2 Ruas Jalan Lumpuh

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 21 November 2018 - 12:13:01 WIB   |  dibaca: 297 kali
2 Ruas Jalan Lumpuh

TETAP BERGEMING : Ribuan buruh memblokade pertigaan Parung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, senin (19/11). Akibatnya, dua ruas jalan yaitu Jalan Serang-Jakarta dan Jalan Syekh Nawawi Albantani lumpuh.

SERANG – Dua ruas yaitu Jalan Raya Serang-Jakarta dan Jalan Syekh Nawawi Albantani lumpuh akibat blokade ribuan buruh di pertigaan Parung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (19/11). Akibat aksi tersebut, kemacetan hingga dua kilometer pun  tak terhindarkan.

Pantauan Banten Raya, awalnya buruh akan menggelar aksi jelang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2019 di rumah dinas Gubernur Banten di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sumurpecung, Kota Serang.


Buruh pun menghimpun massa dari dua arah, pekerja dari Tangerang Raya dan Kabupaten Serang berkumpul di gerbang masuk Citra Raya, Kecamatan Cikupa dan di depan Kawasan Modern, Kecamatan Cikande. Pun demikian dari arah Kota Cilegon.


Sehabis zuhur, buruh mulai bergerak. Massa dari Tangerang Raya dan Kabupaten Serang menuju rumah dinas gubernur melalui jalur arteri Serang-Jakarta. Sementara, dari arah Kota Cilegon melalui jalur arteri Jalan Raya Cilegon.


Sekitar pukul 15.30 WIB, buruh dari Tangerang Raya dan Kabupaten Serang tiba di pertigaan atau lampu lalu lintas Parung. Akan tetapi, aparat kepolisian dengan sejumlah kendaraan taktis mengadang mereka. Aparat mengarahkan mereka berbelok ke Jalan Syekh Nawawi Albantani, menyarankan mereka menggelar aksi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).


Buruh bergeming, mereka tak menghiraukan imbauan aparat dan tetap ingin menggelar aksi di depan rumah dinas gubernur. Lantaran tak dibukaan jalan, buruh akhirnya memblokade pertigaan Parung. Akibat blokade tersebut, dua ruas jalan yang mengakses pertigaan itu pun mengalami kemacetan panjang.


Kemacetan di Ruas Jalan Serang-Jakarta dari arah Jakarta mendapat dampak paling parah. Kemacetan mengular sepanjang satu kilometer dari pertigaan Parung hingga mendekati gerbang masuk Perumahan Persada. Pengendara umum pun terjebak. Agar kemacetan tak semakin parah, arus lalu lintas dipecah. Kendaraan dari arah Jakarta dibelokkan di perempatan Ciruas untuk dialihkan ke arah Kecamatan Petir, Kabupaten Serang.


Pemandangan sama juga terlihat di ruas jalan yang sama dari arah sebaliknya. Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Ruas Jalan Syekh Nawawi Albantani. Kendaraan terpaksa menggunakan akses jalan belakang terminal untuk berlalu lintas. Lantaran jalannya yang sempit, jalur itu menjadi padat karena mereka berjalan dengan kecepatan rendah.


Meski memblokade jalan, buruh tetap memerhatikan kepentingan masyarakat. Buruh terlihat tetap membuka jalan bagi pengendara yang membawa penumpang yang dalam keadaan butuh pertolongan medis serta anak-anak sekolah.


Sementara buruh dari Kota Cilegon mengindahkan imbauan. Sekitar pukul 14.30 WIB mereka tiba di pertigaan Kepandepan dan mengikuti arahan untuk berbelok ke Jalan Letnan Jidun menyusuri Ciracas dan keluar di Jalan Raya Pandeglang. Mereka pun tiba di KP3B yang kemudian menggelar aksi tanpa rekan-rekannya dari Tangerang Raya dan Kabupaten Serang.

 
Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Hermansyah mengatakan, penyekatan massa buruh di Jalan Serang-Jakarta dilakukan agar buruh tidak mengelar aksi di rumah dinas gubernur. Sebab, rumah dinas gubernur berada di jalur protokol dan berada di tengah kota."Kalau masuk kota, banyak yang terganggu. Kita tak izinkan karena itu jalan protokol," ujarnya.


Senada diungkapkan Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin. Pihaknya khawatir jika massa buruh menggelar aksi di rumah dinas gubernur akan melumpuhkan kota. Sehingga mereka diminta untuk menyampaikan aspirasinya di KP3B."Hal itu tidak dimungkinkan dilakukan mengingat rumah dinas ada di jalur protokol. Kita tidak mengizinkan masyarakat Kota Serang terganggu. Aksi sah tapi tidak boleh mengganggu ketertiban umum," katanya.


Pukul 17.00 WIB, Komarudin melalui mobil komando kepolisian memberikan imbauan agar massa segera membubarkan diri. Sebab, berdasarkan aturan yang ada, aksi hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00 WIB.  


Agar tidak dilakukan tindakaan represif, Komarudin pun mengundang sejumlah perwakilan buruh untuk bernegosiasi. Akan tetapi negosiasi tak menemui kata sepakat dan buruh pun enggan beranjak sebelum mereka bertemu dengan Gubernur Banten Wahidin Halim.


Pukul 17.50 WIB, Komarudin menyampaikan peringatan keduanya dan memberikan waktu 10 menit kepada massauntuk membubarkan diri. Dia juga menginstruksikan seluruh dua unit water canon dan puluhan petugas sabhara dengan perlengkapan anti huru hara menuju ke garis depan.


“Yang saudara-saudara hadapi bukan musuh, tidak ada sangkut paut dengan tuntutan saudara-saudara. Oleh karena itu, sangat banyak masyarakat yuang membutuhkan akses jalan. Untuk itu kami peringatkan, dimohon sekali lagi, dimohon saudara-saudara buruh bisa berpikir jernih jangan sampai ada korban diantara kita,” tegas Komarudin.  


Lagi-lagi buruh bergeming, pukul 18.00 WIB buruh justru saling menyilangkan tangan dan bersiap melawan barikade polisi. Sekali lagi, Komarudin meminta negosiasi. Kali ini negosiasi membuahkan hasil. Buruh bersedia membubarkan diri namun meminta waktu agar kendaraan buruh yang ada di belakang massa bisa berputar arah terlebih dahulu.


Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Banten Dedi Sudrajat mengaku, kecewa tak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung ke gubernur. Buruh  mendesak agar UMK naik sebesar 19,17 persen.“Dari 25,77 persen kita sudah mulai melihat situasi dan berembuk sebenarnya hanya 19,17 persen,” ujarnya.  


Ia menuturkan, untuk kali ini buruh akan menarik diri dari aksi. Akan tetapi, buruh meminta agar gubernur menemui perwakilan buruh sebelum penetapan UMK yang dijadwalan dilakukan pada Rabu (21/11). "Kita sudah menghubungi ajudan gubernur dan alasannya sedang di luar kota. Nanti kita koordinasi dengan SP (sekitar pekerja) yang lain untuk menentukan sikap seperti apa ke depan,” katanya.


Buruh akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 19.20 WIB. Jalan arteri, khususnya di kawasan lampu lalu lintas Parung, kembali dibuka. Jalan yang lalu lintasnya sempat lumpuh berangsur normal kembali.


Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim melalui Tenaga Ahli bidang Media dan Public Relations Ikhsan Ahmad mengharapkan seluruh pihak menerima dengan kenaikan UMK 2019 sebesar 8,03 persen. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Adapun penetapan surat keputusan (SK) UMK 2019 yang saat ini akan segera dikeluarkan, prosesnya sudah dilakukan secara berjenjang dan memenuhi kaidah."Kenaikan upah 8,03 persen, ditetapkan oleh pemerintah pusat dan apabila gubernur menaikan lebih dari itu, maka akan diberi sanksi," katanya.


Masih dikatakan Ikhsan, aksi demonstrasi buruh besar-besaran atas UMK 2019 merupakan hal yang sah-sah saja. Akan tetapi aksi itu juga dinilai akan mengubah pola investasi. "Iklim usaha di Banten akan terganggu dengan aksi unjukrasa. Padahal sangat jelas, kenaikan UMK tahun 2019 sudah melalui formulasi perhitungan resmi, berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Naiknya 8,03 persen," tuturnya.


Jika hal tersebut tidak dipahami bersama, kata dia, pengangguran akan terus bertambah banyak di Banten. Lantaran investor memilih negara atau daerah lain untuk mengembangkan investasinya. "Pengangguran (Banten) paling tinggi se Indonesia. Pengusaha besar mulai memindahkan usahanya ke Vietnam dan Kamboja. Atau yang padat modal hengkang ke Jawa Tengah, karena alasan besaran UMK. Lalu kalau mereka dari Banten eksodus besar-besaran, pengangguran tambah dong," jelas Wahidin seperti disampaikan Ikhsan. (dewa)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook