadi pemantau adalah independen, memiliki badan hukum serta melampirkan juga  sumber pendanaan yang independen,” jelasnya.

Terkait minimnya pendaftar pemantau pemilu,Siswandi mengaku, tidak mengetahui secara persis. Namun, kata Sioswandi, pada tingkat nasional kurang lebih sudah ada 11 lembaga yang mendaftarkan diri untuk menjadi pemantau.

“Pemantau ini bisa dari dalam negeri dan luar negeri, informasinya sudah ada 11 yang mendaftarkan diri di pusat, baik lembaga atau organisasi kemahasiswaan. Sementara untuk di Kota Cilegon meski sudah mendaftar, namun belum melengkapi adminitrasi,” ucapnya.


Sementara itu, Kepala Divisi Organisasi SDM Data dan Informasi Bawaslu Kota Cilegon, Dedi Muttaqin menjelaskan, aturan harus adanya pemantau pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilu. Dalam aturan tersebut segala persyaratan dan wewenang pemantau diatur secara rinci. “Aturannya sudah ada, lembaga manapun selain parpol diperbolehkan untuk menjadi pemantau,” terangnya.


Dedi menambahkan, lembaga pemilu juga berhak untuk melakukan laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan baik oleh peserta pemilu, yaitu parpol dan caleg, atau penyelenggara, yaitu KPU. “Selama pemantauan jika ada kecurangan mereka bisa melaporkannya kepada kami, yang terpenting buktinya lengkap,” imbuhnya. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook