Pengawasan WNA Dinilai Lemah

nurul roudhoh   |   Metro Tangerang  |   Rabu, 05 Desember 2018 - 12:00:14 WIB   |  dibaca: 167 kali
Pengawasan WNA Dinilai Lemah

SEPI : Sejumlah kursi kosong saat rapat koordinasi di GSG, Puspem Kabupaten Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Selasa (4/12)

KAB. TANGERANG - Rapat koordinasi (rakor) wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel, digelar di Gedung Serba Guna (GSG), Komplek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Kelurahan Kadu agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Selasa (4/12).


Rakor tersebut mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pemantuan Tenaga Kerja Asing (TKA).


Pantauan Banten Raya, beberapa baris kursi terletak di bagian tengah dan belakang pada rakor tersebut terlihat kosong. Hadir dalam acara ini, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, Martahan Hutapea, Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeni, dan Kepala Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi.


Wakil Ketua DPRD Banten, Nuraeni mengatakan, rakor tersebut bertujuan bagimana mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat untuk mengawasi warga negara asing atau WNA. “Saya mendorong agar pemda dan Pemerintah Pusat bersinergi untuk mengawasi WNA. Tidak lagi ada ego sektoral untuk melepar tangungjawab,” kata Nuraeni kepada wartawan usai rakor.


Selian itu, Nuraeni meminta, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengambil langkah nyata untuk mengawasi WNA itu karena pengawasan WNA, khususnya di Tangerang Raya yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel masih lemah.

Terbukti masih banyak ditemukan WNA yang bekerja tidak mengantongi dokumen resmi. “Saya juga meminta Dirjen Imigrasi untuk mengevaluasi Timpora (tim pengawasan orang asing) untuk menjawab persoalan-persoalan pengawasan WNA selama ini dinilai masih lemah,” ujarnya.


Rencana akan dibukanya kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tingkat Kecamatan se-Tangerang Raya, menurut politisi Partai demokrat ini, langkah yang  baik. Pasalnya, jika rencana itu terwujud pengawasan WNA akan lebih baik untuk mendekatkan pelaporan keberadaan WNA oleh warga. “Intinya, harus ada komitmen yang kuat antara Pemda dan pemerintah pusat dalam pengawasan WNA,” ujarnya.


Sementara itu, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, Martahan Hutapea mengatakan, Imigrasi Provinsi Banten terus memperketat pengawasan terhadap kedatangan WNA yang masuk ke wilayah Banten, termasuk diantaranya ke Tangerang Raya.

Pengetatan pengawasan itu sudah dilakukan sejak tahun 2011 lalu. "Setiap orang asing yang masuk ke Indonesia wajib memiliki visa. Visa itu suatu izin untuk memasuki suatu wilayah termasuk Indonesia yang dicapkan pada paspor. Tapi di luar visa itu ada 169 negara yang bebas kunjungan, visa kunjungan keluarga, sosialisasi tugas pemerintahan, melakukan pembicaraan bisnis dan sebagainya," jelasnya.


Menurutnya, bukan hanya pihaknya yang melakukan pengawasan terhadap WNA karena imigrasi juga telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna memantau dan melaporkan keberadaan warga asing di wilayah setempat. "Selain imigrasi, rumah detensi imigrasi Kemenko Polkam, pihak Polri juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Semua instansi juga terlibat. Tidak cuma imigrasi" ujar Martahan.


Marthan menambahkan, setiap pemerintahan daerah yang merasa kesulitan masuk ke suatu area dimana terdapat warga negara asing, pihaknya siap membantu. “Saya siap mendampingi pemerintah daerah 24 jam. Saya berkomitmen, kalau pemda kesulitan dalam berkomunikasi, kesulitan masuk ke tempat-tempat yang ada orang asingnya (WNA), untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, kami akan bantu,” pungksanya. (mg/imron).

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook