Target PBB 2019 Jadi Rp65 Miliar

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Rabu, 05 Desember 2018 - 12:02:51 WIB   |  dibaca: 248 kali
Target PBB 2019 Jadi Rp65 Miliar

EVALUASI : Para Camat di Kabupaten Serang mengikuti rapat evaluasi PBB-P2 yang diselenggarakan BPPD Kabupaten Serang, Selasa (4/12).

SERANG – Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Serang menggelar evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) triwulan keempat. Pada kesempatan itu BPPD memberikan bendera putih kepada Kecamatan Puloampel dan bendera hitam kepada Kecamatan Tirtayasa. Selain itu, BPPD juga memberikan doorprize berupa sepeda dan motor kepada desa yang telah lunas PBB.


Adapun realisasi PBB-P2 sampai dengan saat ini yaitu Rp56,64 miliar dari target Rp55,5 miliar atau terealisasi 102 persen. Sedangkan untuk piutang PBB-P2 tahun 2018 mencapai Rp22,47 miliar dan baru tertagih 5,96 miliar. “PBB-P2 merupakan sumber penghasilan daerah yang manfaatnya untuk pembangunan daerah,” kata Bupati Serang Rt Tatu Chasnaah usai membuka rapat evaluasi di aula Tb Suwandi Pemkab Serang, Selasa (4/12).


Tatu menjelaskan, capaian PBB-P2 yang telah melampaui target tersebut diharapkan terus meningkat dengan sisa waktu kurang lebih satu bulan ini. “Mudah-mudahan masih ada penambahan lagi. Tentunya capaian ini bukan untuk berpuas diri karena kita harus terus menggali PAD (pendapatan asli daerah) yang upayanya dari PBB ini. Kita masih butuh banyak PAD untuk melakukan pembangunan,” ujarnya.


Dengan capaian yang cukup bagus tersebut, lanjutnya, target PBB-P2 tahun depan dinaikan Rp10 miliar menjadi Rp65 miliar pada anggaran murni. “Untuk yang masih menjadi piutang saya sarankan tidak lagi ditagih oleh personil kita karena akan menghabiskan waktu. Kita harus fokus menagih yang menjadi target 2019. Kita sudah melakukan MoU dengan kejaksaan, jadi kita serahkan ke kejaksaan,” paparnya.


Sementara itu, Kepala BPPD Kabupaten Serang Deddy Setiadi mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih bergulat dengan validasi objek pajak (OP). “Pada 2014 kita mendapat pelimpahan kewenangan dari KPP Pratama, selama kita tangani dari tahun 2015 sampai n2017 ternyata data yang valid hanya 200 ribu OP, sedangkan kita dapat perlimpahan 700 ribu OP. Jadi kita masih terus bergulat dengan data,” katanya. (tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook