Penetapan 7 Raperda Terhambat di Pemprov

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 21 November 2018 - 11:39:01 WIB   |  dibaca: 208 kali
Penetapan 7 Raperda Terhambat di Pemprov

SEMBARANGAN: Kendaraan terparkir sembarangan di trotoar di Jalan Ahmad Yani Kota Serang, Senin (19/11). DPRD Kota Serang mengusulkan empat raperda untuk tahun 2019, salah satunya raperda tentang pengelolaan parkir untuk mengatur parkir agar tidak semrawut.

SERANG- DPRD Kota Serang mengakui masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan 7 raperda yang sampai saat ini belum bisa disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Penyebabnya, fasilitasi raperda yang dilakukan Pemprov Banten terlalu lama, sehingga menghambat pengesahan perda-perda tersebut.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Serang Rus’an mengatakan, beberapa raperda yang saat ini difasilitasi Pemprov Banten bahkan sudah 6 bulan dan sampai saat ini belum selesai. Ia pun akan meminta Bagian Hukum Pemkot Serang agar jemput bola dengan menanyakan progres fasilitasi raperda yang dilakukan Pemprov Banten.
“Kita ingin sebelum masa bakti selesai, semua raperda kita selesaikan,” kata Rus’an, Senin (20/11).

Adapun 7 raperda yang dimaksud adalah raperda tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak; raperda tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga; raperda tentang penyelenggaraan perpustakaan. Kemudian ada raperda tentang garis sempadan jalan; raperda tentang retribusi daerah; raperda tentang ketahanan pangan dan gizi; dan raperda tentang perubahan atas perda 7 tahun 2011 tentang sistem penyelenggaraan pndidikan.
 
Sementara itu saat ini DPRD Kota Serang juga akan mengusulkan 4 raperda pada tahun 2019. Tiga dari raperda yang diusulkan merupakan raperda baru, dan satu raperda merupakan revisi atas perda yang telah ada.Rus’an mengatakan bahwa pada Senin (19/11) lalu dalam rapat paripurna internal DPRD Kota Serang semua anggota dewan yang hadir menyetujui usulan keempat raperda.


Adapun raperda yang dimaksud adalah raperda tentang santunan kematian bagi masyarakat Kota Serang, raperda tentang penyelenggaraan perparkiran, raperda tentang penyelenggaraan terminal tipe C, dan raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Raperda terakhir adalah raperda lama yang diperbarui.

Rus’an mengatakan bahwa semangat dari raperda tentang santunan kematian bagi masyarakat Kota Serang adalah untuk memberikan semacam uang duka bagi setiap warga Kota Serang yang tertimpa musibah karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia.

Santunan ini hanya akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memang membutuhkan biaya untuk mengurusi jenazah. Selain meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, santunan kematian juga sebenarnya merupakan upaya agar setiap ada kematian keluarga didorong agar segera mengurus surat kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Serang sehingga dokumen kependudukan yang ada valid sesuai dengan kondisi di lapangan. “Jangan sampai seperti sebelumnya ada warga yang sudah meninggal tapi di data masih tetap hidup, sehingga menyebabkan jumlah pendudukan Kota Serang tidak berkurang-berkurang,” katanya.

Raperda tentang penyelenggaraan perparkiran memiliki semangat agar sarana parkir yang ada diperbaiki dan diperindah oleh Pemkot Serang. Sehingga tidak ada lagi parkir di pinggir jalan yang mengganggu pengguna jalan. Berkaca seperti Kota Surabaya, fasilitas parkir dibangun dengan sangat baik. Pembayarannya pun menggunakan uang elektronik sehingga memungkinkan pelayanan memberikan kemudahan. “Selain itu agar PAD tidak bocor,” katanya.

Adapun semangat dari raperda tentang penyelenggaraan terminal tipe C adalah pengelolaan terminal yang ada secara baik. Pemkot Serang dan pemerintah setingkat kota maupun pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan pengelolaan pada terminal tipe c. Karena itu, keberadaan 2 terminal tipe c di Kota Serang baru akan bisa maksimal dilakukan bila ada payung yang menatur itu. “Kalau terminal yang ada harus dipindah kan itu harus ada payung hukumnya,” katanya.

Sementara raperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan merupakan raperda lama yang diperbarui karena sebagian besar isinya sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Rus’an menyebutkan karena sekitar 60 persen isi perda sebelumnya harus diganti, maka raperda ini dibuat baru.

Anggota Fraksi (Gabungan) Madani yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Serang Uhen Zuhaeni mengatakan bahwa seluruh anggota DPRD Kota Serang yang hadir paripurna pada Senin (19/11), menyetujui keempat raperda itu yang akan menjadi perda usul DPRD Kota Serang. Agenda selanjutnya adalah pandangan fraksi-fraksi terhadap raperda tersebut yang akan diagendakan hari ini. Setelahnya DPRD akan menanyakan apakah ada raperda yang diusulkan oleh eksekutif untuk dibahas pada 2019 nanti. (tohir)
 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook