KPU Tunggu Perintah Pusat

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 22 November 2018 - 10:15:23 WIB   |  dibaca: 24676 kali
KPU Tunggu Perintah Pusat

RAKOR : Sejumlah Komisioner KPU Kota Cilegon dan Ketua PPK se-Kota Cilegon melakukan rakor pencermatan terhadap DPTHP-2 di Aula KPU, Rabu (21/11).

CILEGON – KPU Kota Cilegon masih menunggu surat edaran dari  KPU RI terkait dengan pendataan pemilih orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau orang gila.Demikian disampaikan Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Cilegon, Mulya Mansur kepada Banten Raya usai menggelar rakor pencermatan bersama dengan Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) di aula KPU, Rabu (21/11).

Mulya mengaku, belum mengetahui kapan instruksi pendataan atau verifikasi pemilih ODGJ dari KPU pusat. Namun demikian, kata Mulya, pihaknya dalam waktu dekat hanya akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon soal data banyaknya ODGJ di Kota Cilegon.

“Memang ada hasil rekomendasi itu (Pemilih ODGJ) dari Bawaslu RI kepada KPU RI. Namun, karena edarannya belum ada maka kami belum bergerak. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kesalahan atau lainnya,” katanya.


Mulya menambahkan, saat ini KPU tengah fokus terhadap pencermatan kembali DPTHP Ke-2, sehingga dipastikan tidak ada lagi data ganda dan TMS yang masih masuk dalam daftar pemilih. “Kami minta PPK dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) melakukan pencermatan lagi Sidalih (sistem informasi data pemilih). Kami ingin pastikan tidak ada lagi kegandaan dan lainnya,” imbuhnya.   


Sementara itu, Anggota PPK Kecamatan Purwakarta, Oman menjelaskan, pendataan ODGJ dinilai akan menyulitkan PPS. Sebab, sejumlah warga atau perwakilan keluarga akan melakukan penolakan jika anggota keluarganya yang mengalami ODGJ diverifikasi.

Belum lagi, lanjut Oman, anggota PPS juga ada rasa takut jika harus menanyai pemilih ODGJ. “Pasti akan sulit untuk memverifikasinya. Nanti kami pasti akan melakukan pengecekan KTP-E dan memastikan orang tersebut ada dan diverifikasi,” jelasnya.


Oman menambahkan, memiliki pengalaman dengan pemilih ODGJ pada Pilgub 2014. Salah satu warga ODGJ yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) bukan memilih, tapi justru mengganggu dan membuat kegaduhan dalam TPS. “Dulu ada di TPS Kubang Welingi, ODGJ datang untuk memilih. Bukan memilih malah membuat keonaran seperti memainkan soud system dan mengacak-acak berkas,” ungkapnya.


Terkait pemilih orang gila, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Cilegon, Abdul Ghoffar secara tegas menolaknya.Ia menambahkan, terkait dengan wacana KPU yang membolehkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memilih, ia secara tegas menolak. “Jika itu masih wacana, lebih baik dibatalkan. Sebab, ODGJ itu kan tidak bisa dipetangungjawabkan suaranya,” katanya dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan KPU Kota Cilegon di Kantor KPU Kota Cilegon, Minggu (18/11) malam. (uri)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook