Banten Masih Kondusif

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 05 Desember 2018 - 12:14:56 WIB   |  dibaca: 88 kali
Banten Masih Kondusif

TETAP ANTISIPASI : Karotekkom Div TIK Polri Brigjen Pol Agus Rianto (kanan) memberi paparan dalam kunjungan Tim Asistensi Mabes Polri di ruang rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten, Selasa (4/12).

SERANG – Markas Besar (Mabes) Polri menilai Banten masih menjadi daerah dengan pelaksanaan Pemilu 2019 yang kondusif. Korps Bhayangkara belum menemukan adanya potensi kerawanan yang berarti di provinsi paling Barat di Pulau Jawa tersebut.


Hal tersebut terungkap dari kunjungan Mabes Polri ke Sekretariat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, Selasa (4/12). Informasi yang dihimpun, sebelum bertolak ke Bawaslu, rombongan Mabes Polri terlebih dahulu berkunjung ke Sekretariat KPU Provinsi Banten dan Polres Serang Kota.


Kepala Biro Teknologi Komunikasi Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Karotekkom DIV TIK) Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, kunjungan ke Banten adalah untuk memastikan kesiapan daerah dalam pelaksanaan pemilu.

Dari hasil koordinasi dan pantauannya, Banten sejauh ini masih menjadi daerah yang kondusif. “Kami datang sebagai Tim Asistensi Polri. Kami bertugas untuk mensupport teman-teman di Polda sehingga betul-betul pelaksanaan nantinya bisa berjalan dengan tertib dan lancar. (Untuk Banten) Alhamdulillah situasinya bagus, kondusif, tentunya kita berharap bisa dipertahankan,” ujarnya.


Mantan Wakapolda Papua itu menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum melihat adanya potensi kerawanan yang berarti di Banten. Bahkan dari data indeks kerawan pemilu (IKP) 2019, Banten berada di urutan bawah.  


Seperti yang diketahui, Bawaslu RI telah merilis IKP 2019. Provinsi Aceh dan Papua berada di urutan teratas daerah paling rawan. Sedangkan Banten sendiri ada di kategori sedang dengan nilai  47.88 poin atau di bawah rata-rata nasional sebesar 49,00 poin.


“Tidak ada (kerawanan berarti), sampai saat ini tidak ada. Pantauan dari pengawas pemilu, KPU di tingkat nasional dari 34 provinsi, Banten itu termasuk yang bawah lah. Tapi untuk wilayah Banten itu tetap kita lakukan monitoring, tidak ingin lengah. Menyiapkan langkah-langkah persiapan pengamanan,” katanya.


Kondisi tersebut diharapkan bisa terus dipertahankan karena pada Pemilu 2014 Indonesia menjadi percontohan dari negara lain.  “Pada pemilu 2014 lalu Indonesia menjadi contoh pemilu yang damai bagi negara lain khususnya Myanmar pada saat itu. Mengapa saya sampaikan karena saya sempat juga memberikan materi kepada saudara kita, kepolisian Myanmar,” ungkapnya.


Mantan Kabid Humas Polda Jabar itu berharap, masyarakat bisa semakin dewasa dan semakin cerdas menyikapi pesta demokrasi lima tahunan ini. Masyarakat diminta tak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.


Dia juga menekankan, masyarakat bisa gunakan sarana teknologi yang dimiliki baik telepon pintar maupun media sosial (medsos) dengan bijak. Tidak menjadikannya sebagai sarana untuk menghujat dan mencaci maki."Kami berharap masyarakat semakin cerdas dalam penggunakan teknologi. Sehingga tidak ada lagi istilah kita itu hate speech (ujaran kebencian-red). Kita lakukan proses ini secara damai, secara dewasa,” tuturnya.     


Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi menjelaskan, kedatangan Tim Asistensi Mabes Polri merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata Pemilu. Dalam pertemuan itu dia mengaku, sudah memberikan data-data terkait kondisi terkini pelaksanaan pemilu di Banten.

"Kita berikan kondisi riil di Banten. Bagaimana pengawasan, penanganan pelanggaran dan membahas potensi (pelanggaran). Untuk bisa diantisipasi kemungkinan lain yang memang perlu diantisipasi di kemudian hari. Untuk saat ini Bawaslu Banten tidak menangani dugaan pelanggaran, hanya supervisi ke Bawaslu Kabupaten/kota," ujarnya.


Mantan komisioner KPU Provinsi Banten itu memaparkan, adapun data yang sekiranya bisa menimbulkan kerawanan adalah  terkait data pemilih yang hingga kini belum selesai. "Ada juga isu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) jadi pemilih yang saat ini secara nasional jumlahnya ada 14 juta," paparnya.


Adapun yang menjadi penekanannya adalah penanganan pelanggaran melalui medsos. Didih mengakui, saat ini jangkauan Bawaslu di dunia digital masih terbatas pada akun-akun resmi peserta pemilu yang telah didaftrkan ke KPU. "Masalahnya kan ini yang di luar (akun resmi). Itu yang sulit dipantau.

Kita juga enggak bisa jerat dengan undang-undang pemilu jika kasusnya ujaran kebencian. Paling tidak ranahnya sudah pakai undang-undang ITE (informasi dan transaksi elektronik). Mungkin ke depan akan dikuatkan lagi. Kita juga ingatkan jangan sampai pelanggaran medsos menaikan suhu politik," katanya. (dewa)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook