Transaksi Tak Wajar Capai Rp6,8 Triliun

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 30 November 2018 - 14:24:27 WIB   |  dibaca: 154 kali
Transaksi Tak Wajar Capai Rp6,8 Triliun

ZONA MERAH : Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae (kanan) didampingi Kepala Divisi SIstem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi Kantor Perwakilan BI Banten Erry P Suryanto menyampaikan kondisi transaksi keuangan di Provinsi Banten, Kamis (29/11).

SERANG – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, Provinsi Banten menempati peringkat keempat sebagai daerah yang rawan terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang.


Hal ini disampaikan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae pada acara Koordinasi dan Knowledge Sharing Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Kamis (29/11).

Berdasarkan data yang dipublikasikan PPATK, dari tahun 2010 sampai dengan Oktober 2018, PPATK mendapatkan 15.458 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau sekitar 4,41 persen secara nasional. Jika dirupiahkan, total nominal seluruh LTKM di Banten sebesar Rp6,80 triliun.

“Khusus tahun 2018 sampai dengan hari ini, data yang sudah masuk sekitar 1.706 LKTM yang masuk kepada kita. Dan nominal tertinggi yang pernah dilaporkan dari LTKM Itu ada di angka Rp1,6 triliun. Itu yang pernah diadukan kepada kita. Itu dari keseluruhan total nominal hampir Rp7 triliun LKTM,” ujar Ediana Rae yang juga didampingi Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, Layanan dan Administrasi Kantor Perwakilan BI Banten Erry P Suryanto kepada wartawan.

Sedangkan secara nasional, dari tahun 2003 sampai dengan dengan Oktober 2018, PPATK menemukan 414.299 LTKM dan pasca penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang sebanyak 350.375 LTKM.

“Secara kedaerahan, Banten ini indikasinya cukup lumayan atau kategori merah. Kalau kita lihat dari data statistik kita, Banten itu menunjukan cukup signifikan dengan posisi yang keempat dari LTKM yang dikirimkan kepada kita (PPATK),” ujar  Ediana Rae.

“Nah kemudian, dari sisi tren, kalau kita lihat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 trennya lumayan cukup meningkat. Walaupun ada ada penurunan yang pernah terjadi. Tapi tetap yang paling tinggi itu terjadi di tahun 2015. Kategorinya tetep tinggi,” katanya.

Dari jenis pelapor, LTKM paling banyak dilakukan oleh pihak perbankan dan money changer. “Kalau dari tindak pidananya, memang di sini yang diajukan itu macam-macam, tapi yang paling besar adalah terkait dengan penipuan. Penipuan ini hampir 59 persen, korupsi sekitar 12 persen, perjudian 8 persen, narkotika sekitar lima persen, terorisme sekitar tiga persen, dan dan seterusnya itu data yang ada di kita,” katanya.

Jika dilihat dari pihak yang dilaporkan atau diadukan ke PPATK, sebanyak 92,7 persen komponen terbesar profil terlapor berasal dari perorangan dengan profil utama sebagai pegawai swasta, pengusaha, dan pedagang. Selanjutnya, pihak yang terindikasi sebagai terlapor LKTM juga dari ASN, ibu rumah tangga (IRT), profesional, pelajar, TNI/Polri dan lain-lain. “Kalau lihat data hampir semua jenis profesi di Banten terkena kemungkinan melakukan pencucian uang dalam konteks LKTM,” katanya.

Sementara dari segi wilayah, daerah dengan tingkat LTKM terbanyak posisi pertama ditempati Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Selanjutnya disusul Cilegon, Kabupaten Serang dan Kota Serang.“Mayoritas terjadi di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Tapi ini terjadi hampir di semua daerah termasuk di Kabupaten Lebak,” katanya. (ismet)
 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook